Quiz Otonomi Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, prinsip otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan:

• Menyerahkan seluruh kewenangan pusat ke daerah secara penuh

• Menyerahkan sebagian urusan pemerintahan pusat ke daerah berdasarkan asas desentralisasi

• Menyerahkan kewenangan tertentu kepada daerah dengan asas dekonsentrasi

• Menyerahkan urusan pemerintahan pusat ke daerah berdasarkan asas tugas pembantuan

Perbedaan utama antara desentralisasi dan dekonsentrasi adalah:

• Desentralisasi membagi urusan ke daerah, sedangkan dekonsentrasi membagi urusan ke aparatur pusat di daerah

• Desentralisasi hanya berlaku pada bidang tertentu, sedangkan dekonsentrasi berlaku untuk semua bidang

• Desentralisasi menempatkan pemerintah pusat di daerah, sedangkan dekonsentrasi membentuk otonomi daerah

• Desentralisasi dilakukan melalui tugas pembantuan, sedangkan dekonsentrasi melalui penyerahan kewenangan penuh

Lembaga legislatif di tingkat daerah kabupaten/kota adalah:

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

• Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

• Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah (MPRD)

• Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD)

Peran utama pemerintah daerah adalah:

• Menjadi pelaksana pembangunan di daerahs secara tunggal

• Menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah

• Menjadi wakil pemerintah pusat di daerah

• Menyusun kebijakan tanpa melibatkan masyarakat daerah

Asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas disebut:

• Asas desentralisasi

• Asas dekonsentrasi

• Asas tugas pembantuan

• Asas umum pemerintahan yang baik

Istilah ‘urusan wajib’ dalam pemerintahan daerah merujuk pada:

• Urusan yang hanya dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat

• Urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan daerah karena menyangkut pelayanan dasar

• Urusan yang dapat dipilih daerah sesuai kebutuhan lokal

• Urusan yang didelegasikan ke swasta

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka NKRI bersifat:

• Hierarkis dan subordinatif

• Koordinatif dan konsultatif

• Fungsional dan administratif

• Desentralistis dan asimetris

Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh:

• Gubernur dan Presiden

• Bupati/Walikota bersama DPRD

• Menteri Dalam Negeri

• Camat dan Lurah

Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah:

• Meningkatnya ketergantungan keuangan pada pusat

• Meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

• Berkuasanya kepala daerah tanpa kontrol

• Berpindahnya seluruh kewenangan pusat ke daerah

Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk:

• Meningkatkan penerimaan pajak pusat

• Membagi sumber daya keuangan antara pusat dan daerah

• Menghapuskan pajak daerah

• Menyerahkan seluruh APBN ke daerah