KUIS SEMINAR PIA 2025

Salah satu fungsi APBN adalah sebagai alat stabilisasi ekonomi makro. Dalam kondisi defisit anggaran akibat perlambat ekonomi, kebijakan akuntansi yang paling sejalan dengan fungsi stabilisasi adalah:

• Menunda belanja modal agar defisit menurun

• Meningkatkan belanja sosial dengan pembiyaan utang terkendali

• Menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi

• Menghapuskan hibah agar keseimbangan primer tercapai

Laporan keuangan pemerintah merupakan instrumen utama pertanggungjawaban fiskal yang wajib disusun sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan tersebut disajikan untuk memberikan gambaran komprehensif atas posisi keuangan, kinerja, dan realisasi anggaran pemerintah. Dari opsi berikut, manakah yang bukan termasuk jenis laporan keuangan pokok dalam SAP?

• Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

• Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

• Laporan Perubahan Modal (LPM)

Keunggulan Gen Z sebagai akuntan publik dalam menjaga transparansi APBN akan maksimal apabilai:

• Fokus pada pelaporan tradisional berbasis dokumen fisik

• Memanfaatkan teknologi seperti Big Data, Blockchain, dan e-Procurement secara terintegrasi

• Mengandalkan kecepatan kerja tanpa memperhatikan verifikasi data

• Mengabaikan pelatihan etika demi literasi digital

Dalam menghadapi kompleksitas fiskal dan dinamika geopolitik global, akuntan pemerintah dituntut untuk:

• Fokus pada kepatuhan terhadap regulasi tanpa mempertimbangkan risiko

• Mengabaikan asumsi makro dan menyerahkan sepenuhnya ke perencana fiskal

• Mengintegrasikan analisis risiko makroekonomi ke dalam pengendalian intern

• Mengandalkan teknologi otomatisasi untuk menggantikan seluruh fungsi audit.

APBN memiliki berbagai fungsi yang merefleksikan peran strategisnya dalam tata kelola keuangan negara. Salah satu fungsi utamanya adalah memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran. Fungsi tersebut memastikan setiap transaksi fiskal memiliki legitimasi yang sah. Berdasarkan hal tersebut, fungsi yang dimaksud adalah:

• Fungsi Stabilisasi, sebagai alat menjaga keseimbangan ekonomi makro.

• Fungsi Distribusi, sebagai sarana pemerataan alokasi sumber daya

• Fungsi Perencanaan, sebagai pedoman penetapan prioritas fiskal.

• Fungsi Otorisasi, sebagai dasar legal pelaksanaan pendapatan dan belanja negara

Manakah yang termasuk dalam tantangan pelaksanaan pengelolaan APBN?

• Kapasitas sumber daya pengawasan terbatas (SDM maupun resources pendukung)

• Asumsi makro ekonomi yang kemungkinan berubah signifikan

• Digital fraud dan manipulasi berbasis teknologi

• Adanya pemborosan belanja dan inefisiensi

Auditor pemerintah dalam konteks pemerintahan di Indonesia, dikenal sebagai?

• APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

• IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)

• BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

• IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pengertian tersebut apakah tugas dari BPKP tersebut?

• Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas program-program pemerintah pusat/daerah

• Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

• Pemberian konsultasi terkait manajemen risiko, pengendalian, intern, dan tata kelola terhadap instansi pemerintah dan BUMN/D

• Pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pendekatan audit yang paling banyak dipakai saat ini adalah…

• Control-Based

• Risk-Based

• Process-Based

• System-Based

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) menyajikan pemetaan isu pembangunan strategis yang menjadi prioritas pengawasan BPKP, prinsip pelaksanaan pengawasan, penjabaran rencana pengawasan, serta…

• Standar dan Kriteria

• kejadian dan tindakan ekonomi

• distribusi pelaksana dan sebaran waktu pelaporan

• mengevaluasi bukti secara objektif