Quiz Pendidikan Pancasila XI BAB 2

Mengapa UUD 1945 pada awal pemberlakuannya (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) dianggap sebagai konstitusi sementara?

• Karena PPKI belum memiliki wewenang penuh untuk mengesahkan konstitusi yang permanen.

• Karena adanya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer.

• Karena kekuasaan legislatif dijalankan oleh KNIP yang diberi wewenang menetapkan GBHN.

• Karena pengesahannya dilakukan dalam suasana darurat sehingga dianggap perlu disempurnakan oleh lembaga legislatif yang akan dibentuk di masa depan.

• Karena Indonesia saat itu belum diakui secara de jure oleh dunia internasional.

Pada masa pemberlakuan UUD RIS, UUD 1945 tetap berlaku di wilayah mana?

• Karena UUD 1945 adalah konstitusi tertulis pertama dan tidak bisa diganti.

• Karena aspirasi untuk kembali ke NKRI sudah sangat kuat sejak awal pembentukan RIS.

• Karena UUD RIS hanya berlaku di wilayah yang menyerahkan kedaulatan dari Belanda, sedangkan di wilayah lain berlaku UUD 1945.

• UUD 1945 tetap berlaku di Negara Bagian Republik Indonesia di Yogyakarta, dengan Presiden Mr. Assaat?

• Karena Konstitusi RIS hanya bersifat sementara menunggu pembentukan parlemen yang definitif.

Salah satu ciri dari Demokrasi Pancasila yang membedakannya dengan demokrasi liberal adalah penekanan pada musyawarah mufakat. Bagaimana prinsip ini diwujudkan dalam konteks UUD 1945 sebelum amandemen?

• Pasal 1 Ayat (2) tentang kedaulatan rakyat.

• Pasal 28E Ayat (3) tentang kebebasan berpendapat.

• Pasal 27 Ayat (1) tentang persamaan di mata hukum.

• Prinsip musyawarah mufakat berlandaskan pada Sila Keempat Pancasila, yang merupakan unsur utama dalam demokrasi Indonesia.

• Pasal 3 Ayat (2) tentang pengangkatan dan pemberhentian Presiden oleh MPR.

Bagaimana Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengubah sistem pemerintahan dari yang berlaku pada masa UUDS 1950?

• Mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial dengan tetap mempertahankan Konstituante.

• Mengakhiri sistem parlementer, membubarkan Konstituante, dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi.

• Membentuk MPRS dan DPAS untuk menyusun konstitusi baru yang permanen.

• Membatasi kekuasaan Presiden dan mengembalikan parlemen sebagai lembaga tertinggi negara.

• Mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat.

Dalam konteks sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, apa yang menjadi ciri khas dari Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)?

• Kekuasaan tertinggi di tangan Presiden dengan kabinet yang bertanggung jawab kepadanya.

• Sering terjadi pergantian kabinet akibat mosi tidak percaya yang diajukan oleh parlemen.

• Partisipasi politik sangat terbatas dan hanya terpusat pada satu partai politik.

• Pemerintah otoriter yang membatasi hak-hak dasar warga negara.

• Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Mengapa pengunduran diri Wakil Presiden Moh. Hatta pada 1 Desember 1956 menjadi salah satu indikator ketidakstabilan politik yang memicu Dekrit Presiden 5 Juli 1959?

• Karena Moh. Hatta tidak setuju dengan konsep Demokrasi Terpimpin yang diusulkan oleh Presiden Soekarno.

• Karena Moh. Hatta ingin kembali ke sistem pemerintahan presidensial yang murni.

• Karena ketidakmampuannya menyelesaikan konflik antarelite politik yang terjadi saat itu.

• Karena adanya tuntutan dari daerah-daerah untuk kembali ke NKRI.

• Karena Hatta menolak hasil Pemilu 1955 yang dianggap curang.

Pasca-Reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan. Apa yang menjadi fokus utama pada Amandemen Ketiga (2001)?

• Pembatasan kekuasaan Presiden dan pemisahan TNI/Polri.

• Penambahan pasal terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan otonomi daerah.

• Pembentukan Mahkamah Konstitusi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, serta pembagian kekuasaan legislatif dan eksekutif.

• Pengaturan lebih lanjut tentang pemilu, keberadaan KPU, dan penguatan lembaga negara lainnya.

• Pengembalian kekuasaan tertinggi negara ke tangan MPR.

Mengapa mekanisme checks and balances antara lembaga-lembaga negara menjadi salah satu hasil signifikan dari amandemen UUD NRI Tahun 1945?

• Untuk mengembalikan kekuasaan tertinggi kepada MPR.

• Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang sangat besar sebelum amandemen.

• Karena adanya tuntutan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli tanpa perubahan.

• Untuk menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat melalui pemilu.

• Untuk memberikan hak veto kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan Presiden.

Menurut pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, apa syarat minimal jumlah anggota MPR yang harus mengajukan usulan perubahan UUD agar dapat diagendakan dalam sidang?

• Sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota MPR ditambah satu anggota.

• Sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota MPR.

• Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

• Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

• Sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR.

Mengapa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak diubah selama proses amandemen?

• Karena pembukaan UUD memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dari pasal-pasal lainnya.

• Karena MPR tidak memiliki kewenangan untuk mengubah Pembukaan UUD.

• Karena pembukaan UUD merupakan dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal UUD.

• Karena perubahan pada Pembukaan UUD akan mengubah bentuk negara menjadi federal.

• Karena Pembukaan UUD 1945 tidak mengatur tentang kedaulatan rakyat.