Hukum Laut Internasional

Konvensi utama yang mengatur rezim hukum laut adalah

• Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS)

• Konvensi Stockholm 1972

• Konvensi Den Haag 1907

• Konvensi Jenewa 1958

Zona laut teritorial menurut UNCLOS memiliki lebar maksimum

• 200 mil laut

• 6 mil laut

• 4 mil laut

• 12 mil laut

Konsep archipelagic sea lanes passage dalam UNCLOS 1982 memungkinkan

• Hanya kapal dagang yang boleh lewat, kapal perang dilarang

• Negara kepulauan menutup jalur lautnya bagi semua kapal asing

• Kapal asing berlayar terus-menerus melalui laut kepulauan tanpa izin khusus

• Jalur laut hanya dibuka jika disetujui PBB

Dalam kasus South China Sea Arbitration (Philippines v. China, 2016), tribunal arbitrase menyatakan bahwa

• Klaim “nine-dash line” China sah berdasarkan hukum sejarah

• UNCLOS tidak berlaku di Laut Cina Selatan

• Fitur maritim seperti karang tidak dapat menghasilkan ZEE penuh jika tidak bisa menopang kehidupan manusia

• Semua pulau di Laut Cina Selatan otomatis menghasilkan ZEE 200 mil laut

UNCLOS menetapkan bahwa klaim landas kontinen melebihi 200 mil laut harus dibuktikan dengan

• Penetapan sepihak negara pantai

• Rekomendasi dari Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)

• Putusan Mahkamah Internasional (ICJ)

• Kesepakatan politik regional

Prinsip common heritage of mankind berlaku pada

• Zona ekonomi eksklusif

• Laut teritorial

• Dasar laut internasional (the Area)

• Perairan kepulauan

Zona tambahan (contiguous zone) memungkinkan negara pantai

• Menegakkan hukum bea cukai, imigrasi, fiskal, dan kesehatan sejauh 24 mil laut

• Mengontrol semua sumber daya alam

• Mengatur navigasi internasional

• Memperluas kedaulatan penuh ke luar ZEE

Kasus Fisheries Jurisdiction (UK v. Iceland, 1974) penting karena

• Menolak konsep ZEE

• Mengakui hak ekonomi eksklusif negara pantai sebelum UNCLOS

• Menghapus prinsip laut lepas

• Mengizinkan negara besar mengeksploitasi perikanan negara kecil

Negara kepulauan (archipelagic state) seperti Indonesia wajib memberikan:

• Hak lintas damai di semua laut pedalaman

• Hak lintas alur laut kepulauan (archipelagic sea lanes passage)

• Hak penuh negara pantai untuk menolak semua kapal asing

• Hanya hak transit untuk kapal dagang