Modul 2

1. NPWP memiliki fungsi utama sebagai …

• A. Alat kontrol pemerintah terhadap sektor keuangan nasional
  

• B. Tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan

• C. Bukti kepemilikan usaha yang sah di mata hukum

• D. Syarat administrasi perbankan dan perizinan usaha

2. PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diterima oleh …

• a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

• b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

• c. Wajib Pajak Luar Negeri

• d. Bendahara Pemerintah

3.  PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dari …

• a. Gaji dan upah

• b. impor barang

• c. Penghasilan dari modal, bunga, royalti, dan jasa

• d. Usaha konstruksi

4. PPh Pasal 15 dikenakan terhadap wajib pajak yang memiliki karakteristik usaha dengan:

• A. Perhitungan laba bersih yang sederhana
  
  

• B. Norma penghitungan khusus

• C. Tarif progresif sesuai penghasilan

• D. Pajak yang bersifat final

5. SKPKB diterbitkan oleh DJP apabila:

• A. Pajak yang terutang telah dibayar seluruhnya

• B. Wajib pajak memiliki kelebihan bayar

• C. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

• D. Tidak ditemukan data baru

6. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) digunakan oleh …

• a. WP OP yang diperbolehkan tidak menyelenggarakan pembukuan.

• b. WP OP dengan pembukuan lengkap.

• c. WP badan.

• d. WP OP yang menggunakan sistem akrual.

7.  Dalam konteks perpajakan, pembukuan harus ditutup dengan penyusunan …

• a. Laporan kas masuk

• b. Daftar inventaris

• c. Daaftar hutang piutang

• d. Laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi

8.  Pemeriksaan pajak dilakukan oleh DJP dengan tujuan utama untuk …

• a. Menghukum wajib pajak

• b. Menguji kepatuhan wajib pajak

• c. Menagih tunggakan pajak

•  d. Menyita aset wajib pajak

9. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan didefinisikan dalam UU KUP sebagai...

• a. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak.

• B. Pengawasan administrasi perpajakan.

• C. Serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti atas tindak pidana perpajakan.

• d. Penagihan pajak dengan surat paksa.

10. Peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan kepada:

• A. Kementerian Keuangan

• B. Mahkamah Agung

• C. Direktorat Jenderal Pajak

• D. Ombudsman Republik Indonesia