Kuis: Penerapan Program APU–PPT–PPP SPM (POJK No. 8 Tahun 2023)

POJK No. 8 Tahun 2023 mengatur tentang…

• Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR

• Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

• Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

• Tata Kelola BPR yang Baik

Yang dimaksud dengan TPPU adalah…

• Tindak Pidana Pendanaan Umum

• Tindak Pidana Pendanaan Uang

• Tindak Pidana Pencucian Uang

• Tindak Pelanggaran Prosedur Usaha

Siapa yang dimaksud dengan Walk-In Customer (WIC)?

• Pihak yang menggunakan jasa bank tanpa memiliki rekening

• Nasabah yang memiliki rekening di bank

• Pihak yang mewakili nasabah untuk transaksi

• Pihak yang menjadi pemilik manfaat

Customer Due Diligence (CDD) adalah…

• Kegiatan untuk menilai kemampuan nasabah membayar kredit

• Pemantauan transaksi harian oleh teller

• Pemeriksaan internal terhadap laporan keuangan

• Kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan kesesuaian profil nasabah

Enhanced Due Diligence (EDD) dilakukan terhadap…

• Semua nasabah tanpa kecuali

• Nasabah baru dengan saldo awal tinggi

• Calon nasabah berisiko tinggi termasuk PEP

• Pegawai bank yang baru direkrut

Siapa yang disebut Politically Exposed Person (PEP)?

• Pegawai dengan jabatan tinggi di bank

• Orang yang diberi kewenangan menjalankan fungsi publik penting

• Nasabah dengan risiko rendah

• Anggota keluarga pegawai

Berapa kali minimal pegawai BPR wajib mengikuti pelatihan APU–PPT–PPP SPM?

• Sekali setiap enam bulan

• Dua kali setiap tahun

• Sekali setiap tahun

• Setiap kali ada pemeriksaan audit

Salah satu pilar penerapan program APU–PPT–PPP SPM adalah…

• Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

• Manajemen risiko kredit

• Kebijakan penyaluran pembiayaan

• Program tanggung jawab sosial

BPR wajib melakukan prosedur CDD pada saat…

• Terdapat transaksi transfer dana

• Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah

• Semua benar

• Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp. 100.000.000,-

Laporan realisasi pengkinian data wajib disampaikan paling lama…

• A. Akhir Desember tahun berjalan

• B. Akhir Januari tahun berikutnya

• C. Awal Februari tahun berikutnya

• D. Akhir Juni tahun berikutnya