Sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" menekankan bahwa manusia harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Nilai ini menuntut bangsa Indonesia memperlakukan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Contoh sikap yang paling mencerminkan makna sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah ....

• menaati semua perintah tanpa mempertanyakan kebenarannya

• memberi bantuan hanya kepada orang yang seagama

• menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara kekerasan

• menyuarakan hak orang lain yang tertindas tanpa memandang latar belakangnya

• menolak hidup berdampingan dengan orang yang berbeda pandangan

Penegakan hukum harus berdasarkan asas kepastian hukum agar setiap orang tahu hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari perbuatannya. Akibat asas kepastian hukum tidak dijalankan dengan baik dalam penegakan hukum adalah ....

• masyarakat menjadi bingung dan tidak yakin terhadap aturan hukum

• hukum menjadi lebih cepat ditegakkan

• penegak hukum lebih bebas dalam bertindak

• meningkatkan keadilan bagi semua pihak

• membuat hukum lebih fleksibel dan tidak kaku

Setiap korban pelanggaran HAM berhak mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai putusan pengadilan HAM. Ketiga hal tersebut penting dalam konteks HAM untuk ....

• agar negara tidak dipersalahkan atas pelanggaran

• mengembalikan hak dan martabat korban serta memberikan keadilan

• sebagai bentuk hukuman terhadap korban

• supaya pelaku tidak diadili secara hukum

• agar korban menerima dana tanpa proses hukum

Dalam masyarakat multikultural, perbedaan agama kerap menjadi sumber konflik. Di sebuah kota besar, terjadi kasus intoleransi ketika sekelompok warga melarang perayaan hari besar keagamaan karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Penolakan itu disebarluaskan di media sosial dan memicu reaksi negatif antarwarga. Solusi paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut agar sesuai nilai Pancasila adalah ....

• melarang seluruh perayaan agama di tempat umum

• menyerahkan masalah ke aparat tanpa dialog antarwarga

• mendorong dialog antarumat beragama untuk menciptakan saling pengertian

• menyebarkan opini tandingan di media sosial sebanyak mungkin

• mewajibkan semua warga mengikuti perayaan agama mayoritas

Dalam sidang BPUPK, Soepomo menyampaikan usulan dasar negara yang menekankan integrasi antara rakyat dan negara tanpa adanya dominasi individu. Mohammad Yamin mengusulkan lima asas, salah satunya "ketuhanan", sedangkan Sukarno mengusulkan Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 yang dianggap paling memuat semangat persatuan. Makna utama dari beragamnya usulan dasar negara oleh para tokoh dalam sidang BPUPK adalah ....

• perbedaan pandangan harus diseragamkan agar cepat diambil keputusan

• para tokoh mengutamakan kepentingan ideologi partai masing-masing

• perumusan dasar negara dilakukan secara musyawarah demi menyatukan berbagai pandangan

• perbedaan usulan menunjukkan kurangnya persiapan para pendiri bangsa

• usulan Sukarno langsung diterima tanpa revisi karena paling lengkap

Seorang warga Indonesia bernama Aditya mengeluhkan jalan kampungnya yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Ia merasa pemerintah mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas umum. Namun, setelah ditelusuri, sebagian besar warga kampung itu tidak membayar pajak kendaraan dan tanah selama bertahun-tahun. Bahkan, banyak yang membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan warga kampung Aditya menunjukkan bahwa ....

• pemerintah telah lalai dalam memenuhi seluruh hak warga negara

• warga negara hanya memiliki kewajiban jika haknya sudah terpenuhi lebih dahulu

• hak dan kewajiban warga negara harus dijalankan secara seimbang

• setiap warga negara bebas menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban

• kewajiban warga negara baru berlaku jika ada sanksi dari pemerintah

Hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban umum dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antara individu, seperti kontrak dan hak milik. Alasan hukum pidana dan hukum perdata perlu dipisahkan dalam sistem hukum karena ....

• hukum pidana lebih penting daripada hukum perdata

• hukum pidana menangani pelanggaran masyarakat, sementara hukum perdata menangani perselisihan antar individu

• hukum perdata hanya berlaku untuk pejabat negara

• hukum pidana tidak memerlukan proses peradilan

• hukum perdata hanya untuk kasus kriminal

Pengadilan HAM tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat yang masih berusia di bawah 18 tahun. Konsekuensi hukum yang berlaku bagi pelaku di bawah umur tersebut adalah ....

• pelaku tetap diadili oleh pengadilan HAM dengan hukuman berat

• pengadilan anak yang lebih memperhatikan aspek rehabilitatif

• pelaku dibebaskan tanpa proses hukum

• kasus dialihkan ke pengadilan internasional

• pelaku harus dihukum berdasarkan hukum internasional tanpa pertimbangan usia

Otonomi daerah memungkinkan tiap daerah menggali potensi ekonomi lokal. Namun, beberapa kebijakan daerah tidak mendukung investasi karena terlalu banyak perizinan. Untuk meningkatkan daya saing daerah, pemerintah daerah sebaiknya ....

• menutup peluang investor luar

• menaikkan pajak daerah agar pendapatan meningkat

• menyederhanakan perizinan dan mendorong iklim usaha

• menyerahkan seluruh kebijakan ke pemerintah pusat

• menghapus seluruh regulasi investasi

Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak warga negara yang lebih menuntut haknya dibanding melaksanakan kewajiban. Misalnya, seseorang menuntut pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah, tetapi ia menolak ikut program vaksinasi nasional dan tidak membayar iuran BPJS secara rutin. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan yang paling mencerminkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah ....

• menolak vaksinasi karena hak atas kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya

• menuntut pelayanan gratis meskipun tidak pernah mengikuti program pemerintah

• mengikuti vaksinasi dan membayar iuran BPJS sebagai wujud tanggung jawab

• menolak BPJS dan lebih memilih pengobatan tradisional karena merasa tidak cocok

• menyebarkan kritik tentang buruknya pelayanan kesehatan tanpa solusi yang membangun