LATIHAN BAB 1 S/D 4 APBN

Apa yang dimaksud dengan keuangan negara?

• Semua aset milik pemerintah yang tidak dapat dinilai dengan uang

• Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang (beserta aset terkait)

• Hanya pendapatan pajak pemerintah pusat

• Hanya pengeluaran pemerintah daerah

• Hak pemerintah mengatur perekonomian

Undang-Undang mana yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara setelah era kemerdekaan?

• Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro

• Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara

Sebelum disahkannya paket UU Keuangan Negara, ketentuan pengelolaan keuangan masih mengacu pada hukum kolonial Hindia-Belanda. Pernyataan ini menunjukkan bahwa...

• Pengelolaan keuangan secara formal baru dimulai setelah kemerdekaan

• Indonesia merdeka langsung memiliki UU sendiri untuk keuangan negara

• Peraturan lama (seperti ICW 1925) masih berlaku sampai ada UU baru

• Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh lembaga swasta

• Pembentukan undang-undang keuangan baru tidak memerlukan DPR

Asas tahunan dalam pengelolaan anggaran berarti...

• Anggaran dibuat untuk semua departemen secara terpisah

• Masa berlaku anggaran dibatasi untuk satu tahun anggaran

• Setiap anggaran dapat digunakan selama beberapa tahun berturut-turut

• Anggaran harus disahkan setiap bulan

• Belanja wajib membayar bunga utang lebih dulu

Asas universalitas dalam pengelolaan anggaran menyatakan bahwa...

• Setiap transaksi keuangan negara harus dipertanggungjawabkan setiap bulan

• Setiap pemasukan dan pengeluaran ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran

• Belanja negara hanya dapat digunakan sesuai tagihan yang terpisah

• Anggaran suatu negara harus mengikuti standar internasional

• Pendapatan negara dapat dipinjamkan ke daerah

Asas kesatuan dalam anggaran negara berarti...

• Semua pendapatan dan belanja negara disusun dalam satu dokumen anggaran

• Anggaran pusat dan daerah disusun terpisah tanpa koordinasi

• Hanya pemerintah pusat yang berwenang menambah pajak

• Anggaran pemasukan diabaikan jika tidak mencukupi pengeluaran

• Pemerintah dan DPR menyetujui anggaran di ruang yang sama

Asas spesialitas mewajibkan...

• Setiap pendapatan negara diarahkan ke satu pos belanja khusus

• Setiap transaksi keuangan dirinci ke dalam akun (mata anggaran) sesuai peruntukannya

• Pemerintah membagi belanja modal dan rutin secara terpisah

• Sektor tertentu mendapatkan alokasi lebih besar

• Anggaran diprioritaskan bagi pembangunan khusus daerah

Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil dalam pengelolaan anggaran berarti...

• Anggaran harus dicetak dengan tinta anti-palsu

• Setiap kepala daerah harus melaporkan pembelanjaan setiap minggu

• Hasil kegiatan yang dibiayai anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan

• Semua anggaran harus diaudit sebelum digunakan

• Anggaran negara dibagi rata ke setiap kementerian

Asas profesionalitas dalam pengelolaan anggaran menegaskan bahwa...

• Anggaran negara boleh dikelola oleh swasta agar lebih efisien

• Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara profesional oleh pejabat berkompeten

• Semua belanja harus melalui tender publik

• Anggaran dibuat tanpa campur tangan kementerian keuangan

• Anggaran diserahkan ke perusahaan konsultan luar negeri

Asas proporsionalitas mengharuskan...

• Dana dianggarkan secara proporsional sesuai prioritas dan fungsi K/L

• Masing-masing K/L mendapat alokasi yang sama besar

• Pendapatan dan belanja negara dibagi rata untuk semua daerah

• Pembagian belanja diatur berdasarkan politik

• Hanya inisiatif baru yang dibolehkan (dibangun)