Sebuah Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyusun spesifikasi teknis (KAK) untuk Pengadaan 100 unit pompa air. Setelah dilakukan identifikasi, ditemukan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 % dan Produk Impor (PI) yang juga tersedia di pasar. PPK memutuskan untuk menetapkan spesifikasi yang secara eksklusif hanya dapat dipenuhi oleh Produk Impor dengan alasan keunggulan teknis, tanpa memperhatikan ketersediaan PDN. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip dan kebijakan PBJP karena :

• Spesifikasi teknis yang disusun hanya dapat menyebutkan merek untuk Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

• Nilai TKDN 40 % terlalu rendah untuk diwajibkan oleh PPK.

• PPK tidak melakukan Pengadaan Berkelanjutan karena tidak mempertimbangkan dampak lingkungan Produk Impor.

• PPK melanggar kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri dalam menyusun spesifikasi teknis sesuai Perpres 46/2025, sepanjang PDN tersedia dan menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri.

Answer explanation

Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) secara tegas mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penyusunan spesifikasi teknis sepanjang tersedia dan diinventarisasi, yang merupakan penekanan utama Perpres 46/2025.

Dinas Pendidikan merencanakan rehabilitasi 3 ruang kelas yang rusak berat dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konstruksi sebesar Rp.380.000.000,00. PPK telah menetapkan Pejabat Pengadaan. Metode pemilihan Penyedia yang paling tepat dan efisien berdasarkan nilai dan jenis pekerjaan menurut Perpres 46/2025 adalah:

• Penunjukan Langsung, karena ini adalah pekerjaan rehabilitasi yang bersifat mendesak.

• Tender Cepat, karena Pejabat Pengadaan dapat melaksanakannya jika Penyedia sudah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

• Tender, karena nilai Pekerjaan Konstruksi melebihi batas Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya (Rp.200 Juta).

• Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi, karena nilai pagu anggaran (380.000.000) masih di bawah batas maksimum Pengadaan Langsung Konstruksi (400.000.000).

Di tengah pelaksanaan program strategis daerah, terjadi perubahan regulasi yang menimbulkan kekosongan hukum dan stagnasi total dalam proses Tender lanjutan. Anggaran program tersebut senilai Rp.50 Miliar. Untuk menghindari kerugian negara dan demi kepentingan umum, Pengguna Anggaran (PA) memutuskan untuk menyesuaikan prosedur dan metode pemilihan yang sedang berjalan. Kewenangan khusus PA ini termasuk dalam kategori:

• Kewenangan PA untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk paket dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00

• Bukan kewenangan PA, melainkan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah mendapat pelimpahan kewenangan.

• Kewenangan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum, sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf f2.

• Kewenangan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari APIP dan Kepala LKPP.

Kontrak Pekerjaan Konstruksi Tahun Tunggal senilai Rp10 Miliar terkena keadaan darurat yang bukan Keadaan Kahar, yang mengharuskan adanya penambahan pekerjaan mendesak, sehingga nilai Kontrak akhir menjadi Rp11,5 Miliar (peningkatan 15%). Berdasarkan Perpres 46/2025, langkah yang harus dilakukan PPK agar Adendum Kontrak tersebut sah adalah:

• Memutus Kontrak awal dan melakukan Penunjukan Langsung untuk pekerjaan sisa yang telah dihitung ulang.

• Memastikan penambahan nilai Kontrak tidak melebihi 10% dari Kontrak awal dan menghindari keadaan darurat non-Kahar sebagai dasar perubahan.

• Meminta persetujuan khusus dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersangkutan.

• Mengajukan Adendum Kontrak tersebut untuk mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA), karena penambahan nilai Kontrak akhir melebihi 10% yang disebabkan keadaan darurat.

PA pada Pemerintah Daerah (APBD) menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan seluruh tugas PPK karena PPK definitif belum ditetapkan. PPTK tersebut adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya memiliki Sertifikat Keahlian PBJP Tingkat Dasar/Level-1. Berdasarkan Perpres 46/2025, penugasan ini adalah:

• Tidak sah, karena PPTK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK, yang meliputi Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya.

• Sah, karena penugasan PPTK sebagai pelaksana tugas PPK di lingkungan APBD diperbolehkan jika PPK definitif tidak ada (Pasal 11 ayat (3)).

• Sah, karena Sertifikat Keahlian PBJP Tingkat Dasar/Level-1 sudah memadai untuk tugas-tugas PPK yang dilimpahkan.

• Tidak sah, karena tugas PPK hanya dapat dilaksanakan oleh PA/KPA jika PPK definitif belum ditetapkan.

PPK merencanakan Pengadaan Jasa Kebersihan untuk 50 gedung kantor di 5 wilayah yang berbeda. Nilai total Pengadaan adalah Rp8 Miliar. PPK menggabungkan semua kebutuhan tersebut menjadi 1 paket Tender tunggal. Jika dipisahkan per wilayah, masing-masing paket bernilai di bawah Rp2,5 Miliar. Pemaketan ini berpotensi melanggar Perpres 46/2025 karena:

• Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilaksanakan oleh PA, bukan oleh PPK.

• Dilarang, karena Tender Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp5 Miliar wajib menggunakan metode 2 tahap.

• Dilarang, karena menyatukan paket yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dipisahkan, serta berpotensi menghindari keterlibatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

• Melanggar prinsip efisien dan efektif karena menyulitkan pengawasan pekerjaan yang tersebar di banyak lokasi.

Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Internasional senilai Rp 12 Miliar. Proyek ini didanai 100 % dari APBN. Dokumen Pemilihan yang disusun tidak mencantumkan ketentuan mengenai alih teknologi/pengetahuan. Mengacu pada Perpres 46/2025, hal ini berimplikasi pada:

• Konsultan asing wajib melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, tetapi tidak wajib alih teknologi.

• Tidak adanya preferensi harga sebesar 15 % untuk badan usaha nasional, karena preferensi harga hanya berlaku jika ada ketentuan alih teknologi.

• Kewajiban pencantuman alih teknologi hanya berlaku jika pendanaan bersumber dari pinjaman luar negeri/hibah luar negeri.

• Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan karena Pengadaan Barang/Jasa Internasional wajib mencantumkan ketentuan mengenai alih teknologi/pengetahuan dan/atau penggunaan tenaga ahli nasional.

UKPBJ suatu Kementerian menyusun Pokja Pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi senilai Rp 50 Miliar. Karena keterbatasan sumber daya, Pokja yang ditetapkan terdiri dari 3 orang, yaitu: 1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Sertifikat Kompetensi, dan 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) lain yang masing-masing hanya memiliki Sertifikat Keahlian PBJP Tingkat Dasar/Level-1. Berdasarkan Perpres 46/2025, susunan keanggotaan Pokja Pemilihan tersebut:

• Sah, tetapi hanya berlaku untuk Kementerian/Lembaga yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

• Tidak sah, karena Pokja Pemilihan yang beranggotakan ASN non-Pengelola PBJ hanya diperbolehkan jika nilai Pagu Anggaran di bawah Rp$1$ Miliar.

• Sah, karena Pokja Pemilihan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan anggota lainnya yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi dapat diisi oleh ASN dengan Sertifikat Level-1.

• Tidak sah, karena semua anggota Pokja Pemilihan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, tanpa terkecuali.

Kontrak Pengadaan Barang (PC dan Laptop) senilai Rp5 Miliar dengan masa pelaksanaan berakhir pada 30 Desember tahun anggaran berjalan. Hingga batas waktu tersebut, Penyedia baru menyelesaikan 80 % pekerjaan. PPK menilai Penyedia masih mampu menyelesaikan 20 % sisanya dalam waktu 30 hari dan bersedia dikenakan denda. Berdasarkan Perpres 46/2025, tindakan PPK untuk memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan hingga akhir Januari tahun anggaran berikutnya adalah:

• Diperbolehkan, asalkan ada persetujuan dari PA/KPA, tetapi tidak boleh melampaui tahun anggaran.

• Diperbolehkan, asalkan dimuat dalam adendum kontrak yang mengatur waktu penyelesaian, denda keterlambatan, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, serta dapat melampaui tahun anggaran.

• Dilarang, karena pemberian kesempatan melebihi batas waktu Kontrak hanya berlaku untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya.

• Dilarang, karena PPK wajib memutus Kontrak jika terjadi kegagalan penyelesaian pekerjaan di akhir tahun anggaran.

Sebuah Kementerian melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang memilih kendaraan listrik (EV) senilai Rp 450 Juta/unit, meskipun harga mobil konvensional yang setara hanya Rp 400 Juta/unit. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa EV memiliki dampak lingkungan yang minimal dan menciptakan citra positif Pemerintah. Pilihan ini paling sesuai dengan tujuan PBJP yaitu:

• Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

• Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan (Efisien dan Efektif).

• Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

• Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan yang secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.