PBPK 002 2025

Apa yang dimaksud dengan BPK dalam Ketentuan Umum Pasal 1?

• Lembaga eksekutif yang mengatur kebijakan fiskal

• Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

• Asosiasi profesi auditor pemerintah

• Unit di Kementerian Keuangan yang menyusun APBN

Definisi "Pemeriksaan" menurut Pasal 1 adalah proses yang dilakukan secara…

• Subjektif dan selektif

• Independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan

• Terbuka untuk umum tanpa standar

• Internal oleh entitas yang diperiksa

Siapakah yang dimaksud dengan "Pemeriksa" dalam Pasal 1?

• Setiap auditor internal di kementerian

• Orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

• Konsultan swasta yang dipekerjakan oleh entitas

• Anggota DPR yang mengawasi anggaran

Hasil Pemeriksaan adalah…

• Ringkasan rapat kerja BPK dengan DPR

• Hasil akhir dari proses penilaian yang dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK

• Perkiraan awal mengenai temuan audit

• Catatan internal pemeriksa yang tidak resmi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Pasal 1 didefinisikan sebagai…

• Lembaga legislatif daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945

• Badan independen di bawah Mahkamah Agung

• Forum koordinasi antar kementerian

Apa yang dimaksud dengan Kode Etik BPK?

• Pedoman pengadaan barang dan jasa

• Norma yang sesuai dengan nilai dasar BPK yang berisi kewajiban dan larangan bagi Anggota dan Pemeriksa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK

• Standar akuntansi sektor publik

• Prosedur pemeriksaan investigatif

Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK adalah…

• Pegawai negeri yang ditempatkan di DPR

• Orang atau badan hukum yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu serta memenuhi persyaratan profesionalisme yang dibutuhkan BPK

• Setiap auditor internal entitas

• Pejabat eselon di Kementerian Keuangan

Entitas dalam Pasal 1 mencakup…

• Hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah

• Hanya badan usaha milik negara

• Pemerintah pusat/daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN/BUMD, BLU, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara

• Organisasi non-profit internasional

Apa yang dimaksud dengan SAP?

• Standar Audit Pemerintah

• Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

• Sistem Akuntabilitas Publik

• Sistem Administrasi Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah…

• Sistem pengawasan eksternal oleh BPK

• Sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

• Aplikasi TI untuk audit keuangan

• Pedoman pengadaan pemerintah