CERDAS CERMAT CISARUA 25-10-2025

1. Apa dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan BUMDes adalah...

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Modal awal BUMDes berasal dari mana?

• Dana bantuan dari pemerintah pusat

• Pinjaman dari bank

• Aset desa dan penyertaan modal dari masyarakat

• Sumbangan dari pihak swasta

Berikut ini adalah tujuan pembentukan BUMDes, kecuali:

• Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

• Memberi keuntungan bagi kepala desa

• Memanfaatkan potensi ekonomi desa

Siapakah yang bertanggung jawab atas pembentukan dan pengelolaan BUMDes?

• Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

• Camat

• Kepala Dinas terkait

• 
  Lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Bagaimana status hukum BUMDes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?

• Lembaga non-hukum

• Badan usaha milik pemerintah

• Badan hukum

• Koperasi desa

Berikut ini adalah contoh unit usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes, kecuali:

• Usaha air minum desa

• Lumbung pangan

• Jasa perhotelan di kota besar

• Usaha listrik desa

Organisasi BUMDes terdiri dari beberapa kelengkapan. Di bawah ini yang bukan merupakan kelengkapan organisasi BUMDes adalah...

• Penasehat

• Pelaksana Operasional

• Pengawas

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam pengelolaan BUMDes, apa prinsip utama yang harus dipegang teguh?

• Mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa melibatkan masyarakat

• Monopoli usaha di desa

• Partisipasi dan transparansi

• Tidak perlu melakukan laporan keuangan

Apa yang dimaksud dengan BUM Desa Bersama?

• BUMDes yang didirikan oleh dua desa atau lebih

• BUMDes yang didirikan bersama perusahaan swasta

• BUMDes yang hanya melibatkan satu desa

• BUMDes yang didirikan oleh pemerintah daerah

Jika terjadi kerugian dalam pengelolaan BUMDes, siapa yang akan menanggungnya?

• Pemerintah pusat

• Kepala Desa secara pribadi

• BUMDes sebagai entitas badan hukum

• Masyarakat desa secara individu