Soal quissis Bab 2 Kelas XI PKL oto SMKN 1 Magelang

Apa makna utama dari unsur musyawarah untuk mufakat sebagai ciri Demokrasi Pancasila?

• Setiap keputusan harus disetujui 100% anggota tanpa boleh ada suara berbeda.

• Proses diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan.

• Voting mayoritas sederhana (50% + 1) dilakukan setelah musyawarah gagal total.

• Musyawarah hanya dilakukan di tingkat desa, sedangkan di DPR cukup dengan lobi fraksi.

• Mufakat hanya berlaku jika tidak ada konflik kepentingan antarpatai.

Konsep Demokrasi Musyawarah versi Indonesia merupakan salah satu jenis teori:

• Demokrasi Konsosional

• Demokrasi Proteksionis

• Demokrasi Konsensus

• Demokrasi Partisipation

• Demokrasi Pluralis

Bagaimana batasan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

• Kebebasan berekspresi bersifat absolut; tidak boleh ada pembatasan oleh undang-undang.

• Kebebasan berekspresi dapat dibatasi oleh UU dengan alasan kesusilaan, ketertiban umum, atau keamanan negara sesuai Pasal 28J ayat (2).

• Hanya kebebasan beragama yang dibatasi; kebebasan berekspresi tidak memiliki batasan.

• Pembatasan hanya berlaku di media cetak, tidak di media sosial.

• Pasal 28J ayat (2) hanya berlaku untuk warga negara asing, bukan WNI.

Mengapa Demokrasi Kerakyatan (Pancasila) dianggap paling cocok diterapkan di Indonesia?

• Karena sesuai dengan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong yang telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia.

• Karena Indonesia menganut sistem presidensial murni seperti Amerika Serikat.

• Karena demokrasi liberal Barat terbukti gagal di negara-negara Asia Tenggara.

• Karena UUD 1945 melarang sistem pemilu langsung.

• Karena hanya demokrasi kerakyatan yang mengizinkan partai tunggal.

Bagaimana Demokrasi Kerakyatan mencegah perpecahan di tengah keberagaman Indonesia?

• Dengan melarang pendirian partai berbasis agama atau suku.

• Dengan menerapkan sistem satu partai nasional wajib.

• Dengan menghapus pemilu dan menggantinya dengan penunjukan langsung presiden.

• Dengan memberikan otonomi penuh kepada setiap provinsi untuk membuat undang-undang sendiri.

• Dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan menghormati kepentingan semua kelompok dalam kerangka Persatuan Indonesia.

Apa ciri khas Demokrasi Kerakyatan yang membuatnya cocok untuk Indonesia dibandingkan demokrasi liberal Barat?

• Mengutamakan hak individu di atas segalanya tanpa kewajiban sosial.

• Menggunakan voting mayoritas sederhana sebagai satu-satunya cara pengambilan keputusan.

• Melarang kebebasan pers dan sensor media demi stabilitas.

• Menghapus peran partai politik dan menggantinya dengan dewan adat.

• Menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia semua menganut demokrasi Pancasila. Hal ini terlihat dalam ketentuan-ketentuan berikut ini kecuali:

• Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

• Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945

• Pasal 1 Ayat 2, Konstitusi RIS

• Pasal 1 Ayat 1,2 UUDS 1950

• Pasal 1 ayat 1,2,3 UUDS 1950

Secara normatif Indonesia merupakan negara demokratis. Menurut Affan Gaffar ada 5 indikator apakah negara tersebut menerapkan sistem yang demokratis, hal ini bisa dilihat salah satunya dari bagaimana semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengisi kekosongan jabatan yang disebut dengan:

• Akuntabilitas

• Rotasi kekuasaan

• Rekrutmen politik

• Pemilihan umum

Pada 17 Agustus 1945, BPUPKI digantikan oleh PPKI sebagai lembaga persiapan kemerdekaan. Namun, dalam praktiknya, PPKI tidak melaksanakan sidang demokratis terbuka karena:

• Anggotanya ditunjuk langsung oleh Jepang tanpa musyawarah.

• Sidang PPKI dilakukan secara tertutup di bawah tekanan militer Jepang.

• PPKI hanya memiliki wewenang simbolis tanpa kekuatan legislatif.

• Mayoritas anggota PPKI menolak sistem demokrasi Barat.

• PPKI dibubarkan sebelum sempat mengadakan sidang pertama.

Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 menjadi titik awal sistem multipartai di Indonesia. Namun, maklumat ini tidak langsung menciptakan demokrasi liberal karena:

• Partai politik hanya boleh didirikan di pulau Jawa.

• Pemerintah tetap memegang hak veto terhadap pembentukan partai.

• KNIP belum memiliki fungsi legislatif penuh hingga 1946.

• Pemimpin partai harus mendapat persetujuan dari Badan Penyelidik.

• Sistem pemilu proporsional belum diterapkan hingga 1955.