PKn Tambahan

Bacalah teks di bawah ini! Kasus Pelanggaran Hak: Pemerintah daerah sering membatasi lokasi dan waktu demonstrasi damai dengan alasan ketertiban umum dan keamanan, bahkan ketika demonstrasi tersebut sudah memenuhi prosedur pemberitahuan. Tindakan ini sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis, yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Analisislah dampak negatif yang timbul akibat pembatasan hak berdemonstrasi secara berlebihan dan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut!

• Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah karena ketertiban terjamin.

• Terganggunya fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, karena saluran aspirasi yang sah dibungkam.

• Timbulnya potensi konflik sosial dan ketidakstabilan politik karena ketidakpuasan masyarakat tidak tersalurkan secara demokratis.

• Terjadinya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak karena keamanan terjamin.

• Melemahnya pilar demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Bacalah teks di bawah ini! Pak Darto adalah seorang kepala dusun yang bijak. Dalam menyelesaikan masalah antara warga, ia selalu mengundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan warga untuk duduk bersama dan mencari solusi secara musyawarah. Ia juga selalu menghargai setiap usulan tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau tingkat pendidikan warga. Ia percaya bahwa keputusan yang diambil bersama akan lebih adil dan diterima oleh semua pihak. Selain itu, ia menekankan bahwa semua warga harus diperlakukan secara adil dan manusiawi, terutama kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sila-sila Pancasila yang tercermin dalam tindakan Pak Darto adalah ....

• Sila ke-1

• Sila ke-2

• Sila ke-3

• Sila ke-4

• Sila ke-5

Di Kabupaten Y, sebuah perusahaan tambang multinasional mendapat izin membuka lahan baru. Penduduk lokal, yang mayoritas berasal dari Suku A, merasa tersisih karena perusahaan lebih banyak merekrut tenaga kerja terampil dari luar daerah (yang didominasi Suku B). Puncaknya, terjadi demonstrasi dan pemblokiran akses jalan menuju tambang oleh Suku A. Mereka menuntut "hak putra daerah" dan keadilan ekonomi. Situasi memanas dan rawan terjadi konflik horizontal antara Suku A dan Suku B. Berdasarkan kasus tersebut, dua strategi solutif yang paling fundamental dan berorientasi jangka panjang (preventif dan kuratif) untuk mengatasi akar masalah tersebut adalah...

• Mengerahkan aparat keamanan dalam jumlah besar untuk membubarkan paksa demonstran Suku A demi menjaga stabilitas investasi.

• Melakukan mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, melibatkan tokoh adat Suku A, perwakilan Suku B, dan manajemen perusahaan tambang.

• Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus untuk Suku A sebagai kompensasi atas hilangnya pekerjaan mereka.

• Menerapkan kebijakan segregasi (pemiasahan) wilayah kerja dan pemukiman antara Suku A dan Suku B untuk menghindari gesekan fisik.

• Mewajibkan perusahaan, melalui regulasi Pemda, untuk segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) terpadu guna meningkatkan kualifikasi SDM Suku A agar siap bersaing.

Cermati gambar berikut! Dari gambar tersebut, tentukan tindakan yang tepat sebagai solusi pelanggaran hak dan kewajiban!

Petunjuk: Berilah tanda centang (✓) pada lembar jawaban ujian sesuai nomor pernyataan yang kamu anggap BENAR! Jawaban benar lebih dari satu!

• Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan sungai.

• Membiarkan sungai kotor karena bukan tanggung jawab pribadi.

• Menyampaikan laporan pencemaran kepada aparat lingkungan.

• Mengajak teman sekolah melakukan kampanye kebersihan lingkungan.

• Membuang sampah di sungai yang berbeda agar tampak bersih.

Dari gambar tersebut, tentukan peran pemuda sebagai pemilih pemula dalam pemilu!

• Memastikan dirinya telah memiliki KTP-el sebagai syarat sah menjadi pemilih.

• Menggunakan hak pilih dengan sadar dan tidak golput dalam pelaksanaan pemilu.

• Menyebarkan informasi palsu tentang calon pemimpin di media sosial.

• Mengajak teman sebaya untuk berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih.

• Menjadi contoh pemilih muda yang taat aturan dan memahami syarat pemilih

Di SMA "Bhinneka Tunggal Ika", terdapat keberagaman suku, agama, dan latar belakang ekonomi. Akhir-akhir ini muncul ketegangan kecil karena perbedaan pendapat saat diskusi kelompok dan munculnya ejekan berbasis suku tertentu yang dilakukan beberapa siswa di media sosial. Kepala Sekolah kemudian memutuskan untuk mengadakan program "Jumat Harmoni", di mana setiap minggu diadakan pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah dan sesi dialog terbuka yang difasilitasi guru Bimbingan Konseling (BK) untuk membahas isu sensitif secara konstruktif dan mencari solusi bersama.

Petunjuk: Berilah tanda Centang (V) pada pilihan BENAR

• Program "Jumat Harmoni" yang mengadakan pertunjukan seni budaya merupakan salah satu upaya membangun harmoni dengan cara menghargai dan mempromosikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh siswa di lingkungan sekolah

• Sesi dialog terbuka yang difasilitasi guru BK bertujuan untuk menghilangkan semua perbedaan yang ada di antara siswa agar tidak ada lagi konflik.

• Keputusan Kepala Sekolah untuk mengadakan program khusus merupakan tindakan yang tidak efektif karena masalah harmoni sebaiknya diselesaikan hanya melalui hukuman keras bagi siswa yang melakukan ejekan.

• Upaya membangun harmoni melalui sesi dialog terbuka menunjukkan adanya langkah untuk mengembangkan sikap saling pengertian (toleransi aktif) dan mencari solusi bersama terhadap isu keberagaman

Contoh-contoh Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa haruslah diwujudkan ke dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Seperti ini contoh-contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dikutip dari Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Tim Ganesha Operation:

1.     Bidang Politik

Salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Terselenggaranya pemilu harus demokratis dan sesuai dengan nilai sila ke-4.
Langkah untuk menghadirkan pemilu yang demokratis sesuai sila ke-4 adalah:
Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar Menyediakan waktu kepada calon pejabat publik untuk berkampanye. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan. Melaksanakan pemilu sesuai asas yang berlaku di Indonesia, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

2.     Bidang Ekonomi
Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi dapat dilihat melalui penerapan sistem ekonomi Pancasila. Pada UUD 1945, ada beberapa ketentuan yang memuat pelaksanaan perekonomian di Indonesia, utamanya di batang tubuh UUD 1945 pasal 33.

3.     Bidang Sosial-Budaya
Contoh penerapan nilai- nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya adalah kegiatan gotong royong dan musyawarah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya adalah: Melibatkan semua anggota masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya kerja bakti
Mempererat rasa kekeluargaan, contohnya dengan ronda malam
Mengajarkan generasi muda supaya terbiasa bergotong royong dan bermusyawarah.\

4. 4. Bidang Pertahanan-Keamanan
   Contoh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang pertahanan dan keamanan bisa dilihat salah satunya melalui penjabaran nilai instrumental Pancasila.

• Pancasila sebagai dasar  meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan

• Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa haruslah diwujudkan ke dalam berbagai bidang kehidupan

• perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang politik meliputi penerapan sistem ekonomi Pancasila

• Melaksanakan pemilu sesuai asas yang berlaku di Indonesia, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

Ancaman terhadap NKRI mencakup berbagai bentuk dari internal maupun eksternal, yang dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya (militer, non-militer) atau jenisnya (seperti terorisme, separatisme, kejahatan siber, dan ideologi yang bertentangan). Ancaman ini bisa berupa serangan fisik seperti agresi militer atau pelanggaran wilayah, serta ancaman non-fisik seperti radikalisme, korupsi, dan pengaruh negatif dari globalisasi. Jenis-jenis ancaman terhadap NKRI

1. Ancaman militer Agresi militer: penyerangan yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan Indonesia. Pelanggaran wilayah: Tindakan seperti pelanggaran batas negara melalui udara, darat, atau laut. Spionase dan sabotase: Kegiatan intelijen asing atau sabotase terhadap instalasi militer dan objek vital negara. Ancaman dari dalam: Pemberontakan bersenjata dan separatisme yang menggunakan kekuatan bersenjata untuk memisahkan diri dari NKRI.

2. Ancaman non-militer Ideologi: Penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti komunisme, liberalisme, atau ideologi radikal lainnya. Politik: Politik uang, korupsi, penggunaan isu SARA, serta upaya melemahkan pemerintahan yang sah dari dalam maupun luar negeri. Ekonomi: Krisis keuangan, inflasi tinggi, pengangguran, serta ketergantungan ekonomi pada negara lain. Sosial dan budaya: Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, kesenjangan sosial, dan meningkatnya kriminalitas. Teknologi dan informasi: Kejahatan siber, penyebaran hoax, dan serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara.

Petunjuk: Berilah tanda SILANG (X) pada pilihan BENAR

• Ancaman terhadap NKRI mencakup berbagai bentuk dari internal maupun eksternal, yang dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya (militer, non-militer) atau jenisnya (seperti terorisme, separatisme, kejahatan siber, dan ideologi yang bertentangan)

• Integrasi Nasional oleh I Putu Ari Asrawa dari Universitas Udayana, Indonesia berada di tengah-tengah dunia, diapit oleh  Asia dan Australia, serta di antara Samudera Atlantik dan Pasifik

• Ancaman non-militer salah satu contohnya adalah ancaman bidang Ideologi yaitu Penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti komunisme, liberalisme, atau ideologi radikal lainnya.

• Ancaman Militer Dalam Negeri yaitu Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain

“Aktivitas penebangan liar kembali marak di kawasan hutan lindung Meratus, Kalimantan Selatan. Warga mengeluh karena debit air sungai menurun dan tanah menjadi gersang. Pemerintah daerah bersama aparat kehutanan berencana melakukan patroli terpadu untuk menindak para pelaku. Kondisi ini mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.”

Dari cuplikan berita tersebut, tentukan solusi yang paling tepat untuk mengatasi pelanggaran hak warga atas lingkungan sehat dan pengingkaran kewajiban menjaga hutan!

• Mengkampanyekan pelestarian hutan melalui media sosial sekolah.

• Berpartisipasi dalam kegiatan menanam pohon di wilayah sekitar rumah.

• Mengabaikan isu lingkungan karena bukan tanggung jawab siswa.

• Membiarkan pemerintah bekerja tanpa keterlibatan masyarakat.

Pada masa pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sejumlah gugatan dari peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara. Setelah memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan para pihak, MK memutuskan sengketa hasil pemilu secara terbuka melalui sidang yang disiarkan langsung untuk menjaga transparansi. Dalam beberapa kasus, MK juga pernah membatalkan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui putusan-putusan tersebut, MK berperan menjaga keadilan dan menegakkan prinsip konstitusional di Indonesia. Berdasarkan narasi tersebut, tentukan wewenang Mahkamah Konstitusi yang tepat!

• Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

• Menyusun rancangan undang-undang bersama DPR.

• Memutus sengketa hasil pemilihan umum.

• Mengangkat hakim agung di Mahkamah Agung.