PEMBENTUKAN DAN PEMBEMTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Apa tema utama yang dibahas dalam video ini?

• Sejarah Hukum Indonesia

• Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

• Peran Mahkamah Konstitusi

• Dinamika Sosial Politik

Salah satu materi muatan Undang-Undang adalah pengesahan perjanjian internasional tertentu. Mengapa perjanjian internasional perlu diatur dengan Undang-Undang?

• Agar perjanjian tersebut berlaku secara otomatis di Indonesia.

• Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

• Karena perjanjian internasional yang berdampak besar harus melalui proses ratifikasi.

• Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang dapat dikatakan konstitusional secara materiil jika?

• Proses pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Materi muatannya sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

• Dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

• Memenuhi syarat partisipasi publik.

Tahapan pertama dalam proses pembentukan Undang-Undang adalah?

• Penyusunan

• Pembahasan

• Perencanaan

• Pengesahan

Tiga lembaga negara yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang adalah...

• MPR, DPR, dan DPD

• DPR, Presiden, dan DPD

• MA, MK, dan KY

• BPK, DPR, dan Presiden

Apa tujuan utama disertakannya Naskah Akademik dalam tahap perencanaan pembentukan undang-undang?

• Untuk memastikan undang-undang didasarkan pada kepentingan politik semata.

• Untuk memberikan penilaian yang netral dan ilmiah terhadap rancangan undang-undang.

• Untuk mempercepat proses pembentukan undang-undang.

• Untuk memungkinkan lebih banyak lembaga berpartisipasi dalam penyusunan.

Apakah Anda menikmati pelajaran video tersebut?

• Ya

• Tidak

Lembaga mana yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh Presiden?

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Badan Legislasi DPR

• Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

• Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Apa syarat agar suatu undang-undang dapat disahkan?

• Persetujuan dari Mahkamah Agung.

• Kesepakatan bulat dari semua partai politik.

• Persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

• Persetujuan dari Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana peran DPD dalam pembahasan RUU setelah Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012?

• Hanya dapat melibatkan DPD pada Pembahasan Tingkat I.

• DPD telah ikut membahas RUU tertentu hingga ke Tingkat II.

• DPD tidak memiliki peran dalam pembahasan RUU.

• DPD hanya memberikan masukan tanpa ikut membahas.