WorksheetsASN
Total questions: 30
Worksheet time: 29mins
Name
Class
Date
1.
berdasarkan pengamatan fasilitator, siapa pelatih prajab yang paling terkenal sepanjang diklat?
a)
pelatih mulyamat
b)
pelatih sariton
c)
pelatih muklis
d)
pelatih signyo
2.
Indonesia berdasarkan data dari Transparency International pada tahun 2014 indonesia menduduki rangking?
a)
105 dari 175
b)
107 dari 175
c)
117 dari 175
d)
127 dari 175
3.
yang tidak ada kaitanya dengan reformasi dalam uu asn adalah?
a)
perubahan dari pendekatan personel administration yang hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian kepada human resource management yang menganggap adalah sumber daya manusia dan sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik
b)
pendekatan closed career system yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan, kepada open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan
c)
UU ASN juga menempatkan pegawai ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi
d)
membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik tidak yang berkualitas bagi masyarakat
4.
UU yang mengatur tentang ASN adalah?
a)
UU No. 5 Tahun 2014
b)
UU No. 5 Tahun 2015
c)
UU No. 15 Tahun 2014
d)
UU No. 15 Tahun 2015
5.
kepanjangan pppk adalah?
a)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
b)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak
c)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja
d)
Pegawai Pusat dengan Perjanjian Kinerja
6.
siapakah nama teman kalian yang ulang tahun dibulan april tanggal 28 yang juga no 28 dalam daftar kehadiran di kelas
a)
roza widya
b)
siti nurazizah noviyanti
c)
syahrendra fakhresy
d)
winny eve nita siallagan
7.
berikut ini yang tidak berhubungan dengan Manajemen ASN pola baru adalah?
a)
menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
b)
lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.
c)
tidak menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.
d)
menghasilkan Pegawai ASN yang professional,
8.
yang bukan termasuk ASN terdiri atas?
a)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat
b)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah
c)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan diluar negeri
d)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak
9.
yang bukan fungsi asn?
a)
Pelaksana kebijakan publik
b)
Pelayan publik
c)
Pelaksana kebijakan senior
d)
Perekat dan pemersatu bangsa
10.
yang bukan menjadi hak PPPK?
a)
gaji
b)
cuti
c)
fasilitas dan jaminan hari tua
d)
tunjangan
11.
yang paling tepat pernyataan dibawah ini terkait kode etik dan perilaku?
a)
jika melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sosial jika melanggar kode perilaku akan mendapatkan hukuman disiplin
b)
jika melanggar kode perilaku akan mendapatkan sanksi sosial jika melanggar kode etik akan mendapatkan hukuman disiplin
c)
kode etik dan kode perilaku tidak tertulis
d)
kode etik dan kode perilaku tidak baku
12.
pernyataan yang benar terkait sistem merit adalah?
a)
menjadi bagian yang terpisahkan dalam pengelolaan ASN
b)
Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya obyektifitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaanya (kompetensi dan kinerja)
c)
Sistem ini biasanya disandingkan dengan spoil sistem, dimana dalam penerapan manajemen SDM-nya lebih mengutamakan pertimbangan objektif
d)
Bagi organisasi sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini tidak menjadi tuntutan dalam sektor publik
13.
Pasal 56 UU ASN menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. yang tidak sesuai dengan pasal ini adalah
a)
perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan adalah sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan dan sasaran organisas
b)
Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai yang terseleksi untuk menjadi ASN memiliki pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang dibutuhkan jabatan/organisas
c)
Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya (untuk memenuhi kebutuhan organisasi) dan tidak berdasarkan preferensi individu/kelompok atau pertimbanyan objektif lainnya
d)
perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisas
14.
Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu?
a)
5 (lima) tahun yang diperinci per 2 (dua) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
b)
tiga (tiga) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
c)
5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
d)
tidak ada jaaban yang benar
15.
yang tidak berkaitan dengan Pengadaan PNS?
a)
Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS
b)
Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS
c)
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan
d)
Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objekti tidak berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang
16.
yang tidak berkaitan Pengembangan Karier PNS adalah?
a)
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah
b)
Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan tidak moralitas
c)
Kompetensi meliputi: (1) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; (2) kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan (3) kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan
d)
Pengembangan kompe-tensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier
17.
berikut ini yang tidak berkaitan dengan mutasi pns adalah?
a)
Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
b)
Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN
c)
Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN
d)
Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa perlu memperoleh pertimbangan kepala BKN
18.
yang tidak berkaitan dengan Penilaian kinerja PNS adalah?
a)
Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier
b)
Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS
c)
Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing
d)
Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan hanya kepada ketua tim penilai kinerja PNS
19.
yang berkaitan dengan Penggajian dan Tunjangan adalah?
a)
gaji yang dibayar oleh pemerintah harus adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS
b)
Gaji dibayarkan tidak sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan
c)
Tunjangan hanya meliputi tunjangan kinerja dimana Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja
d)
Semua Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan pusat dan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara
20.
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena?
a)
meninggal dunia
b)
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini
c)
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban
d)
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana
21.
PNS diberhentikan sementara, apabila....
a)
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
b)
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini
c)
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana
d)
diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural
22.
Batas usia pensiun kecuali....
a)
58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi
b)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsiona
c)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsiona dan administrasi
d)
60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
23.
PNS tidak diberikan jaminan pensiun apabila?
a)
atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu
b)
mencapai batas usia pensiun
c)
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini
d)
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
24.
PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. pemberian Penghargaan dapat berupa pemberian hal hal dibawah ini kecuali?
a)
tanda kehormatan
b)
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi
c)
kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan
d)
mutasi homebased
25.
dibawah ini yang tidak menjadi dasar dalam Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat adalah....
a)
jangka waktu perjanjian kerja berakhir
b)
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati
c)
meninggal dunia
d)
pemecatan sepihak
26.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat
a)
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana
b)
melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat
c)
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
d)
tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja
27.
yang berkaitan dengan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat adalah....
a)
Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan/atau madya, panitia seleksi Instansi Pemerintah memilih 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan
b)
Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden dan wakil presiden
c)
Presiden memilih 2 (dua) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya
d)
Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tanpa terlebih dahulu membentuk panitia seleksi
28.
yang berkaitan dengan Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi adalah?
a)
Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 1 (satu) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden
b)
Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan tidak harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali
c)
Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi
d)
Pejabat Pimpinan Tinggi tidak harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
29.
Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. yang bukan termasuk Pejabat negara yaitu....
a)
Presiden dan Wakil Presiden
b)
Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
c)
Wakil Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penu
d)
Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
30.
berikut ini yang kurang tepat terkait informasi asan Sistem Informasi ASN
a)
data riwayat hidup
b)
riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan
c)
riwayat penghasilan diluar gaji
d)
riwayat pendidikan formal dan informal
100 %
