wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TRYOUT1 -PBJ

Total questions: 90

Worksheet time: 2hrs 40mins

Name
Class
Date
1.

Pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah, berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Salah satunya dengan pembentukan LPSE yang merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik

a)

Benar

b)

Salah

2.

Menurut PERPRES No.16 Tahun 2018, swakelola adalah Pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

a)

Benar

b)

Salah

3.

Tujuan pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

a)

Benar

b)

Salah

4.

Konsultan manajemen konstruksi boleh merangkap sebagai konsultan perencana untuk paket pekerjaan konstruksi yang sama.

a)

Benar

b)

Salah

5.

Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas PA/KPA.

a)

Benar

b)

Salah

6.

Salah tugas dan wewenang PA/KPA adalah menyusun dan menetapkan RUP.

a)

Benar

b)

Salah

7.

Pengadaan komputer melalui epurchasing senilai Rp 1 miliar harus dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

a)

Benar

b)

Salah

8.

Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah sebagai berikut: Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Perencanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

a)

Benar

b)

Salah

9.

Menurut PERPRES No.16 Tahun 2018 , Pasal 18 Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dana dari APBN, Hibah atau Pinjaman Luar Negeri dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L sebelum penetapan pagu indikatif.

a)

Benar

b)

Salah

10.

Pada suatu pengadaan swakelola anda diminta oleh PA untuk membuat perencanaan pengadaan, tetapi anda menolak dengan alasan bahwa Perencanaan Pengadaan Menurut PERPRES No. 16 Tahun 2018, hanya dilakukan untuk pemilihan penyedia.

a)

Benar

b)

Salah

11.

Perencanaan Pengadaan melalui pemilihan penyedia harus menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK).

a)

Benar

b)

Salah

12.

Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.

a)

Benar

b)

Salah

13.

Penyusunan spesifikasi teknis berdasarkan merk barang diperbolehkan untuk pengadaan dengan metode tender cepat.

a)

Benar

b)

Salah

14.

Pengadaan ATK senilai Rp. 10 juta tidak memerlukan harga perkiraan sendiri.

a)

Benar

b)

Salah

15.

Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.

a)

Benar

b)

Salah

16.

Penyusunan spesifikasi teknis berdasarkan merk barang diperbolehkan untuk pengadaan dengan metode tender cepat.

a)

Benar

b)

Salah

17.

Kementerian EXY melalui PA telah melakukan Penetapan Penyelenggara Swakelola tipe I. Kemudian pada pelaksanaan swakelola tipe ini, PA membuat kesepakatan kerja sama dengan Kementerian RSX.

a)

Benar

b)

Salah

18.

Dinas PRX melaksanakan swakelola tipe I dengan menggunakan tenaga ahli 3 orang dari jumlah tim pelaksana sebanyak 10 orang.

a)

Benar

b)

Salah

19.

Pada pelaksanaan swakelola tipe II di lingkungan Lembaga DCS, PA/KPA melakukan kesepakatan dengan ORMAS di daerah setempat dan disetujui oleh pimpinan lembaga.

a)

Benar

b)

Salah

20.

Metode evaluasi kualifikasi jasa konsultan adalah dengan sistem nilai.

a)

Benar

b)

Salah

21.

Prakualifikasi dapat digunakan untuk pekerjaaan konstruksi kompleks.

a)

Benar

b)

Salah

22.

Pada tender cepat wajib ada masa sanggah banding.

a)

Benar

b)

Salah

23.

Perusahaan asing yang akan mengikuti tender dengan sumber dana APBN tidak wajib kerja sama usaha dengan perusahaan nasional.

a)

Benar

b)

Salah

24.

Gunung berapi merupakan salah satu contoh keadaan darurat karena bencana sosial.

a)

Benar

b)

Salah

25.

Pengadaan jasa konsultan perorangan dengan pascakualifikasi.

a)

Benar

b)

Salah

26.

Organisasi dimana anda bekerja, akan melakukan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN. Menurut rencana pengadaan yang telah disetujui pihak yang berwenang di organisasi anda, pemilihan penyedia akan dilakukan 2 bulan setelah hari ini dengan menggunakan seleksi umum. Kemungkinan jenis pengadaan yang akan dilakukan pemilihan penyedianya adalah :

a)

Barang

b)

Jasa Lainnya

c)

Pekerjaan Konstruksi

d)

Jasa Konsultansi

27.

Dalam suatu proses pengadaan barang/jasa di suatu organisasi, terjadi silang pendapat antara Pimpinan dengan staff pengadaan tentang metode pemilihan penyedia. Pimpinan memberikan arahan untuk melakukan tender, sedangkan staff bersikukuh untuk melakukan seleksi karena kebutuhannya berupa pekerjaan barang. Menurut PERPRES No.16 Tahun 2018, pendapat siapa yang tepat.

a)

Pendapat pimpinan

b)

Pendapat staff

c)

Pendapat pimpinan dan staff

d)

Tidak ada yang benar

28.

Organisasi Pemerintah Daerah X, mendapatkan hibah dari luar negeri. Pimpinan Daerah X kemudian memberikan arahan kepada PA disalah satu perangkat daerah untuk menggunakan sebagian dana tersebut dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan perangkat daerah yang dipimpin PA tersebut. Namun PA tersebut menolak dengan alasan bahwa Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat menggunakan dana hibah dari luar negeri. PA mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan dari dana APBN/APBD Menurut PERPRES 16/2018. Jika anda diminta menyelesaikan permasalahan di atas, apa yang akan anda lakukan?

a)

Meminta Pimpinan Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada PA, karena telah menolak sarannya.

b)

Menyarankan PA untuk membaca kembali PERPRES 16/2018 pasal 18, tentang ruang lingkup pengadaan pemerintah.

c)

Meminta PA untuk mengikuti training Pengadaan barang/jasa di luar negeri.

d)

Menyarankan PA untuk melihat PERPRES 16/2018 pasal 2, tentang ruang lingkup pemberlakuan PERPRES.

29.

Seorang PPK diminta membuat KAK untuk keperluan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementrian yang menggunakan dana sebagian dari pinjaman luar negeri. Menurut anda, apakah tindakan PPK ini memenuhi PERPRES 16/2018 tentang ruang lingkup pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementrian?

a)

Tidak, seharusnya Pengadaan barang/jasa tidak menggunakan dana pinjaman luar negeri.

b)

Memenuhi, karena pengadaan barang/jasa akan digunakan untuk keperluan pelayanan seharusnya berasal dari APBD.

c)

Tidak, karena pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menggunakan dana keseluruhan dari hibah.

d)

Memenuhi, karena pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menggunakan dana sebagian atau seluruh dari pinjaman.

30.

Aspek dalam pengadaan berkelanjutan ialah

a)

Ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

b)

Ekonomi, sosial dan teknologi

c)

Ekonomi, sosial dan politik

d)

Ekonomi, sosial dan kebudayaan

31.

Salah satu kebijakan untuk mendorong instansi pemerintah mengadaakan barang-barang yang berkualitas adalah

a)

Mendorong penggunaan merk terkenal

b)

Mendorong penggunaan produk dalam negeri

c)

Menggunakan produk barang/jasa berstandar SNI

d)

Mendorong pengadaan berkelanjutan

32.

Apa pengertian akuntabel ?

a)

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

b)

Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

c)

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

d)

memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

33.

Usaha yang termasuk dalam usaha kecil adalah

a)

Usaha Mikro dan Usaha Kecil

b)

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

c)

Usaha yang maksimal modalnya hanya Rp. 50 juta

d)

Usaha menengah

34.

Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas ?

a)

Paling sedikit diatas Rp. 1 M

b)

Paling sedikit diatas Rp. 2 M

c)

Paling sedikit diatas Rp. 3 M

d)

Paling sedikit diatas Rp. 4 M

35.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada UMKM dalam pengadaan barang/jasa adalah

a)

Memberikan modal bergulir

b)

Pembinaan SDM dan kelembagaan

c)

Mencantumkan dalam katalog elektronik pemerintah

d)

Mendorong ekspor

36.

Salah satu kebijakan pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan value for money adalah

a)

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

b)

Diperbolehkan menyebut merk/type

c)

Meningkatkan jumlah anggaran

d)

Simplikasi

37.

Pelaku pengadaan barang/jasa yang wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan adalah

a)

PPK

b)

PPHP

c)

Penyedia

d)

PA/KPA

38.

Pihak yang dapat bertindak sebagai agen pengadaan adalah

a)

UKPBJ instansi lain, badan usaha, perorangan

b)

Instansi lain, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat

c)

Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan dan PPHP

d)

Aparat penegak hukum (APH)

39.

Siapa yang berwenang menetapan pemenang paket pekerjaan konstruksi dengan nilai paket Rp. 150 miliar ?

a)

PA

b)

Pokja Pemilihan

c)

APIP

d)

Pejabat pengadaan

40.

Apa tugas dari pejabat penerima hasil pekerjaan (PjPHP) ?

a)

Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

b)

Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

c)

Melakukan Pemerikaan, pengujian dan serah terima hasil pekerjaan

d)

Membuat berita acara serah terima pekerjaan

41.

Apa tugas tim persiapan swakelola ?

a)

Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya

b)

tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran

c)

mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupu.n administrasi Swakelola

d)

Menyusun spesifikasi, hps dan rancangan kontrak

42.

Tugas PPK dalam persiapan pengadaan barang/jasa adalah

a)

Menetapkan dokumen pemilihan

b)

Menetapkan Spesifikasi

c)

Menetapkan organisasi pengadaan

d)

Menetapkan RUP

43.

Siapa yang berweanang untuk menetapkan pemenang seleksi jasa konsultan dengan nilai paket Rp. 15 miliar ?

a)

Pokja Pemilihan

b)

PPK

c)

KPA

d)

PA

44.

Siapa yang memproses pengadaan laptop dengan nilai paket Rp. 150 juta melalui epurchasing

a)

PPK

b)

Pokja Pemilihan

c)

PA/KPA

d)

Agen Pengadaan

45.

Salah satu tim penyelenggara swakelola terdiri dari

a)

Tim perencana

b)

Tim teknis

c)

Tim persiapan

d)

Tim pengawasan

46.

Siapa yang bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu penyerahan barang/jasa yang akan diadakan ?

a)

PPK

b)

KPA

c)

Pokja Pemilihan

d)

Penyedia

47.

Pada bulan September 2017, Pokja pemilihan sedang melakukan tender pekerjaan jasa konstruksi puskesmas senilai Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan. Tender pertama ada tiga penawaran yang masuk dan semua gugur saat evaluasi teknis. Tender ulang ada 2 penawaran yang dan gugur di evaluasi harga. Tender ulang tidak bisa dilakukan karena waktu yg sudah mendesak dan kebutuhan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda. Salah satu alternatifnya dengan penunjukkan langsung. Siapa yang berwenang memberikan rekomendasi penunjukan langsung untuk kasus diatas ?

a)

PPK

b)

Inspektorat/APIP

c)

KPA

d)

PA

48.

Pada tender pekerjaan kontruksi dengan nilai paket Rp. 50 miliar, pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah ke pokja pemilihan, selanjutnya jika tidak puas terhadap jawaban sanggah oleh pokja pemilihan dapat mengajukan sanggah banding. Kemana tujuan surat sanggah banding ?

a)

KPA

b)

Pokja pemilihan

c)

APIP

d)

APH

49.

Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah sebagai berikut:

a)

Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

b)

Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

c)

Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

d)

Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

50.

Kementerian XYZ akan melakukan pembelian obat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama kurun waktu 1 tahun. PA di Kementerian kemudian menyarankan untuk melakukan pembelian secara elektronik dengan terlebih dahulu mencantumkan daftar obat-obatan yang akan dibeli selama 1 tahun ke depan. UKPBJ dalam hal memilih produk untuk dicantumkan dalam katalog elektronik dapat melakukan dengan metode?

a)

Negosiasi

b)

Konsolidasi

c)

Spend analysis

d)

TKDN

51.

Anda bekerja di Dinas Pertanian kota ABC . UKPBJ di lingkungan Anda sangat memanfaatkan Katalog Elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Bagaimana cara pemanfaatan katalog elektronik tersebuti :

a)

Melalui e-purchasing

b)

Melalui e-marketplace

c)

Melalui e-Vendor management

d)

Melalui e-green produk

52.

Dinas XYZ melaksanakan swakelola penataran tenaga pangajar. Dalam swakelola ini diperlukan tenaga ahli dari luar sebagai pembicara. PA kemudian mengisyaratkan agar dalam perencanaan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari total keseluruhan penyelenggara dan pelaksanaan agar diawasi oleh internal organisasi. Dalam hal ini Dinas XYZ merencanakan swakelola tipe....

a)

Tipe IV

b)

Tipe II

c)

Tipe III

d)

Tipe I

53.

Dalam suatu perencanaan pengadaan, PPK menyusun spesifikasi yang telah mempertimbangkan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI. Panita Pengadaan menyarankan kepada PPK untuk mempertimbangkan satu aspek lain ialah….

a)

Memilih Penyedia yang berpengalaman

b)

Mengundang penyedia dengan reputasi yang baik didunia internasional

c)

Memaksimalkan produk hijau (green product)

d)

Mempertimbangkan tingkat kandungan dalam negeri

54.

Metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang yang masuk kategori bersifat rahasia ialah....

a)

E-purchasing

b)

Pengadaan langsung

c)

Penunjukkan langsung

d)

Pengadaan jasa konsultan melalui seleksi

55.

Jenis kontrak yang paling tepat untuk pengadaan jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung kantor yang bersifat unik ialah….

a)

Waktu penugasan

b)

Turnkey

c)

Kontrak payung

d)

Harga satuan

56.

Metode pemilihan barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisa ialah....

a)

Sistem nilai

b)

Biaya selama umur ekonomis

c)

Harga terendah

d)

Sistem gugur

57.

Metode kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan ialah....

a)

Pascakualifikasi

b)

Prakualifikasi

c)

Sistem gugur

d)

Pembobotan

58.

Salah satu pertimbangan penyusunan jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan…..

a)

NIlai paket pekerjaan

b)

Metode evaluasi

c)

Kompleksitas pekerjaan

d)

Kebutuhan pengguna akhir

59.

Harga Perkiraan Sendiri digunakan sebagai….

a)

Menentukan harga satuan timpang

b)

Menentukan nilai jaminan pemeliharaan

c)

Menentukan uang muka

d)

Alat untuk menilai kewajaran harga

60.

Ketentuan kontrak tahun jamak dapat berupa…

a)

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang harga Satuannya pasti dan tepat untuk setiap unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu

b)

Pembayaran dilaksanakan berdasarkan persentase dari pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya

c)

Kontrak yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran

d)

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

61.

Bagaimana ketentuan penyampaian dokumen penawaran dengan metode 1 file ?

a)

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah

b)

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai

c)

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem biaya selama umur ekonomis

d)

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem gugur

62.

Kriteria keadaan tertentu untuk penunjuk langsung, diantaranya….

a)

Lanjutan sewa gedung/kantor

b)

Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I

c)

Konferensi mendadak yang dihadiri oleh presiden/wakil presiden

d)

Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung

63.

Jaminan Pelaksanaan TIDAK diperlukan untuk pengadaan…

a)

5 (lima) buah peralatan operasional kantor dengan nilai Rp.900 Juta

b)

Perencanaan gedung sekolah dengan nilai Rp.200 Juta

c)

Pekerjaan perbaikan saluran dengan nilai Rp.900 Juta

d)

Pembangunan gedung senilai Rp. 1 Miliar

64.

Dalam seleksi jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung X dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pokja pemilihan harus melaksanakan proses prakualifikasi 2 file. Metode evaluasi kualifikasi yang paling tepat ialah….

a)

Sistem gugur

b)

Sistem biaya selama umur ekonomis

c)

Sistem gugur dengan ambang batas

d)

Sistem pembobotan dengan ambang batas

65.

Di bawah ini TIDAK termasuk dalam ketentuan dari pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola....

a)

Tim Pelaksana melaporkan penggunaan keuangan terhadap pengguna anggaran secara berkala

b)

Tim Pelaksana melaporkan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala

c)

Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK

d)

Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola dengan Berita Acara Serah Terima

66.

Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD Pelaksana Swakelola ialah…

a)

Swakelola tipe I

b)

Swakelola tipe II

c)

Swakelola tipe III

d)

Swakelola tipe IV

67.

Pelaku PBJ yang melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan ialah…

a)

PA/KPA

b)

Pokja Pemilihan

c)

PPK

d)

PjPHP/PPHP

68.

Yang TIDAK termasuk kewenangan penyelenggara penelitian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ialah…

a)

Menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional

b)

Menetapkan pelaksana penelitian

c)

Menetapkan program penelitian tahunan

d)

Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian

69.

Tender/seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk…

a)

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100 Miliar

b)

Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Simpanan

c)

Pengadaan Pekerjaan Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 10 Miliar

d)

Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor

70.

Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari

pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan…

a)

sebelum Rencana Umum Pengadaan diumumkan

b)

sesudah diterbitkannya Surat Penyedia Pengadaan Barang/Jasa

c)

sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri

d)

sesudah disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri

71.

Jenis pengadaan yang diperbolehkan permintaan berulang (repeat order) ialah…

a)

Pengadaan barang

b)

Pengadaan jasa konstruksi

c)

Pengadaan jasa konsultansi

d)

Pengadaan jasa lainnya

72.

Metode pemilihan yang paling tepat untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan kriteria tertentu ialah…

a)

Penunjukan langsung

b)

Pengadaan langsung

c)

E-Purchasing

d)

Tender cepat

73.

Waktu yang tepat pada pelaksanaan pemilihan penyedia ialah…

a)

Setelah RUP diumumkan

b)

Setelah DIPA disahkan

c)

Setelah pengumuman Tender

d)

Bisa dilakukan kapan saja

74.

Salah satu hal dibawah ini yang dapat menyebabkan tender gagal ialah…

a)

Kesalahan dalam proses evaluasi

b)

Penawaran yang lulus hanya 1 peserta

c)

Penawaran peserta dibawah HPS

d)

Penawaran peserta yang lulus hanya 2 peserta

75.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender gagal ulang mengalami kegagalan, sementara pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan publik ialah…

a)

Penunjukan langsung

b)

Pengadaan langsung

c)

Tender cepat

d)

Pemasukan penawaran ulang

76.

Salah satu bentuk pembayaran prestasi pekerjaan ialah…

a)

Bulanan

b)

Borongan

c)

Sesuai prestasi pekerjaan

d)

Tunai

77.

Pengadaan Barang/Jasa yang TIDAK wajib mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ialah…

a)

Pengadaan meja dan kursi Dinas pendidikan kabupaten X

b)

Pengadaan bahan bakar minyak yang harganya sudah dipublikasi secara luas

c)

Pengadaan kendaraan kenadaraan dinas

d)

Pengadaan bahan makanan untuk penanganan keadaan kahar

78.

Organisasi dimana Anda bekerja, akan melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN. Menurut rencana pengadaan yang telah disetujui pihak yang berwenang di organisasi Anda, pemilihan penyedia akan dilakukan 2 bulan setelah hari ini dengan menggunakan seleksi. Kemungkinan jenis pengadaan yang akan dilakukan pemilihan penyedianya ialah….

a)

Barang

b)

Jasa lainnya

c)

Pekerjaan konstruksi

d)

Jasa Konsultansi

79.

Dalam suatu proses Pengadaan Barang/Jasa di suatu organisasi, terjadi perbedaan pendapat antara Pimpinan dengan staf pengadaan tentang metode pemilihan penyedia. Pimpinan memberikan arahan untuk melakukan tender, sedangkan staf bersikukuh untuk melakukan seleksi karena kebutuhannya berupa pengadaan laptop. Menurut PERPRES No.16 Tahun 2018, pendapat yang tepat ialah…

a)

Pendapat pimpinan

b)

Pendapat staf

c)

Pendapat pimpinan dan staf

d)

Tidak ada yang benar

80.

Organisasi Pemerintah Daerah X, mendapatkan hibah dari luar negeri. Pimpinan Daerah X kemudian memberikan arahan kepada PA di salah satu perangkat daerah untuk menggunakan sebagian dana tersebut dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpin PA tersebut. Namun PA tersebut menolak dengan alasan bahwa Pengadaan Barang/Jasa TIDAK dapat menggunakan dana hibah dari luar negeri. PA mengatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan dari dana APBN/APBD. Menurut PERPRES 16/2018. Jika Anda diminta menyelesaikan permasalahan di atas, yang akan anda lakukan ialah…

a)

Meminta Pimpinan Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada PA, karena telah menolak sarannya

b)

Menyarankan PA untuk membaca kembali PERPRES 16/2018 pasal 18, tentang ruang lingkup pengadaan pemerintah

c)

Meminta PA untuk mengikuti training Pengadaan Barang/Jasa di luar negeri

d)

Menyarankan PA untuk mengikuti PERPRES 16/2018 pasal 2, tentang ruang lingkup pemberlakuan PERPRES

81.

Seorang PPK diminta membuat KAK untuk keperluan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian yang menggunakan dana sebagian dari pinjaman luar negeri. Menurut Anda, apakah tindakan PPK ini memenuhi PERPRES 16/2018 tentang ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian?

a)

Tidak, seharusnya Pengadaan Barang/Jasa tidak menggunakan dana pinjaman luar negeri

b)

Memenuhi, karena Pengadaan Barang/Jasa akan digunakan untuk keperluan pelayanan seharusnya berasal dari APBD

c)

Tidak, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat menggunakan dana keseluruhan dari hibah

d)

Memenuhi, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat menggunakan dana sebagian atau seluruh dari pinjaman

82.

Pada bulan September 2017, Pokja pemilihan sedang melakukan tender pekerjaan jasa konstruksi Puskesmas senilai Rp.5 Miliar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan. Tender pertama ada tiga penawaran yang masuk dan semua gugur saat evaluasi teknis. Tender ulang ada 2 penawaran yang gugur di evaluasi harga. Tender ulang tidak bisa dilakukan karena waktu yang sudah mendesak dan kebutuhan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda. Salah satu alternatifnya dengan penunjukkan langsung. Pelaku PBJ yang berwenang memberikan rekomendasi penunjukan langsung untuk kasus diatas ialah..

a)

PPK

b)

Inspektorat/APIP

c)

Pokja Pemilihan

d)

PA/KPA

83.

Pada tender pekerjaan konstruksi dengan nilai paket Rp. 50 miliar, pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah ke pokja pemilihan, selanjutnya jika tidak puas terhadap jawaban sanggah oleh pokja pemilihan dapat mengajukan sanggah banding. Pelaku PBJ yang berwenang menjawab sanggah banding tersebut ialah…

a)

KPA

b)

Pokja Pemilihan

c)

APIP

d)

APH

84.

Kementerian XYZ akan melakukan pembelian obat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama kurun waktu 1 tahun. PA di Kementerian kemudian menyarankan untuk melakukan pembelian secara elektronik dengan terlebih dahulu mencantumkan daftar obat-obatan yang akan dibeli selama 1 tahun ke depan, metode pemilihan yang tepat untuk pengadaan tersebut ialah…

a)

E-Marketplace

b)

E-Purchasing

c)

E-Tendering

d)

E-Seleksi

85.

Bulan Januari, unit kerja ABC meminta untuk dipasok sejumlah kebutuhan alat tulis. Pada bulan Februari kembali meminta kebutuhan yang sama. Bulan Maret dan April kebutuhannya sebagian besar sama walaupun ada sedikit tambahan. Anda sebagai Pokja Pemilihan berdiskusi dengan pengguna tersebut dan menyarankan…

a)

Agar pengguna tetap melakukan pola permintaan seperti di atas

b)

Agar pengguna meningkatkan nilai pengadaan dengan pola yang sama

c)

Agar pengguna melakukan konsolidasi untuk mengurangi biaya transaksi

d)

Agar pengguna berusaha menambah volume dari penguna lain

86.

Penggabungan paket pembangunan gedung sekolah bernilai Rp. 1,5 Milyar dengan pembangunan jembatan baja sepanjang 100 meter bernilai Rp. 2,5 Milyar di lokasi yang berdekatan TIDAK dianjurkan dengan alasan tidak termasuk dalam ketentuan...

a)

Menyatukan paket-paket pengadaan secara terintegrasi

b)

Menyatukan paket-paket pengadaan yang menurut sifatnya akan lebih mudah dan efisien jika dipisah

c)

Menyatukan paket-paket pengadaan yang besar dan kecil, padahal jika dipisah akan memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk berpartisipasi

d)

Memecah paket-paket Pengadaan Barang/Jasa, menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi

87.

Dampak jika dalam menyusun paket tidak mempertimbangkan kemampuan penyedia antara lain…

a)

Meningkatnya Daftar kebutuhan

b)

Mendapatkan penyedia yang kurang kompeten untuk memenuhi kebutuhan

c)

Bertambahnya jumlah penyedia yang mengikuti tender

d)

Berkurangnya kompetisi dan meningkatnya harga penawaran

88.

Untuk melestarikan bumi dari pemanasan global dimasa yang akan datang peran seorang pelaku pengadaan salah satunya ialah…

a)

Membuat kebutuhan dengan KAK yang dingin saja

b)

Membuat kebutuhan dengan spesifikasi tahan panas

c)

Membuat spesifikasi/KAK yang ramah lingkungan

d)

Membuat spesifikasi/KAK yang sesuai SNI

89.

Seorang PPK terlibat adu argumentasi dengan panitia pemilihan tentang konsolidasi paket-paket yang telah diterbitkan PPK sebanyak 5 Paket. Dalam persiapan pemilihan penyedia, UKPBJ menggabungkan paket menjadi 3 paket. PPK kemudian menyampaikan tindakan UKPBJ ini kepada PA/KPA sebagai pelanggaran terhadap PERPRES No.16 Tahun 2018 pasal 21. Pendapat Anda terhadap keadaan di atas ialah…

a)

Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh PPK dalam tahap perencanaan, dan persiapan

b)

Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh UKPBJ pada saat persiapan

c)

Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh PA/KPA pada saat perencanaan

d)

Konsolidasi dapat dilakukan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ pada tahap perencanaan

90.

Pada tender pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai HPS : Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ada 3 penawaran yang masuk yaitu PT. A, PT. B dan PT. C dimana PT. A merupakan penawar terendah dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga secara mendalam PT. A mampu melaksanakan pekerjaan. Jika ditetapkan sebagai pemenang, berapa nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh PT. A ?

a)

5 % dari nilai penawaran

b)

5 % dari nilai total HPS

c)

5 % dari nilai kontrak

d)

5 % dari nilai HPS