WorksheetsTRYOUT1 -PBJ
Total questions: 90
Worksheet time: 2hrs 40mins
Pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah, berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Salah satunya dengan pembentukan LPSE yang merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik
Benar
Salah
Menurut PERPRES No.16 Tahun 2018, swakelola adalah Pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
Benar
Salah
Tujuan pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Benar
Salah
Konsultan manajemen konstruksi boleh merangkap sebagai konsultan perencana untuk paket pekerjaan konstruksi yang sama.
Benar
Salah
Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas PA/KPA.
Benar
Salah
Salah tugas dan wewenang PA/KPA adalah menyusun dan menetapkan RUP.
Benar
Salah
Pengadaan komputer melalui epurchasing senilai Rp 1 miliar harus dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
Benar
Salah
Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah sebagai berikut: Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Perencanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
Benar
Salah
Menurut PERPRES No.16 Tahun 2018 , Pasal 18 Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dana dari APBN, Hibah atau Pinjaman Luar Negeri dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L sebelum penetapan pagu indikatif.
Benar
Salah
Pada suatu pengadaan swakelola anda diminta oleh PA untuk membuat perencanaan pengadaan, tetapi anda menolak dengan alasan bahwa Perencanaan Pengadaan Menurut PERPRES No. 16 Tahun 2018, hanya dilakukan untuk pemilihan penyedia.
Benar
Salah
Perencanaan Pengadaan melalui pemilihan penyedia harus menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Benar
Salah
Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
Benar
Salah
Penyusunan spesifikasi teknis berdasarkan merk barang diperbolehkan untuk pengadaan dengan metode tender cepat.
Benar
Salah
Pengadaan ATK senilai Rp. 10 juta tidak memerlukan harga perkiraan sendiri.
Benar
Salah
Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
Benar
Salah
Penyusunan spesifikasi teknis berdasarkan merk barang diperbolehkan untuk pengadaan dengan metode tender cepat.
Benar
Salah
Kementerian EXY melalui PA telah melakukan Penetapan Penyelenggara Swakelola tipe I. Kemudian pada pelaksanaan swakelola tipe ini, PA membuat kesepakatan kerja sama dengan Kementerian RSX.
Benar
Salah
Dinas PRX melaksanakan swakelola tipe I dengan menggunakan tenaga ahli 3 orang dari jumlah tim pelaksana sebanyak 10 orang.
Benar
Salah
Pada pelaksanaan swakelola tipe II di lingkungan Lembaga DCS, PA/KPA melakukan kesepakatan dengan ORMAS di daerah setempat dan disetujui oleh pimpinan lembaga.
Benar
Salah
Metode evaluasi kualifikasi jasa konsultan adalah dengan sistem nilai.
Benar
Salah
Prakualifikasi dapat digunakan untuk pekerjaaan konstruksi kompleks.
Benar
Salah
Pada tender cepat wajib ada masa sanggah banding.
Benar
Salah
Perusahaan asing yang akan mengikuti tender dengan sumber dana APBN tidak wajib kerja sama usaha dengan perusahaan nasional.
Benar
Salah
Gunung berapi merupakan salah satu contoh keadaan darurat karena bencana sosial.
Benar
Salah
Pengadaan jasa konsultan perorangan dengan pascakualifikasi.
Benar
Salah
Organisasi dimana anda bekerja, akan melakukan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN. Menurut rencana pengadaan yang telah disetujui pihak yang berwenang di organisasi anda, pemilihan penyedia akan dilakukan 2 bulan setelah hari ini dengan menggunakan seleksi umum. Kemungkinan jenis pengadaan yang akan dilakukan pemilihan penyedianya adalah :
Barang
Jasa Lainnya
Pekerjaan Konstruksi
Jasa Konsultansi
Dalam suatu proses pengadaan barang/jasa di suatu organisasi, terjadi silang pendapat antara Pimpinan dengan staff pengadaan tentang metode pemilihan penyedia. Pimpinan memberikan arahan untuk melakukan tender, sedangkan staff bersikukuh untuk melakukan seleksi karena kebutuhannya berupa pekerjaan barang. Menurut PERPRES No.16 Tahun 2018, pendapat siapa yang tepat.
Pendapat pimpinan
Pendapat staff
Pendapat pimpinan dan staff
Tidak ada yang benar
Organisasi Pemerintah Daerah X, mendapatkan hibah dari luar negeri. Pimpinan Daerah X kemudian memberikan arahan kepada PA disalah satu perangkat daerah untuk menggunakan sebagian dana tersebut dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan perangkat daerah yang dipimpin PA tersebut. Namun PA tersebut menolak dengan alasan bahwa Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat menggunakan dana hibah dari luar negeri. PA mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan dari dana APBN/APBD Menurut PERPRES 16/2018. Jika anda diminta menyelesaikan permasalahan di atas, apa yang akan anda lakukan?
Meminta Pimpinan Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada PA, karena telah menolak sarannya.
Menyarankan PA untuk membaca kembali PERPRES 16/2018 pasal 18, tentang ruang lingkup pengadaan pemerintah.
Meminta PA untuk mengikuti training Pengadaan barang/jasa di luar negeri.
Menyarankan PA untuk melihat PERPRES 16/2018 pasal 2, tentang ruang lingkup pemberlakuan PERPRES.
Seorang PPK diminta membuat KAK untuk keperluan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementrian yang menggunakan dana sebagian dari pinjaman luar negeri. Menurut anda, apakah tindakan PPK ini memenuhi PERPRES 16/2018 tentang ruang lingkup pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementrian?
Tidak, seharusnya Pengadaan barang/jasa tidak menggunakan dana pinjaman luar negeri.
Memenuhi, karena pengadaan barang/jasa akan digunakan untuk keperluan pelayanan seharusnya berasal dari APBD.
Tidak, karena pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menggunakan dana keseluruhan dari hibah.
Memenuhi, karena pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menggunakan dana sebagian atau seluruh dari pinjaman.
Aspek dalam pengadaan berkelanjutan ialah
Ekonomi, sosial dan lingkungan hidup
Ekonomi, sosial dan teknologi
Ekonomi, sosial dan politik
Ekonomi, sosial dan kebudayaan
Salah satu kebijakan untuk mendorong instansi pemerintah mengadaakan barang-barang yang berkualitas adalah
Mendorong penggunaan merk terkenal
Mendorong penggunaan produk dalam negeri
Menggunakan produk barang/jasa berstandar SNI
Mendorong pengadaan berkelanjutan
Apa pengertian akuntabel ?
Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan
Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
Usaha yang termasuk dalam usaha kecil adalah
Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
Usaha yang maksimal modalnya hanya Rp. 50 juta
Usaha menengah
Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas ?
Paling sedikit diatas Rp. 1 M
Paling sedikit diatas Rp. 2 M
Paling sedikit diatas Rp. 3 M
Paling sedikit diatas Rp. 4 M
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada UMKM dalam pengadaan barang/jasa adalah
Memberikan modal bergulir
Pembinaan SDM dan kelembagaan
Mencantumkan dalam katalog elektronik pemerintah
Mendorong ekspor
Salah satu kebijakan pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan value for money adalah
Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa
Diperbolehkan menyebut merk/type
Meningkatkan jumlah anggaran
Simplikasi
Pelaku pengadaan barang/jasa yang wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan adalah
PPK
PPHP
Penyedia
PA/KPA
Pihak yang dapat bertindak sebagai agen pengadaan adalah
UKPBJ instansi lain, badan usaha, perorangan
Instansi lain, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat
Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan dan PPHP
Aparat penegak hukum (APH)
Siapa yang berwenang menetapan pemenang paket pekerjaan konstruksi dengan nilai paket Rp. 150 miliar ?
PA
Pokja Pemilihan
APIP
Pejabat pengadaan
Apa tugas dari pejabat penerima hasil pekerjaan (PjPHP) ?
Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Melakukan Pemerikaan, pengujian dan serah terima hasil pekerjaan
Membuat berita acara serah terima pekerjaan
Apa tugas tim persiapan swakelola ?
Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya
tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupu.n administrasi Swakelola
Menyusun spesifikasi, hps dan rancangan kontrak
Tugas PPK dalam persiapan pengadaan barang/jasa adalah
Menetapkan dokumen pemilihan
Menetapkan Spesifikasi
Menetapkan organisasi pengadaan
Menetapkan RUP
Siapa yang berweanang untuk menetapkan pemenang seleksi jasa konsultan dengan nilai paket Rp. 15 miliar ?
Pokja Pemilihan
PPK
KPA
PA
Siapa yang memproses pengadaan laptop dengan nilai paket Rp. 150 juta melalui epurchasing
PPK
Pokja Pemilihan
PA/KPA
Agen Pengadaan
Salah satu tim penyelenggara swakelola terdiri dari
Tim perencana
Tim teknis
Tim persiapan
Tim pengawasan
Siapa yang bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu penyerahan barang/jasa yang akan diadakan ?
PPK
KPA
Pokja Pemilihan
Penyedia
Pada bulan September 2017, Pokja pemilihan sedang melakukan tender pekerjaan jasa konstruksi puskesmas senilai Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan. Tender pertama ada tiga penawaran yang masuk dan semua gugur saat evaluasi teknis. Tender ulang ada 2 penawaran yang dan gugur di evaluasi harga. Tender ulang tidak bisa dilakukan karena waktu yg sudah mendesak dan kebutuhan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda. Salah satu alternatifnya dengan penunjukkan langsung. Siapa yang berwenang memberikan rekomendasi penunjukan langsung untuk kasus diatas ?
PPK
Inspektorat/APIP
KPA
PA
Pada tender pekerjaan kontruksi dengan nilai paket Rp. 50 miliar, pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah ke pokja pemilihan, selanjutnya jika tidak puas terhadap jawaban sanggah oleh pokja pemilihan dapat mengajukan sanggah banding. Kemana tujuan surat sanggah banding ?
KPA
Pokja pemilihan
APIP
APH
Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah sebagai berikut:
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
Kementerian XYZ akan melakukan pembelian obat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama kurun waktu 1 tahun. PA di Kementerian kemudian menyarankan untuk melakukan pembelian secara elektronik dengan terlebih dahulu mencantumkan daftar obat-obatan yang akan dibeli selama 1 tahun ke depan. UKPBJ dalam hal memilih produk untuk dicantumkan dalam katalog elektronik dapat melakukan dengan metode?
Negosiasi
Konsolidasi
Spend analysis
TKDN
Anda bekerja di Dinas Pertanian kota ABC . UKPBJ di lingkungan Anda sangat memanfaatkan Katalog Elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Bagaimana cara pemanfaatan katalog elektronik tersebuti :
Melalui e-purchasing
Melalui e-marketplace
Melalui e-Vendor management
Melalui e-green produk
Dinas XYZ melaksanakan swakelola penataran tenaga pangajar. Dalam swakelola ini diperlukan tenaga ahli dari luar sebagai pembicara. PA kemudian mengisyaratkan agar dalam perencanaan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari total keseluruhan penyelenggara dan pelaksanaan agar diawasi oleh internal organisasi. Dalam hal ini Dinas XYZ merencanakan swakelola tipe....
Tipe IV
Tipe II
Tipe III
Tipe I
Dalam suatu perencanaan pengadaan, PPK menyusun spesifikasi yang telah mempertimbangkan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI. Panita Pengadaan menyarankan kepada PPK untuk mempertimbangkan satu aspek lain ialah….
Memilih Penyedia yang berpengalaman
Mengundang penyedia dengan reputasi yang baik didunia internasional
Memaksimalkan produk hijau (green product)
Mempertimbangkan tingkat kandungan dalam negeri
Metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang yang masuk kategori bersifat rahasia ialah....
E-purchasing
Pengadaan langsung
Penunjukkan langsung
Pengadaan jasa konsultan melalui seleksi
Jenis kontrak yang paling tepat untuk pengadaan jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung kantor yang bersifat unik ialah….
Waktu penugasan
Turnkey
Kontrak payung
Harga satuan
Metode pemilihan barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisa ialah....
Sistem nilai
Biaya selama umur ekonomis
Harga terendah
Sistem gugur
Metode kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan ialah....
Pascakualifikasi
Prakualifikasi
Sistem gugur
Pembobotan
Salah satu pertimbangan penyusunan jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan…..
NIlai paket pekerjaan
Metode evaluasi
Kompleksitas pekerjaan
Kebutuhan pengguna akhir
Harga Perkiraan Sendiri digunakan sebagai….
Menentukan harga satuan timpang
Menentukan nilai jaminan pemeliharaan
Menentukan uang muka
Alat untuk menilai kewajaran harga
Ketentuan kontrak tahun jamak dapat berupa…
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang harga Satuannya pasti dan tepat untuk setiap unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu
Pembayaran dilaksanakan berdasarkan persentase dari pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya
Kontrak yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
Bagaimana ketentuan penyampaian dokumen penawaran dengan metode 1 file ?
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem biaya selama umur ekonomis
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem gugur
Kriteria keadaan tertentu untuk penunjuk langsung, diantaranya….
Lanjutan sewa gedung/kantor
Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I
Konferensi mendadak yang dihadiri oleh presiden/wakil presiden
Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung
Jaminan Pelaksanaan TIDAK diperlukan untuk pengadaan…
5 (lima) buah peralatan operasional kantor dengan nilai Rp.900 Juta
Perencanaan gedung sekolah dengan nilai Rp.200 Juta
Pekerjaan perbaikan saluran dengan nilai Rp.900 Juta
Pembangunan gedung senilai Rp. 1 Miliar
Dalam seleksi jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung X dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pokja pemilihan harus melaksanakan proses prakualifikasi 2 file. Metode evaluasi kualifikasi yang paling tepat ialah….
Sistem gugur
Sistem biaya selama umur ekonomis
Sistem gugur dengan ambang batas
Sistem pembobotan dengan ambang batas
Di bawah ini TIDAK termasuk dalam ketentuan dari pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola....
Tim Pelaksana melaporkan penggunaan keuangan terhadap pengguna anggaran secara berkala
Tim Pelaksana melaporkan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala
Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK
Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola dengan Berita Acara Serah Terima
Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD Pelaksana Swakelola ialah…
Swakelola tipe I
Swakelola tipe II
Swakelola tipe III
Swakelola tipe IV
Pelaku PBJ yang melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan ialah…
PA/KPA
Pokja Pemilihan
PPK
PjPHP/PPHP
Yang TIDAK termasuk kewenangan penyelenggara penelitian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ialah…
Menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional
Menetapkan pelaksana penelitian
Menetapkan program penelitian tahunan
Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian
Tender/seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk…
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100 Miliar
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Simpanan
Pengadaan Pekerjaan Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 10 Miliar
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari
pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan…
sebelum Rencana Umum Pengadaan diumumkan
sesudah diterbitkannya Surat Penyedia Pengadaan Barang/Jasa
sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri
sesudah disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri
Jenis pengadaan yang diperbolehkan permintaan berulang (repeat order) ialah…
Pengadaan barang
Pengadaan jasa konstruksi
Pengadaan jasa konsultansi
Pengadaan jasa lainnya
Metode pemilihan yang paling tepat untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan kriteria tertentu ialah…
Penunjukan langsung
Pengadaan langsung
E-Purchasing
Tender cepat
Waktu yang tepat pada pelaksanaan pemilihan penyedia ialah…
Setelah RUP diumumkan
Setelah DIPA disahkan
Setelah pengumuman Tender
Bisa dilakukan kapan saja
Salah satu hal dibawah ini yang dapat menyebabkan tender gagal ialah…
Kesalahan dalam proses evaluasi
Penawaran yang lulus hanya 1 peserta
Penawaran peserta dibawah HPS
Penawaran peserta yang lulus hanya 2 peserta
Tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender gagal ulang mengalami kegagalan, sementara pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan publik ialah…
Penunjukan langsung
Pengadaan langsung
Tender cepat
Pemasukan penawaran ulang
Salah satu bentuk pembayaran prestasi pekerjaan ialah…
Bulanan
Borongan
Sesuai prestasi pekerjaan
Tunai
Pengadaan Barang/Jasa yang TIDAK wajib mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ialah…
Pengadaan meja dan kursi Dinas pendidikan kabupaten X
Pengadaan bahan bakar minyak yang harganya sudah dipublikasi secara luas
Pengadaan kendaraan kenadaraan dinas
Pengadaan bahan makanan untuk penanganan keadaan kahar
Organisasi dimana Anda bekerja, akan melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN. Menurut rencana pengadaan yang telah disetujui pihak yang berwenang di organisasi Anda, pemilihan penyedia akan dilakukan 2 bulan setelah hari ini dengan menggunakan seleksi. Kemungkinan jenis pengadaan yang akan dilakukan pemilihan penyedianya ialah….
Barang
Jasa lainnya
Pekerjaan konstruksi
Jasa Konsultansi
Dalam suatu proses Pengadaan Barang/Jasa di suatu organisasi, terjadi perbedaan pendapat antara Pimpinan dengan staf pengadaan tentang metode pemilihan penyedia. Pimpinan memberikan arahan untuk melakukan tender, sedangkan staf bersikukuh untuk melakukan seleksi karena kebutuhannya berupa pengadaan laptop. Menurut PERPRES No.16 Tahun 2018, pendapat yang tepat ialah…
Pendapat pimpinan
Pendapat staf
Pendapat pimpinan dan staf
Tidak ada yang benar
Organisasi Pemerintah Daerah X, mendapatkan hibah dari luar negeri. Pimpinan Daerah X kemudian memberikan arahan kepada PA di salah satu perangkat daerah untuk menggunakan sebagian dana tersebut dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpin PA tersebut. Namun PA tersebut menolak dengan alasan bahwa Pengadaan Barang/Jasa TIDAK dapat menggunakan dana hibah dari luar negeri. PA mengatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan dari dana APBN/APBD. Menurut PERPRES 16/2018. Jika Anda diminta menyelesaikan permasalahan di atas, yang akan anda lakukan ialah…
Meminta Pimpinan Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada PA, karena telah menolak sarannya
Menyarankan PA untuk membaca kembali PERPRES 16/2018 pasal 18, tentang ruang lingkup pengadaan pemerintah
Meminta PA untuk mengikuti training Pengadaan Barang/Jasa di luar negeri
Menyarankan PA untuk mengikuti PERPRES 16/2018 pasal 2, tentang ruang lingkup pemberlakuan PERPRES
Seorang PPK diminta membuat KAK untuk keperluan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian yang menggunakan dana sebagian dari pinjaman luar negeri. Menurut Anda, apakah tindakan PPK ini memenuhi PERPRES 16/2018 tentang ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian?
Tidak, seharusnya Pengadaan Barang/Jasa tidak menggunakan dana pinjaman luar negeri
Memenuhi, karena Pengadaan Barang/Jasa akan digunakan untuk keperluan pelayanan seharusnya berasal dari APBD
Tidak, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat menggunakan dana keseluruhan dari hibah
Memenuhi, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat menggunakan dana sebagian atau seluruh dari pinjaman
Pada bulan September 2017, Pokja pemilihan sedang melakukan tender pekerjaan jasa konstruksi Puskesmas senilai Rp.5 Miliar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan. Tender pertama ada tiga penawaran yang masuk dan semua gugur saat evaluasi teknis. Tender ulang ada 2 penawaran yang gugur di evaluasi harga. Tender ulang tidak bisa dilakukan karena waktu yang sudah mendesak dan kebutuhan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda. Salah satu alternatifnya dengan penunjukkan langsung. Pelaku PBJ yang berwenang memberikan rekomendasi penunjukan langsung untuk kasus diatas ialah..
PPK
Inspektorat/APIP
Pokja Pemilihan
PA/KPA
Pada tender pekerjaan konstruksi dengan nilai paket Rp. 50 miliar, pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah ke pokja pemilihan, selanjutnya jika tidak puas terhadap jawaban sanggah oleh pokja pemilihan dapat mengajukan sanggah banding. Pelaku PBJ yang berwenang menjawab sanggah banding tersebut ialah…
KPA
Pokja Pemilihan
APIP
APH
Kementerian XYZ akan melakukan pembelian obat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama kurun waktu 1 tahun. PA di Kementerian kemudian menyarankan untuk melakukan pembelian secara elektronik dengan terlebih dahulu mencantumkan daftar obat-obatan yang akan dibeli selama 1 tahun ke depan, metode pemilihan yang tepat untuk pengadaan tersebut ialah…
E-Marketplace
E-Purchasing
E-Tendering
E-Seleksi
Bulan Januari, unit kerja ABC meminta untuk dipasok sejumlah kebutuhan alat tulis. Pada bulan Februari kembali meminta kebutuhan yang sama. Bulan Maret dan April kebutuhannya sebagian besar sama walaupun ada sedikit tambahan. Anda sebagai Pokja Pemilihan berdiskusi dengan pengguna tersebut dan menyarankan…
Agar pengguna tetap melakukan pola permintaan seperti di atas
Agar pengguna meningkatkan nilai pengadaan dengan pola yang sama
Agar pengguna melakukan konsolidasi untuk mengurangi biaya transaksi
Agar pengguna berusaha menambah volume dari penguna lain
Penggabungan paket pembangunan gedung sekolah bernilai Rp. 1,5 Milyar dengan pembangunan jembatan baja sepanjang 100 meter bernilai Rp. 2,5 Milyar di lokasi yang berdekatan TIDAK dianjurkan dengan alasan tidak termasuk dalam ketentuan...
Menyatukan paket-paket pengadaan secara terintegrasi
Menyatukan paket-paket pengadaan yang menurut sifatnya akan lebih mudah dan efisien jika dipisah
Menyatukan paket-paket pengadaan yang besar dan kecil, padahal jika dipisah akan memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk berpartisipasi
Memecah paket-paket Pengadaan Barang/Jasa, menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi
Dampak jika dalam menyusun paket tidak mempertimbangkan kemampuan penyedia antara lain…
Meningkatnya Daftar kebutuhan
Mendapatkan penyedia yang kurang kompeten untuk memenuhi kebutuhan
Bertambahnya jumlah penyedia yang mengikuti tender
Berkurangnya kompetisi dan meningkatnya harga penawaran
Untuk melestarikan bumi dari pemanasan global dimasa yang akan datang peran seorang pelaku pengadaan salah satunya ialah…
Membuat kebutuhan dengan KAK yang dingin saja
Membuat kebutuhan dengan spesifikasi tahan panas
Membuat spesifikasi/KAK yang ramah lingkungan
Membuat spesifikasi/KAK yang sesuai SNI
Seorang PPK terlibat adu argumentasi dengan panitia pemilihan tentang konsolidasi paket-paket yang telah diterbitkan PPK sebanyak 5 Paket. Dalam persiapan pemilihan penyedia, UKPBJ menggabungkan paket menjadi 3 paket. PPK kemudian menyampaikan tindakan UKPBJ ini kepada PA/KPA sebagai pelanggaran terhadap PERPRES No.16 Tahun 2018 pasal 21. Pendapat Anda terhadap keadaan di atas ialah…
Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh PPK dalam tahap perencanaan, dan persiapan
Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh UKPBJ pada saat persiapan
Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh PA/KPA pada saat perencanaan
Konsolidasi dapat dilakukan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ pada tahap perencanaan
Pada tender pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai HPS : Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ada 3 penawaran yang masuk yaitu PT. A, PT. B dan PT. C dimana PT. A merupakan penawar terendah dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga secara mendalam PT. A mampu melaksanakan pekerjaan. Jika ditetapkan sebagai pemenang, berapa nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh PT. A ?
5 % dari nilai penawaran
5 % dari nilai total HPS
5 % dari nilai kontrak
5 % dari nilai HPS
