Sistem pengelolaan SDM yang efisien, efektif, adil, terbuka/transparan, dan bebas dari kepentingan politik/individu/kelompok tertentu memberikan lingkungan yang kondusif bagi pegawai untuk bekerja dan berkinerja karena merasa dihargai dan juga diperhatikan oleh organisasi.

Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya subjektifitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya (kompetensi dan kinerja).

Apa maksud objektifitas dalam sistem merit?

Sistem merit kurang mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas organisasi terhadap publik

Adanya penjaminan keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai merupakan keuntungan sistem merit bagi pegawai

Salah satu strategi yang digunakan untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin obyektivitasnya dalam perjalanan kariernya ialah

Undang-undang ASN memandang bahwa sumber daya

manusia (SDM) adalah aset yang harus dimanfaatkan

Setiap ASN tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing

Langkah awal dalam memperbaiki kinerja pelayan publik dimulai dari memperbaiki kinerja ASN secara individual

Sebagai dampak dari produktivitas kerjanya , melalui merit sistem ASN akan mendapatkan bentuk rewards dan gifts

Ketidakpuasan pegawai berprestasi dan pembiaran terhadap pegawai yang berkinerja rendah ini, akan mempengaruhi kualitas pelayanan sektor publik

Pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai

ASN dalam recruitment didasarkan pada kualifikasi dan kinerja

Model assessment atau penilaian dimana kandidat/ calon

menjawab pertanyaan dengan menggunakan komputer, mampu menjamin transparansi, efisiensi serta efektifitas dalam rekruitmen pegawai karena pengolahan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan program dalam komputer ialah

Saat ini penerapan konsepsi Performance Related to Pay masih harus diperjuangkan dan juga membutuhkan komitmen tinggi baik dari yang dinilai maupun yang menilai

Strategi yang mendorong konsepsi merit sistem ini diantaranya ialah open recruitment, talent management, dan fair assesment

Pasal yang menjelaskan keharusan pemakaian sistem merit pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN ialah Pasal 55 dan Pasal 83 UU ASN

“Manajemen PPPK meliputi: penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, perlindungan.” merupakan bunyi Pasal 93 UU ASN

“Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier,promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan perlindungan” merupakan bunyi Pasal 45 UU ASN

Tugas organisasi dalam pengelolaan ASN ialan untuk memaksimalisasikan efektivitas pegawai dalam organisasi dan juga memenuhi kepuasan pegawai melalui berbagai hal seperti kompensasi, kesempatan berkembang, jaminan karir dan juga kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan.

Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah

dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai

harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban

kerja

Contoh pelaksanaan sistem merit dalam komponen perencanaan pada pengelolaan ASN ialah ditempatkannya pegawai sesuai dengan perencanaannya (untuk memenuhi kebutuhan organisasi) dan tidak berdasarkan preferensi individu/kelompok atau pertimbanyan subyektif lainnya.

Pasal 64 UU ASN memberikan pedoman penilaian terbuka dan adil terhadap pengisian formasi sampai dengan pengangkatan pegawai

Pasal yang menjamin keadilan dan transparansi tentang kebutuhan jabatan dan juga jaminan bahwa semua warga negara diberi kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN merupakan pasal.....

Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan

kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan instansi.

Promosi pegawai dilakukan berdasarkan pada kinerja pegawai dan pada pertimbangan subyektif.

Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan

kompetensi, kualifikasi dan persyaratan jabatan.

Sistem merit menjadi prinsip utma dalam UU ASN,

UU tersebutjuga menyediakan aturan kelembagaan untuk

menjamin keberadaan sistem merit dalam pengelolaan ASN.

Kantor Aparatur Sipil Negara (KASN)diberikan

kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk

menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit ini

pada instansi pemerintah

Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara) yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem nerit dalam pengelolaan ASN.