NEW
Font size
WorksheetsPerpajakan Bendahara 1
Total questions: 13
Worksheet time: 7mins
Penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah
WPOP dan WP badan dalam negeri dan luar negeri
WPOP dalam negeri
WPOP dan WP badan dalam negeri
WPOP dalam negeri dan WPOP luar negeri
Pembayaran oleh Bendahara Pemerintah atas honorarium kegiatan yang diterima oleh PNS dikenakan ....
PPh Pasal 21 bersifat final
PPh Pasal 21 bersifat provisional
PPh Pasal 22 bersifat provisional
PPh Pasal 23 bersifat provisional
Dasar Pemotongan Pajak (DPP) atas Penghasilan yang bersifat tidak teratur (selain gaji dan tunjangan terkait gaji) yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah ….
Penghasilan Bruto termasuk pembulatan
Penghasilan Bruto dikurangi Iuran Wajib Pegawai
Penghasilan Bruto
Penghasilan Kena Pajak
Tarif lebih tinggi 20% dikenakan terhadap....
wajib pajak PPh Pasal 21 yang bersifat final apabila tidak memiliki NPWP
wajib pajak PPh Pasal 21 yang bersifat provisional apabila tidak memiliki NPWP
wajib pajak PPh Pasal 23 apabila tidak memiliki NPWP
wajib pajak PPh Pasal 4 ayat (2) apabila tidak memiliki NPWP
Bendahara Pengeluaran wajib membuat dan menyampaikan bukti potong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang bersifat teratur yang diterima oleh PNS dengan menggunakan ....
Formulir 1721-A1
Formulir 1721-A2
Formulir Bukti Pomotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Formulir Bukti Pomotongan PPh Pasal 21 Final
Kode Akun Pajak (KAP) PPh Pasal 21 adalah ….
421
41121
411121
4111121
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran ....
harus disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir
harus disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 14 setelah masa pajak berakhir
harus disetor ke Kas Negara paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran
harus disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 7 setelah masa pajak berakhir
Apabila SPT Masa PPh Pasal 21 terlambat/tidak disampaikan, maka Bendahara Pengeluaran dikenakan sanksi administratif berupa....
bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan, dari jumlah penghasilan bruto
bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan dari PPh Pasal 21 yang harus disetor
denda sebesar Rp 100.000,00
denda sebesar Rp 500.000,00
Yang termasuk Bukan Pegawai menurut peraturan perundang-undangan pajak antara lain....
pembawa acara (MC) profesional
peserta rapat yang berasal dari internal kantor
peserta rapat yang berasal dari luar kantor/instansi
peserta rapat yang merupakan pimpinan kantor
Dalam menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan, dihitung antara lain jumlah kumulatif penghasilan pada periode bulan pembayaran. Jumlah kumulatif pada periode bulan pembayaran digunakan untuk....
mengetahui jumlah keseluruhan pembayaran sampai dengan periode bulan terakhir
menentukan tarif pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang
menentukan rata-rata penghasilan sampai dengan bulan pembayaran terakhir
menentukan penghasilan kena pajak
Saat terutang PPh Pasal 21 atas gaji atau honorarium adalah….
pada saat daftar pembayaran selesai dibuat
pada saat akhir bulan setelah daftar pembayaran selesai dibuat
pada saat dibayarkan gaji atau honorarium
pada saat diterbitkannya SP2D atas gaji atau honorarium
Salah satu bukti bahwa rekanan/penyedia barang/jasa adalah pengusaha kena pajak (PKP) adalah
rekanan memiliki NPWP
rekanan memiliki SIUP
rekanan memiliki nomor rekening koran di bank
rekanan memiliki nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh KPP setempat
Besarnya PTKP dalam satu tahun pajak ditentukan oleh kondisi atau keadaan wajib pajak pada....
awal memiliki status sebagai wajib pajak
1 Januari tahun pajak berjalan
31 Desember tahun pajak sebelumnya
bulan pertama menerima gaji/penghasilan
