Di bawah ini bukan prinsip HKPD adalah

adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah

jumlah urusan pemerintahan absolut adalah

jumlah urusan konkuren pilihan adalah

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (a) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, (b) kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, (c) dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum merupakan pengertian dari

dalam pendanaan Dekon/TP, masih diperkenankan untuk meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing)

salah satu karakteristik kegiatan dekonsentrasi adalah menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi adalah

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya ...... dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN

yang tidak mendapatkan dana otonomi khisus adalah provinsi...

lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah

yang bukan merupakan tujuan SPIP adalah

Hambatan penerapan SPIP adalah

Sub unsur kegiatan pengendalian adalah

yang bukan APIP adalah

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah adalah

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing

Peran APIP yang Efektif merupakan sub unsur dari penilaian risiko

Pimpinan BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden

patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa adalah

Tujuan Khusus pemeriksaan keuangan negara adalah Untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

Pemeriksaan investigatif merupakan jenis pemeriksaan dari

Standar pemeriksaan disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional.

BPK tidak dapat menggunakan tenaga ahli dari luar yang berkerja untuk dan atas nama BPK dalam pemeriksaan

hasil dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah

temuan dapat berupa temuan positif maupun negatif

jika LK tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan maka akan diberikan opini

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (daerah) disampaikan oleh BPK kepada DPR (DPRD) dan DPD (x) selambat-lambatnya ......... bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

•Pejabat perlu memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya ....... hari setelah LHP diterima

Tuntutan perbendaharaan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2016

Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana

Tim Penyelesaian Kerugian Negara adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh kepala satuan kerja

Untuk membantu Tim Penyelesaian Kerugian Negara, dapat dibentuk tim ad-hoc pada tingkat satker bila diperlukan

Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk pemulihan kerugian negara/daerah

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui

Di bawah ini yang bukan merupakan tugas tim penyelesaian kerugian negara Peraturan Kepala BPK nomor 3 Tahun 2007 adalah

· Di bawah ini adalah tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara menurut Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2016 adalah

Kewajiban pihak yang merugikan /pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menjadi kadaluwarsa jika dalam …… sejak diketahuinya kerugian negara/daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi

· Di bawah ini dapat menjadi Panitia Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN), kecuali

· Pernyataan di bawah ini yang benar adalah

Setiap orang yang Menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK tanpa alas an penolakan secara tertulis dapat diancam pidana

Berikut ini yang merupakan urusan absolut, KECUALI …

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh …. dan … menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah

Dalam pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pernyataan di bawah ini benar, KECUALI

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebut

Pemerintah pusat mengalokasikan dana dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiscal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana dari ABPN tersebut disebut dengan

Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi disebut dengan asas desentralisasi