Berikut ini adalah kewenangan menteri keuangan selaku chief financial officer (CFO), kecuali.....

Salah satu ruang lingkup keuangan negara menurut pasal 2 UU 17/2003 ayat (7) adalah meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga, piutang,barang,serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Berikut ini yang termasuk kekayaan negara yang dipisahkan adalah....

1. Kekayaan negara yang berasal dari APBN

2. Kekayaan negara yang berasal dari sumber selain APBN yang diinvestasikan secara jangka panjang dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat

3. Dikelola secara terpisah dari mekanisme APBN

4. Dikelola oleh swasta (tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali)

Manakah yang termasuk karakteristik dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan......

Dibawah ini adalah latar belakang terbitnya UU Keuangan Negara :

1. Aturan hukum terkait keuangan negara yang sudah tidak relevan (masih merujuk pada aturan hukum era kolonial).

2. Fungsi perencanaan yang belum tegas benang merahnya dengan penganggaran

3. Standar Akuntansi yang terlalu kaku dan tidak fleksibel

4. Perlunya disiplin anggaran dengan pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan

Manakah jawaban yang benar

Salah satu alat untuk melihat keberlanjutan fiskal adalah keseimbangan primer, agar posisi utang dapat terjaga dalam keseimbangan jangka panjang, maka nilai keseimbangan primer ini harus dijaga setidaknya mendekati nol.

• Jika nilai keseimbangan primer ini positif, maka posisi utang akan berkurang seiring waktu

• namun sebaliknya, jika nilainya negatif maka dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan nilai utang secara signifikan, sehingga dapat membahayakan perekonomian negara.

Dari uraian tersebut di atas Keseimbangan primer dapat diartikan sebagai......

“Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya bulan....................tahun berjalan”. (pasal 13 UU 17/2003)

“Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan UU tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan.....................tahun sebelumnya.” (pasal 15 ayat 1 UU 17/2003)

Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan UU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya ....................bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.” (pasal 15 ayat 4 UU 17/2003).

“Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan UU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar.............” (pasal 15 ayat 6 UU 17/2003)

Berikut ini adalah pengelompokan belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi, kecuali....

Sesuai dengan penjelasan UU 17/2003 defisit anggaran pada APBN dibatasi maksimal sebesar...

Akhir-akhir ini kondisi perekonomian global sedang lesu, hal ini berdampak pada penurunan nilai ekspor terutama ekspor pada negara-negara di kawasan Eropa. Dengan adanya penurunan kinerja ekspor dikhawatirkan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin dari nilai Produk Domestik Bruto. Oleh sebab itu pada tahun 2017 Pemerintah meningkatkan proporsi belanja pemerintah pada APBN untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi.

Uraian di atas menggambarkan fungsi APBN sebagai....

Berikut ini yang tidak termasuk asas-asas umum Perbendaharaan Negara sesuai dengan pasal 3 UU Nomor 1/2004 adalah....

Berikut ini adalah asumsi dasar ekonomi makro di dalam penyusunan APBN tahun 2019, kecuali...

Berikut ini adalah Prinsip Umum pelaksanaan anggaran pendapatan menurut pasal 16 UU No 1/2004:

1. Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

3. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

4. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah belum tentu menjadi hak negara/daerah

Dari 4 (empat) pernyataan tersebut di atas, maka......

Dalam pelaksanaan belanja negara diperlukan adanya pemisahan kewenangan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPSPM (Pejabat Pembuat SPM) dan Bendahara Pengeluaran. Namun demikian, terdapat beberapa perangkapan tugas yang diperbolehkan menurut UU No 1 tahun 2004, antara lain....

Sesuai dengan penjelasan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, berikut ini adalah kewenangan pengujian dalam pelaksanaan pengeluaran negara, kecuali....

Berikut ini adalah urusan pemerintahan yang secara absolut menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali.....

Pemindahtanganan BMN selain tanah dan bangunan bernilai Rp 80 M dilakukan oleh….

Penghapusan BMN/D dari Daftar Barang Pengguna dilakukan dalam hal berikut, kecuali…

kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN/D ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang adalah pengertian dari…

Salah satu paket UU Keuangan Negara yang merupakan kaidah administratif pengelolaan Keuangan Negara adalah

Pengertian Keuangan Negara dalam arti sempit adalah

Berikut merupakan contoh penerimaan negara yang bukan termasuk pendapatan negara, adalah

Penetapan penerimaan perpajakan dan bukan pajak yang belum dan/atau sudah jatuh tempo tetapi belum disetor ke Rekening Kas Negara pada saat tanggal Neraca diakui sebagai

1. Dokumen yang menjadi acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN adalah...

Hibah dan bantuan sosial adalah pengelompokan belanja berdasarkan klasifikasi....

Prinsip dasar pengelolaan keuangan Negara pada UU 17/2003 yang menyatakan bahwa APBN/D menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja tahun yang bersangkutan menggambarkan fungsi APBN sebagai....

1. Berikut ini adalah Prinsip Umum pelaksanaan anggaran pendapatan menurut pasal 16 UU No 1/2004:

1. Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

3. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

4. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah belum tentu menjadi hak negara/daerah

Dari 4 (empat) pernyataan tersebut di atas, maka......

1. Berikut merupakan pernyataan yang benar terkait pelaksanaan anggaran oleh pejabat perbendaharaan negara, kecuali...

Pengadaan Barang/Jasa harus dapat diikuti sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya MEKANISME PASAR dalam Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini merupakan penerapan dari prinsip pengadaan….

Metode pemilihan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang spesifikasi pekerjaan dan volumenya telah dapat ditentukan secara rinci dan calon peserta pemilihan/penyedia telah terkualifikasi di dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP), dapat menggunakan…

Berikut ini adalah metode pemilihan untuk jasa konsultansi, kecuali….

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan harga satuan tertentu dan dengan periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan waktu dan volume pengirimannya pada saat tanda tangan kontrak, adalah tipe kontrak....

Bentuk perikatan dengan Nilai PBJ < Rp 50 juta dapat menggunakan….

Strategi PBJ yang menggabungkan beberapa pengadaan sejenis, disebut…

Pengertian dari Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 yaitu...

Harta Eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang menjadi BMN merupakan BMN yang perolehannya berdasarkan ...

Menurut penjelasan UU 17/2003, surplus anggaran negara diutamakan penggunaannya untuk hal-hal sebagai berikut, kecuali

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan beratnggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Yang menjadi Pengelola Barang di daerah adalah

Berikut ini merupakan pernyataan yang benar terkait pejabat pengelolaan BMN

BMN yang tidak digunakan untuk menjalankan Tugas dan Fungsi dapat dimanfaatkan diantaranya dengan …..

Salah satu cara pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dapat dilakukan dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Pemanfaatan tersebut merupakan definisi dari

Menteri / Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran berwenang untuk menunjuk KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Penunjukan KPA dimaksud bersifat ex-officio. Apayang dimaksud dengan sifat ex-officio….

Pejabat yang melaksanakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN:

Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bendahara Pengeluaran mendapatkan uang muka kerja dalam jumlah tertentu (sesuai pagu) untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Secara berkala Bendahara pengeluaran harus bertanggung jawab atas uang muka kerja yang diterimanya, apa bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang disampaikan kepada KPPN atas UP yang diterima satker…….

Pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokoK dan fungsi K/L dalam bentuk sewa, pinjam pakai, KSP dan BSG/BGS dengan tidak mengubah status kepemilikan adalah .....

Pengelola BarangHasil penilaian BMN berupa tanah dan bangunan ditetapkan oleh…