WorksheetsHukum Kepailitan dan PKPU
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Berikut beberapa wilayah yang menjadi kewenangan pengadilan niaga Jakarta Pusat, kecuali….
Bangka Belitung
Sumatra Barat;
Kalimantan Barat
Sumatra Selatan
Jika debitur pailit adalah bursa efek, siapa yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bank Indonesia
Menteri Keuangan
Jaksa
Berikut asas-asas dalam kepailitan, kecuali….
Asas kelangsungan usaha
Asas keberpihakan
Asas keseimbangan
Asas keadilan
Kata pailit yang berasal dari bahasa Belanda yaitu:
Faillite
To Fail
Fallire
Failliet
Apa yang dimaksud dengan kepailitan?
Sita umum atas segala kekayaan kreditur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas
Sita umum atas segala kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas
Sita umum atas segala kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan hakim pengawas di bawah pengawasan kurator
Sita umum atas segala kekayaan kreditor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas
Pengaturan mengenai kepailitan dan PKPU diatur dalam.......
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2005
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2005
Pada tahun berapa Indonesia memiliki Undang-undang kepailitan sendiri?
1988
1999
1998
1997
Apa yang dimaksud dengan pailit
Kelancaran dalam pemabayaran utang
Pemberian utang dari kreditor kepada debitur
Kemacetan dalam pembayaran utang
Pembayaran utang kepada kreditur
Berikut asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, kecuali.......
Asas keadilan
Asas Keselarasan
Asas kelangsungan usaha
Asas Integrasi
Ketentuan kepailitan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah.......
Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1906 No. 217 jo Staatsblaad Tahun 1906 No. 348
Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 No. 219 jo Staatsblaad Tahun 1907 No. 349
Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1906 No. 219 jo Staatsblaad Tahun 1907 No. 348
Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 No. 217 jo Staatsblaad Tahun 1906 No. 348.
Kapan debitur dikatakan pailit?
Ketika debitur tidak membayar utang sama sekali
Debitur membayar utang tapi terlambat
Ketika ada putusan pengadilan yang menyatakan debitur pailit
Debitur tidak mau membayar utang meskipun dia mampu untuk membayarnya
Pengertian mengenai kepailitan dapat dilihat dalam Undang-Undang Kepailitan pasal?
1 Angka 3
1 Angka 1
1 Angka 2
1 Angka 4
Apa yang dimaksud dengan asas integrasi?
Bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan
Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik
Bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh darisitem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional
Memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan
Bentuk peraturan yang pertama kali dibuat oleh Negara Indonesia yang mengatur mengenai kepailitan adalah…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Keputusan Presiden
Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang?
Undang-Undang No. 38 Tahun 2009
Undang-Undang No. 48 Tahun 2008
Undang-Undang No. 38 Tahun 2008
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
Pengadilan mana yang berwenang mengadili kepailitan?
Pengadilan Umum
Pengadilan Agama
Pengadilan Niaga
Pengadilan Tata Usaha Negara
Didalam pasal berapa dalam Undang-Undang kepailitan yang mengatur mengenai kewenangan mengadili perkara kepailitan?
Pasal 1 ayat (6)
Pasal 1 ayat (5)
Pasal 1 ayat (8)
Pasal 1 ayat (7)
Jika debitur pailit merupakan badan hukum, kemana permohonan kepilitan diajukan?
Tempat kedudukan terakhir debitur
Tempat kedudukan debitur
Tempat kedudukan debitur yang diatur dalam anggran dasar
Dimana saja dapat diajukan
Jika debitur pailit adalah perusahaan asuransi, siapa yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit?
Bank
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menteri Keuangan
Bappepam
Jika debitur pailitnya berada diwilayah Banjarmasin, maka pengadilan niaga yang berwenang mengadili perkara kepailitan tersebut adalah……
Pengadilan Niaga Surabaya
Pengadilan Niaga Makasar
Pengadilan Niaga Semarang
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Pengaturan mengenai pembagian wilayah pengadilan niaga diatur dalam?
Keppres Nomor 87 Tahun 1999
Keppres Nomor 97 Tahun 1998
Keppres Nomor 87 Tahun 1998
Keppres Nomor 97 Tahun 1999
Jika debitur pailit adalah bursa efek, siapa yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
Bank Indonesia
Menteri Keuangan
Jaksa
Makna kepentingan umum dalam Undang-Undang kepailitan diatur dalam.......
Penjelasan Pasal 1 ayat (2)
Penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Penjelasan Pasal 2 ayat (2)
Penjelasan Pasal 1 ayat (1)
Didalam pasal berapa dalam Undang-Undang kepailitan yang mengatur mengenai kapan seorang debitur dikatakan dalam keadaan pailit?
Pasal 3 ayat (2)
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 3 ayat (1)
Pasal 2 ayat (2)
Berapa jumlah pengadilan Niaga di Indonesia?
6
4
5
7
