wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pre Test SKKNI

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

Berapa unit kompetensi untuk penyuluh anti korupsi jenjang pratama?

a)

3

b)

5

c)

7

d)

9

2.

Menyampaikan gambaran kondisi Indonesia tanpa korupsi merupakan contoh unit kompetensi ....

a)

menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi (UK4)

b)

membangun cara berpikir kritis (UK6)

c)

menangani konflik (UK2)

d)

meningkatkan ketrampilan anti korupsi (UK8)

3.

Menyampaikan perihal lokasi tangga darurat, alat keselamatan, dan jalur evakuasi adalah contoh....

a)

menerapkan aspek K3

b)

membangun cara berpikir kritis

c)

meningkatkan ketrampilan anti korupsi

d)

meningkatkan pengetahuan anti korupsi

4.

ada berapa jumlah total kompetensi untuk penyuluh anti korupsi ?

a)

10

b)

20

c)

30

d)

40

5.

mampu mengendalikan diri dari sikap tidak terpuji, merupakan pelaksanaan kode etik penyuluh anti korupsi dalam hal....

a)

religiusitas

b)

integritas

c)

keadilan

d)

kepemimpinan

6.

kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku merupakan cerminan dari...

a)

integritas

b)

profesionalitas

c)

keadilan

d)

kepemimpinan

7.

adanya gangguan pada saat pelaksanaan penyuluhan anti korupsi adalah salah satu masalah yang muncul dalam unit kompetensi.....

a)

menangani konflik yang muncul (UK2)

b)

menerapkan aspek keselamatan (UK3)

c)

membangun cara berpikir kritis (UK6)

d)

meningkatkan ketrampilan anti korupsi (UK8)

8.

Saluran pengaduan di Kementerian Keuangan adalah.....

a)

WISE

b)

LAPOR

c)

MENGADUH

d)

SIBIJAK

9.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil adalah ....

a)

PP 53 tahun 2010

b)

PP 53 tahun 2007

c)

PP 35 tahun 2010

d)

PP 35 tahun 2007

10.

undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi adalah ....

a)

UU 31 tahun 1999 jo. UU 20 tahun 2001

b)

UU 20 tahun 1999 jo. UU 31 tahun 2001

c)

UU 31 tahun 2001

d)

UU 19 tahun 2007