NEW
Font size
WorksheetsUlangan Harian
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …
kekuasaan legislatif
kekuasaan eksekutif
kekuasaan yudikatif
kekuasaan federatif
kekuasaan koordinatif
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam
Pasal 20 Ayat (1)
Pasal 20 Ayat (2)
Pasal 20 Ayat (3)
Pasal 20 Ayat (4)
Pasal 20 Ayat (5 )
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas keresidenan adalah...
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ....
Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ....
Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
1. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.
(2). Kabinet dibentuk oleh presiden.
(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari....
Bentuk negara kesatuan
Bentuk negara federasi
Bentuk pemerintahan republik
Sistem pemerintahan presidensil
Sistem pemerintahan parlementer
Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.
(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.
(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
1 dan 2
2 dan 3
3 dan 5
4 dan 6
5 dan 6
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali …
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
8. Perhatikan data di bawah ini!
(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan (2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor …
2 dan 4
1 dan 3
1 dan 4
1 dan 2
3 dan 4
Nilai luhur yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila yaitu …
pengakuan terhadap suku – suku di dunia sebagai bagian bangsa Indonesia
setiap suku bangsa mempunyai hak sama untuk dihormati
pemerintah mengakui suku bangsa Negara lain
penyelesaian masalah antar suku dilakukan melalui musyawarah
bangsa Indonesia adalah persatuan suku – suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
Berikut yang bukan termasuk penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang sejumlah hal yang berkaitan dengan menteri negara adalah ....
menteri – menteri negera bukan pegawai tinggi biasa
menteri mengetahui seluk beluk hal – hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya
menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden mengenai kementriannya
menteri – menteri negara seluruhnya harus berasal dari partai politik
dalam menetapkan politik pemerintahan para menteri harus bekerja bersama di bawah pimpinan presiden
Terdapat kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementrian – kementrian yang berada dalam lingkup tugasnya. Dalam kabinet pada masa pemerintahan saat ini, terdapat kementrian koordinator sebanyak ....
dua
tiga
empat
lima
enam
Kementerian agraria dan tata ruang/badan pemerintahan Nasional merupakan kementerian yang berada di bawah kementerian koordinator bidang ....
Kemaritiman
Perekonomian
Pendidikan
Politik, hukum, dan kemanusian
Pembangunan manusia dan kebudayaan
Perhatikan beberapa kementrian berikut
1) Kementrian energi dan sumber daya mineral
2) Kementrian perhubungan
3) Kementrian kelautan dan perikanan
4) Kementrian pariwisata
Beberapa kementrian tersebut berada di bawah kementrian koordinator bidang....
Kemaritiman
Pendidikan
Perekonomian
Pembangunan manusia dan kebudayaan
Politik, hukum dan keamanan
Hakikat negara Berketuhanan Yang Maha Esa, mengandung Konsekuensi bahwa dalam penyelenggaraan negara harus memegang teguh moral ....
Ketuhanan
Kebaikan
Kebijakan
Kekuasaan
Ketaqwaan
Dalam kelas, pak guru mengajarkan bahwa undang – undang mengatur pembagian wilayah Indonesia dan pemerintahan daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan ....
Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Kementerian negara atau kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam bidang politik dan hubungan luar negeri, hal tersebut sejalan dengan ...
Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
UU No. 39 Tahun 2008
Perpres No. 7 Tahun 2015
kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai pada hakikatnya menunjukkan bahwa pancasila merupakan landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mempertegas kedudukan pancasila, yaitu sebagai ...
ideologi bangsa Indonesia
dasar negara Indonesia
pandangan hidup bangsa Indonesia
sumber dari segala sumber hukum
perjanjian luhur bangsa Indonesia
berikut yang bukan merupakan penjabaran nilai- nilai pancasila yang mengandung kerohanian adalah ...
kebenaran
kebijakan
keadilan
kedaerahan
kebaikan
Pak Wiryodiharjo memiliki lima orang anak yang sudah dewasa. Tiga di antara mereka memilih untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang berbeda dengan pak Wiryodiharjo. Namun, keluarga tersebut dapat menerima perbedaan tersebut. Mereka saling menghormatidan menghargai atas pilihan yang telah diambil oleh anggota keluarga lainnya. Sikap dari keluarga tersebut mencerminkan penjabarandari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu ....
Tuhan adalah sebab yang pertama dari segala sesuatu, Yang Maha Esa, dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya
Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan menjalankan perintahnya
Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing – masing
Warga negara Indonesia dilarang melakukan perbuatan
Kehidupan yang diliputi oleh toleransi, baik antar umat seagama maupun berbeda agama, mutlak diwujudkan dan terus dikembangkan
Apabila kekuasaan pemerintah dipegang oleh satu orang secara mutlak bisa mengakibatkan ....
Rakyat menolak dan menjatuhkannya
Terjadinya penyalah gunaan kekuasaan
Melahirkan kekacauan dan ketidakpuasan
Pemerintah akan berjalan efektif dan efesien
Pemerintah akan berjalan lancar dan terkendali
Di antara pernyataan – pernyataan berikut yang bukan merupakan nilai yang terkandung dalam sila kedua pancasila adalah ....
Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas
Mengembangkan kehidupan toleransi baik antar, inter, maupun antara umat beragama
Adanya nilai konsep kemanusian yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya
Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba tuhan
Merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani dalam hubungan norma – norma kebudayaan pada umumnya
Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh ...
Presiden
DPR dan MPR
Polri dan TNI
Hakim Agung dan Jaksa Agung
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, melainkan juga merupakan ideologi, kepribadian bangsa, serta nilai – nilai luhur yang ada dan melekat dalam jiwa bangsa Indonesia. Begitu berartinya pancasila pancasila bagi bangsa Indonesia sehingga kewajiban kita sebagai warga negara yang baik terhadap pancasila adalah ...
Menghafal semua silanya
Menempelkan gambar Pancasila di dinding rumah
Selalu membaca Pancasila ketika upacara bendera.
Mengamalkan nilai – nilai yang terkandung di dalam pancasila
Memanfaatkan keterbukaan pancasila untuk kepentingan politik
Konsekuensi logis sebagai warga negara Indonesia yang mengakui dan menyakini Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai adalah...
Mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan sehari – hari
Memaksakan kehendak kepada orang lain ketika bermusyawarah
Menjadikan pancasila sebagai simbol negara
Patuh tetapi dengan syarat – syarat tertentu
Mengabaikan nilai – nilai Pancasila
