Kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian

tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, materialitas,

dokumentasi dan komunikasi pemeriksaan

mandate, kemandirian, wewenang, definisi, lingkup, dan

jenis pemeriksaan, serta manfaat dan tujuan

pemeriksaan

independensi, integritas, dan profesionalisme

hubungan tiga pihak, hal pokok dan informasi hal pokok,

kriteria, bukti, dan laporan hasil pemeriksaan, serta

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen,

dan fairness

Laporan akuntan public akan dievaluasi BPK sebelum

diterbitkan BPK

Laporan akuntan public dan laporan evaluasi BPK

disampaikan BPK ke lembaga perwakilan

Laporan akuntan public yang telah dievaluasi BPK dapat

disampaikan ke lembaga perwakilan

Laporan akuntan public Disampaikan oleh akuntan

public setelah mendapat hasil evaluasi BPK

Laporan akuntan public Wajib disampaikan kepada BPK

untuk dievaluasi

kontrak pihak terperiksa dengan pihak III

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas

yang diperiksa

standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi tertentu

kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa dengan

pihak yang meminta dilakukan pemeriksaan

kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada

pihak yang bertanggung jawab

diakui, ditetapkan sebagai peraturan perundangundangan,

dan dapat diterapkan

relevan, lengkap, andal, netral, dan dapat dipahami

dapat digunakan, massif, akuntabel, dan transparan

dapat digunakan, dapat dipahami, dapat diterapkan,

lengkap dan akuntabel

mudah dipahami, akuntabel, massif, transaparan, dan

keterterapan

berusaha menemukan pelanggaran terhadap suatu

masalah yang telah disidik oleh penyidik Instansi

penegak hukum

tidak terpengaruh pola penempatan pemeriksa terhadap

pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh

pemeriksa

menganalisis tanggapan pihak terperiksa sebelum

melakukan finalisasi rumusan atas temuan pemeriksaan

mempertimbangkan pendapat ahli konstruksi yang tidak

sejalan dengan temuan penyimpangan di bidang

konstruksi yang telah disusun pemeriksa

menindaklanjuti hasil koreksi supervisor yang

mempertanyakan kelengkapan dan kompetensi bukti

pemeriksaan untuk meyakini keakuratan temuan

pemeriksaan

pelaksanaan penugasan pemeriksa untuk

melaksanakan pemeriksaan pada lembaga internasional

pertukaran ide dan pengalaman pemeriksaan dengan

komunitas pemeriksa internasional

penggunaan standar pemeriksaan internasional

pelaksanaan penugasan peer review pengendalian

mutu BPK negara lain anggota INTOSAI

kunjungan kerja pemeriksa BPK ke BPK Negara lain

materi pemeriksaan

Temuan pemeriksaan

Kondisi pemeriksaan

Informasi hal pokok (subject matter information)

posisi pemeriksaan

Semua kekayaan pihak lain yang dikuasai dan diperoleh

pihak tersebut dengan menggunakan pembiayaan

public

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang

Seluruh kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan

keuangan negara

Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara

Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan negara, yaitu

perencanaan, pelaksnaaan, pengawasan dan

pertanggungjawaban

satu waktu tertentu atau dalam periode waktu tertentu

objektif atau subjektif

kualitatif atau kuantitatif

progresif atau degresif

historis atau prospektif

mendukung kesimpulan guna memberikan keyakinan

yang memadai

ditetapkan oleh pemeriksa keuangan negara

dapat diidentifkasi secara jelas

memungkinkan untuk diterapkan prosedur dalam

memperoleh bukti yang cukup dan tepat

memungkinkan dilakukan evaluasi dan pengukuran

yang konsisten

materi/ substansi

karakteristik

Hal pokok

Informasi hal pokok

Posisi

penggunaan hasil pekerjaan APIP dapat untuk

meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara BPK

dan APIP

lingkup keuangan negara yang menjadi cakupan

pemeriksaan BPK sangat luas

APIP menggunakan SPKN dalam melaksanakan audit

kinerja dan audit dengan tujuan tertentu

secara prinsip, keberadaan BPK dan APIP adalah untuk

mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

penggunaan hasil pekerjaan APIP dapat mengurangi

kemungkinan duplikasi pekerjaan antara BPK dan APIP

pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan atas hal

pokok yang sama lebih dari 5 kali pemeriksaan

pemeriksa yang mendapat kewenangan dari BPK untuk

membuat pertimbangan

pemeriksa yang telah menduduki peran tertinggi dalam

oraganisasi pemeriksaan

pemeriksa yang mempunyai kompetensi yang

diperlukan untuk membuat pertimbangan yang wajar

pemeriksa yang telah mengikuti diklat peran pemeriksa

dan telah lulus diklat tersebut

menetapkan tingkat risiko pemeriksaan yang dapat

diterima

mewaspadai keberadaan risiko pemeriksaan untuk

menentukan pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan

mengelola risiko pemeriksaan

menyadari adanya risiko pemeriksaan

mempertimbangkan apakah perlu dikembangkan

prosedur pemeriksaan yang dapat mengurangi risiko

pemeriksaan

Ketidak patutan

Ketidak patuhan

Ketidak teraturan

Kecurangan

Error

prosedur dan kebijakan pemerolehan keyakinan mutu

system pengendalian mutu

standar pemeriksaan keuangan Negara

standar pengendalian mutu

peer Reviewer tetap

Etika

Kode etik

Norma

Etiket

Nilai

risiko pembelian mobil jabatan atas beban anggaran

belanja modal pembelian mobil yang dimaksudkan

untuk membeli mobil sampah

risiko hilangnya boarding pass sebagai dokumen

pertanggungjawaban pos belanja perjalanan dinas

risiko tidak ter-koreksinya laporan keuangan atas

transaksi pengembalian pendapatan pada tahun

berjalan

risiko tidak dilakukannya dokumentasi pemeriksaan atas

temuan yang tidak dimuat dalam laporan hasil

pemeriksaan

Risiko tidak dapat dipertanggungjawabkannya semua

pengeluaran parker di jalanan

temuan pemeriksaan investigative yang disampaikan

dalam pemberian keterangan ahli di pengadilan

tujuan, lingkup, dan waktu pemeriksaan yang akan

dilakukan pada pemeriksaan investigative

kesulitan dan batasan yang ditemui saat pemeriksaan

kinerja dilasakanakan

kriteria pemeriksaan yang digunakan pemeriksa dalam

melaksanakan pemeriksaan kinerja

tujuan dan kriteria pemerikasaan

dibuat hanya oleh pemeriksa andal yang telah

berpengalaman

mencakup seluruh tahapan pemeriksaan

dapat memberikan pemahaman atas prosedue

pemeriksaan yang dilakukan

dapat menggambarkan pertimbangan professional yang

digunakan

dihasilkan secara tepat waktu

Pernyataan standart umum pemeriksaan

Kerangka konseptual

Ketentuan dalam peraturan no.1 tahun 2017

Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan

Pernyataan standart laporan pemeriksaan

hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan kinerja

hal yang mengakibatkan adanya pengungkapan

informasi keuangan

hal yang menyebabkan adanya potensi kerugian negara

hal yang mengakibatkan salah saji material

hal yang menyebabkan kekurangan penerimaan dan

penyimpangan adminitrasi

pemeriksa dapat menyatakan bahwa kecurangan telah

terjadi dan menjadikan pertimbangan dalam simpulan

pemeriksaannya

pemeriksa tidak dapat menyatakan bahwa indikasi awal

kecurangan telah terjadi dan menimbulkan dampak

material terhadap simpulan pemeriksaannya

pemeriksa hanya berkepentingan bahwa prosedur

pemeriksaan atas risiko kecurangan tersebut telah

dilaksanakan

pemeriksa hanya berkepentingan terhadap indikasi awal

kecurangan yang menimbulkan dampak material

terhadap simpulan pemeriksaannya

pemeriksa harus membuktikan dampak kecurangan

terhadap simpulan pemeriksa benar-benar telah terjadi

agar memberikan keyakinan yang memadai bahwa

pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai SPKN

agar apa yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan

dapat diyakini telah tepat sesuai dengan kondisi

senyatanya

agar hasil pemeriksaan tidak lagi memuat informasu

yang mengandung kesalahan aritmatik

agar pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal

dan LHP dapat diselesaikan tepat waktu

agar ketentuan-ketentuan dalam SPKN diterapkan

secara tepat oleh pemeriksa dalam pelaksanaan

pemeriksaan yang dilakukannya

penentuan waktu dan lokus pemeriksaan termasuk

alokasi satker penanggung jawab untuk semua jenis

pemeriksaan

penetapan objek pemeriksaan pada pemeriksaan

keuangan dalam rencana pemeriksaan tahunan

penentuan hal pokok yang harus diperiksa termasuk

pertimbangannya dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT

penentuan entitas pemeriksaan yang akan diperiksa

termasuk pertimbangannya untuk semua jenis

pemeriksaan

penentuan alokasi sumber daya dan pertimbangannya

untuk semua jenis pemeriksaan

tanya jawab, cek fisik, konfirmasi, observasi

tanya jawab, wawancara, survey dan sensus

pengamatan, cek fisik, stock opname, cash opname

pengamatan, wawancara, survey, dan pengukuran

analisis data, kajian, ikhtisar, dan pengelompokkan data

memperimbngkan kompetnasi setiap anggota tim

pemeriksa

memonitor pembiayaan pemeriksaan

memantau kemajuan pemeriksaan

mengarahkan pemeriksa untuk focus ke hal yang

bersifat significant

mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikonsutasikan

untuk mencari unsur pidana dalam suatu temuan

pemeriksaan yang telah dimuat dalam LHP sebelumnya

untuk menyakinkan bahwa risiko kecurangan benarbenar

telah terjadi

untuk memperoleh keyakinan bahwa predikasi

pemeriksaan telah tepat

untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/

daerah dan/ atau unsur pidana

untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan

lingkup dan tujuan pemeriksaan

sumber daya pemeriksaan yang dialokasi untuk

pemeriksaan

akses terhadap data yang dibutuhkan

hal pokok/ informasi pokok yang akan diperiksa

laporan yang akan dihasilkan