NEW
Font size
WorksheetsPKN kelas 10 bab 1 dan 2
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan disebut....
bilateral
multilateral
bipatride
apatride
stelsel aktif
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau keturunan disebut....
Ius sanguinis
Ius soli
kewarganegaraan tunggal
kewarganegaraan ganda
asas tempat kelahiran
Warganegara yang baik adalah warganegara yang dapat menggunakan haknya secara bertanggung jawab untuk....
kemanusiaan
pamer
kemasyarakatan
kekeluargaan
persatuan
Setiap orang yang bertempat di suatu negara dalam waktu tidak terbatas, dan terdiri dari warganegara dan bukan warganegara disebut....
warganegara
penduduk
masyarakat
warga masyarakat
bukan warganegara
Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada menteri.....
Hankam
Sosial
Kehakiman
Luar Negeri
Dalam negeri
Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif disebut....
hak asasi
hak opsi
hak repudiasi
hak eigendom
hak postal
Seseorang yang memperoleh kewarganegaraan melalui pengangkatan adalah seorang anak asing yang .....
jika memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraaan ganda
tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penjara satu tahun atau lebih
pengangkatan anak itu memperoleh penetapan pengadilan
telah berusia, delapan belas tahun atau lebih
sehat jasmani dan rohani
Mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara disebut…..
rakyat
bangsa
penduduk
orang asing
warga negara
Wilayah zone ekonomi ekslusif suatu negara jauhnya….
12 mil
24 mil
150 mil
200 mil
350 mil
Wilayah laut yang lebarnya 12 mil menjadi kedaulatan penuh suatu negara adalah…
laut teritorial
zone bersebelahan
zone ekonomi eksklusif
landas kontinen
landas benua
UU yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang kini berlaku adalah....
UU No. 10 Tahun 2005
UU No. 9 Tahun 2006
UU No. 8 Tahun 2005
UU No. 12 Tahun 2006
UU No. 10 Tahun 2006
Orang tua yuda adalah warga negara indonesia, karena itu yuda menjadi warga negara indonesia juga. Hal tersebut adalah contoh penerapan asas……………
Ius sanguinis
Ius soli
Ius universalis
Ius costitutum
Ius costituendum
Kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran disebut asas………..
Apatride
Bipatride
Multipatride
Ius sanguinis
Ius soli
Lilo adalah seorang keturunan bangsa portugis (ius sanguinis) yang lahir di negara jerman (ius soli). Oleh karena itu ia keturunan portugis maka dianggap sebagai warga negara portugis, tetapi negara jerman juga menganggapnya sebagai warga negaranya karena ia lahir di negara jerman. Dalam kasus ini berlaku asas…….
Multipatride
Apatride
Bipatride
Ius soli
Ius sanguinis
Nabila adalah anak dari orang tua berkewarganegaraan P yang menganut asas ius soli. Ia lahir di negara Q yang menganut asas ius sanguinis, maka ia memiliki kewarganegaraan…..
P
Q
P dan Q
Tidak berkewarganegaraan
Bisa P atau Q
Berikut ini yang dimaksud dengan hak repudiasi adalah……………..
Hak untuk menolak kewarganegaraan
Hak untuk mencari kewarganegaraan
Hak untuk memilih kewarganegaraan
Hak untuk memiliki kewarganegaraan
Hak untuk mengajukan kewarganegaraan
Hak untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara disebut………..
Stelsel aktif
Stelsel pasif
Hak opsi
Hak repudiasi
Hak pilih aktif
Suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan suatu negara karena seseorang tidak memenuhi syarat sebagai warga negara berdasrkan pada asas ius soli maupun ius sanguinis adalah ……………
Apatride
Bipatride
repudiasi
Naturalisasi
opsi
Untuk menjadi WNI, seseorang harus tinggal di indonesia berturut-turut selama……………..
2 tahun
5 tahun
3 tahun
8 tahun
10 tahun
Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan republik indonesia menurut UU no 12 tahun 2006 adalah…………………..
Telah berusia 17 tahun
Sehat jasmani
Sudah bertempat tinggal diwilayah RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
Tidak membayar uang kewarganegaraan ke kas negara
Sudah bertempat tinggal di wilayah RI selama 10 tahun berturut-turut
Dibawah ini merupakan asas-asas yang dianut dalam UU no 12 tahun 2006, kecuali………………..
Asas ius sanguinis
Asas ius soli secara terbatas
Asas kewarganegaraan tunggal
Asas kewarganegaraan ganda terbatas
Asas kewarganegaraan ganda
Berikut cara-cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali....
kelahiran
kematian
pernikahan
pengangkatan
permohonan kewarganegaraan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan....
Pancasila
perda
undang-undang
peraturan pemerintah
peraturan presiden
Di bawah ini yang termasuk batas buatan dalam wilayah daratan adalah....
sungai
danau
pegunungan
hutan
pagar tembok
Letak Astronomis Indonesia adalah ....
6o BT (Bujur Timur) - 11o BT (Bujur Timur) dan antara 95o LS (Lintang Selatan) - 141 LU (Lintang Utara).
6o LS (Lintang Selatan) - 11o LU (Lintang Utara) dan antara 95o BT (Bujur Timur) - 141 BT (Bujur Timur).
6o LU (Lintang Utara) - 11o LS (Lintang Selatan) dan antara 95o BT (Bujur Timur) - 141o BT (Bujur Timur).
6o LU (Lintang Utara) - 11o LU (Lintang Utara) dan antara 95o BT (Bujur Timur) - 141o BT (Bujur Timur).
6o LS (Lintang Selatan) - 11o LS (Lintang Selatan) dan antara 95o BT (Bujur Timur) - 141o BT (Bujur Timur).
Pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif disebut.....
a. Bicameral
b. Kabinet ministerial
c. Kabinet presidensial
d. Trias politica
e. Moncreameal
jawaban: d
Bicameral
Kabinet ministerial
Kabinet presidensial
Trias politica
Moncreameal
Fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi....
pengawasan
kontrol
anggaran
legislatif
pengambilan keputusan
Wilayah suatu negara yang berada di wilayah negara lain adalah….
negara serikat
serikat negara
wilayah ekstrateritorial
perwakilan
uni
Komisi yang mempunyai tugas memberantas korupsi adalah….
KPK
KPKPN
LSM
KKN
BPK
menurut Montesquieu, salah satu fungsi negara adalah fungsi legislatif, yaitu….
mengawasi jalannya pemerintahan
melaksanakan pemerintahan
membuat undang-undang
mengadili
memeriksa keuangan negara
Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
John Locke
Monstesquieu
Afdi Afdian
Moh. Mahfud
Jimly Asshiddiqie
Mempunyai kekuasaan untuk tetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden serta mengubah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kiprah dari....
DPA
DPR
MPR
BPK
presiden
Lembga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah....
presiden
DPR
BPK
MPR
Mahkamah Agung
Menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wewenang....
a. DPR
b. MPR
c. MK
d. MA
e. Presiden
Jawaban: c
DPR
MPR
MK
MA
Presiden
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
parlementer
presidensial
campuran
monarki
oligarki
Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah trias politika, terdiri dari...
Eksekutif, federatif, dan legislatif
Legislatif, yudikatif, dan federatif
Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Legislatif, eksekutif, dan federatif
Yudikatif, eksekutif, dan federatif
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...
Moneter
Legislatif
Yudikatif
Eksaminatif
Eksekutif
Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah...
Menghargai hak orang lain
Menghargai keanekaragaman budaya
Mencintai tanah air
Musyawarah untuk mencapai mufakat
rela berkorban
Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....
pertahanan
keamanan
retribusi
moneter
fiskal
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
Kementerian Sekretariat Negara
Kementrian Kesehatan
Kementrian Lingkungan Hidup
Kementrian Sosial
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
BPS
BULOG
BKPM
BAPPENAS
BNN
BNN adalah kepangangan dari...
Badan Nuklir Nasional
Badan Nusantara Nasional
Badan Narkotika Nasional
Badan Narkotika Nusantara
Badan Nuklir Nusantara
Pembagian kekuasaan secara vertical muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas …….. di Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Asas Sentralisasi
Asas Desentralisasi
Asas Kekeluargaan
Asas Dekonsentrasi
Asas Kewarganegaraan
Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan adalah, kecuali …
Memegang kekuasaan Pemerintahan
Mengajukan Rancangan Undang–undang kepada DPR
Menetapkan peraturan Pemerintah
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara
Mengangkat dan memberhentikan Menteri menteri
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah …
Kementerian luar negeri
Kementerian Kesehatan
Kementerian Agama
Kementerian pendidikan
Kementerian keuangan
Menteri Pendidikan Indonesia saat ini adalah…
Sri Mulyani
Budi Karya Sumandi
Muhajir Effendi
Archanda Tahar
Airlangga Hartarto
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh ....
para menteri
DPR
MPR
gubernur
DPA
Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara
dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu….
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung
Bank Indonesia
Presiden
Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…
Horizontal
Vertikal
Positif
Negatif’
Campuran
Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah.
