WorksheetsKepegawaian XII OTKP Bab 3
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Name
Class
Date
1.
Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam...
a)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
b)
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1977
c)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974
d)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976
e)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980
2.
syarat-syarat perkawinan diatur dalam...
a)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976
b)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
c)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
d)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1976
e)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978
3.
Usia calon mempelai pria untuk melakukan perkawinan sekurang-kurangnya adalah...
a)
20
b)
17
c)
19
d)
21
e)
24
4.
Usia calon mempelai wanita untuk melakukan perkawinan sekurang-kurangnya adalah...
a)
20
b)
17
c)
19
d)
16
e)
24
5.
Di bawah ini yang merupakan larangan perkawinan antara dua orang adalah...
a)
beda negara
b)
beda suku
c)
beda bahasa
d)
hubungan susunan
e)
hubungan persahabatan
6.
larangan hubungan sedarah diatur dalam...
a)
pasal 8 sub b
b)
pasal 8 sub c
c)
pasal 8 sub e
d)
pasal 8 sub f
e)
pasal 9 sub a
7.
Hubungan susuan diatur dalam...
a)
pasal 8 sub b
b)
pasal 8 sub c
c)
pasal 8 sub e
d)
pasal 8 sub f
e)
pasal 8 sub d
8.
Larangan perkawinan bagi seorang wanita selama masa tunggu diatur dalam...
a)
Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1974
b)
Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1974
c)
Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974
d)
Pasal 11 UU No. 2 Tahun 1974
e)
Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974
9.
Pasal 31 kitab undang-undang hukum perdata mengatur tentang...
a)
hubungan darah dalam garis keatas maupun ke bawah
b)
antara ipar laki-laki dan ipar perempuan
c)
berdasarkan pengadilan telah dinyatakan berzina
d)
hubungan sedarah
e)
hubungan sesusuan
10.
Di bawah ini yang menyebabkan perceraian adalah...
a)
komunikasi yang lancar
b)
hubungan jarak jauh
c)
ketidak harmonisan dalam rumah tangga
d)
ekonomi yang mapan
e)
saling menghargai
11.
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sejauh mungkin harus dihindari. Pengertian tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor...
a)
PP No. 45 Tahun 1990
b)
Surat Edaran No.8
c)
PP No.9 Tahun 1945
d)
PP No. 30 Tahun 1983
e)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
12.
Di dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUD terdapat Pasal 20 ayat 1 merupakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya yaitu meliputi...
a)
tempat kediaman perceraian
b)
tempat kediaman pengadilan
c)
tempat kediaman tergugat
d)
tempat kediaman bersama
e)
tempat kediaman keluarga
13.
Pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS trerdapat pasal 10 merupakan syarat alternatif yaitu...
a)
istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
b)
ada persetujuan tertulis dari istri
c)
istri dapat melahirkan keturunan
d)
ada jaminan tertulis dari PNS
e)
istri mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan
14.
Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena
a)
istri selalu melayani suami
b)
istri tidak pernah meninggalkan suami
c)
istri berzinah dan melakukan kekejaman
d)
istri selalu meminta izin suami apabila keluar rumah
e)
istri selalu mengajak dalam kebaikan
15.
setiap atasan yang menerima izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara...
a)
tidak tertulis
b)
tertulis kepada pejabat
c)
secra lisan
d)
berdasarkan keputusan
e)
ketentuan
16.
tidak melaporkan perceraiannyadalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadi perceraian akan dijatuhi hukuman...
a)
hukuman disiplin berat
b)
hukuman disiplin ringan
c)
diberhentikan tanpa memperoleh jaminan apapun
d)
diberikan teguran lisan
e)
diberikan teguran tertulis
17.
Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila
a)
ada persetujuan tertulis dari istri untuk suami
b)
alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat
c)
istri tidak dapat melahirkan keturunan
d)
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
e)
istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
18.
Dalam pasal 10 izin tidak untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan untuk pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya syarat komulatif. Syarat komulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah...
a)
ada persetujuan tertulis dari istri
b)
istri tidak dapat melahirkan keturunan
c)
ada kemungkinan menganggu tugas kedinasan
d)
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
e)
istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
19.
perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian di atas merupakan pendapat dari...
a)
Prof. Subekti, SH
b)
Prof. Mr.Pul. Schoiten
c)
Prof. Dr. R. Wiryono Prodjodikoro, SH
d)
Soerjono Soerkarto
e)
Nichollo Machiavelli
20.
Pada PP No. 45 tahun 1990, ketentuan pasal 12 lama diberikan ketentuan pasal 11 baru dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi...
a)
Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap untuk mendasarinya.
b)
Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis.
c)
Pimpinan bank milik negara dan pimpinan badan usaha milik negara wajib meminta izin terlebih dahulu dari presiden.
d)
Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan PNS wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
e)
Sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha terlebih dahulu menurunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk memberi nasihat.
100 %
