Font size
WorksheetsAPBN dan APBD
Total questions: 85
Worksheet time: 1hrs 11mins
APBN digunakan untuk mengurangi jumlah
pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi perekonomian
nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN
memiliki fungsi .
Perencanaan
Stabilisasi
distribusi
otorisasi
alokasi
Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!
(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota
Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.
(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.
(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.
(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.
(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.
Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada
angka.
(1), (2), (3), (4) dan (5)
(1), (5), (4), (3) dan (2)
(4), (1), (3), (1) dan (2)
(5), (4), (3), (1) dan (2)
(5), (4), (3), (2) dan (1)
Pemerintah memerlukan banyak dana untuk
melaksanakan program pembangunan nasional.
Pembiayaan pembangunan diperoleh dari
berbagai sumber pendapatan. Berikut pernyataan
yang tepat mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) adalah ...
suatu daftar yang dikeluarkan pemerintah
setiap permulaan tahun anggaran yang berisi
proyek dari pemerintah untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat
suatu daftar yang memuat perincian pendapatan dari suatu negara yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun
suatu daftar yang disusun sedemikian rupa yang menunjukkan perincian uang yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melayani masyarakat
suatu daftar yang disusun sedemikian rupa
berisi jenis pengeluaran untuk menggerakkan
roda pemerintahan
suatu daftar memuat perincian pendapatan
dan pengeluaran negara dinyatakan dalam
jumlah uang dalam kurun waktu tertentu
Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.
(1) Dana bagi hasil
(2) Pembiayaan bunga utang
(3) Dana alokasi umum
(4) Dana alokasi khusus
(5) Subsidi
(6) Belanja modal
Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...
(1), (2) dan (3)
(1), (4) dan (5)
(2), (3) dan (4)
(2), (5) dan (6)
(4), (5) dan (6)
Apabila realisasi pengeluaran negara lebih besar
dari pada penerimaan negara, pemerintah akan
menjalankan kebijakan anggaran ...
seimbang
dinamis
surplus
defisit
tetap
Perhatikan data APBN berikut (dalam triliun rupiah)
Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasinya yaitu ....
mengurangi utang luar negeri
menjual surat utang negara (SUN)
menjual saham BUMN kepada publik
memberikan tambahan alokasi ke daerah
memberikan subsidi kepada rakyat miskin
Anggaran pemerintah menjadi alat memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental
dalam perekonomian nasional. Pernyataan
tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN
yaitu fungsi
perencanaan
stabilisasi
distribusi
otorisasi
alokasi
Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan anggaran yang dimasukkan sumber penerimaan daerah dalam pos
retribusi daerah
pinjaman daerah
dana perimbangan
pendapatan asli daerah
keuntungan dari BUMD
Daerah Indramayu berusaha meningkatkan anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Dampak positif
peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) di daerah tersebut adalah ...
terciptanya pemerataan pendapatan nasional
tersedianya subsidi bagi rakyat miskin
meningkatnya penghasilan PNS daerah setempat
meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana
meningkatnya produktivitas faktor produksi usaha tertentu
APBD di daerah Jawa Barat mengalami defisit. Untuk
menutup defisit APBD, tindakan yang dilakukan
pemerintah daerah yaitu ....
mengalokasikan dana alokasi khusus
mengalokasikan dana alokasi umum
menerbitkan surat utang negara
mencari pinjaman daerah
mengalokasikan dana bagi hasil
Pemerintah suatu daerah memberikan bantuan
mesin kepada industri kecil agar barang yang diproduksi dijual dengan harga terjangkau. Bantuan
tersebut akan dimasukkan dalam belanja ...
tidak terduga
bagihasil
subsidi
modal
hibah
Otonomi daerah memberi kebebasan kepada
pemerintah daerah untuk membuat rencana
keuangan sendiri dan membuat kebijakan yang
dapat berpengaruh terhadap perekonomian
negara. Pernyataan yang sesuai peran APBD
dalam perekonomian suatu negara yaitu ...
memberikan kesejahteraan kepada seluruh
pegawai negeri sipil pemerintah daerah
memberikan pelayanan publik yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi
meminimalisasi fluktuasi dalam perekonomian dalam upaya menjaga stabilitas
mengintervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi
mendistribusikan barang-barang yang di produksi oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat
Perhatikan pernyataan berikut !
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,(Bappeda), DKl Jakarta terdapat Kenaikan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran'Sementara (KUA-PPAS) 2017 sebesar, Rp.1,53 triliun, Kenaikan, anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. APBD 2017 untuk membeli dalahn sebesar Rp. 749,9 yang terdiri atas pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau dan taman, lahan rusum, waduk,lahan makam dan lahan saluran
Berdasarkan pernyataan tersebut anggaran dalam
APBD memiliki fungsi ...
otorisasi
stabilisasi
perencanaan
pengawasan
distribusi
Dalam mekanisme penyusunan APBD, apabila
RAPBD yang diajukan pemerintah daerah ditolak
DPRD, tindakan yang dilakukan pemerintah
daerah adalah....
merevisi RAPBD kemudian mengajukannya kepada DPR
mengajukan hasil revisi RAPBD kepada presiden
merevisi kemudian mengajukan kembali pada DPRD
mengajukan RAPBD kepada kepala daerah
membuat RAPBD terbaru yang berbeda
Suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pemberian izin bangunan dikategorikan sebagai sumber
penerimaan berupa ...
hibah
iuran
pajak
retribusi
tabungan
Tujuan penyusunan APBN adalah ….
pedoman penerimaan dan pengeluaran negara
pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintah
pedoman bagi pertanggung jawaban pemerintah
pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam pemerintahan
pedoman pelaksanaan proyek pembangunan
Kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menyusun APBN disebut juga kebijakan ....
Pembangunan
Fiskal
Pemerintahan
Moneter
Anggaran
RAPBN disahkan menjadi APBN oleh ....
Presiden melalui Keputusan Presiden
DPR melalui Keputusan Presiden
Presiden melalui Undang-Undang
DPR melalui Undang-Undang
Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden
Jika pemerintah merencanakan pendapatan negara yang lebih besar daripada pengeluaran berarti anggaran ....
defisit
dinamis
berimbang
progresif
surplus
Di bawah ini yang termasuk sumber pendapatan negara ialah ....
retribusi dan cukai
DAK dan pajak daerah
pajak pertambahan nilai dan bea masuk
DAU dan laba BUMN
DAK dan pendapatan migas
Subsidi BBM termasuk unsur ....
pembiayaan dalamnegeri
pengeluaran pembangunan
pengeluaran rutin
pembiayaan luar negeri
pengeluaran lain-lain
RAPBN diajukan oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh ....
DPRD
Presiden
BPK
Menteri Keuangan
DPR
Fungsi APBN dalam menyediakan barang publik, merupakan fungsi ....
Alokasi
Otonomi
Distribusi
Desentralisasi
Stabilisasi
Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, merupakan fungsi APBN dalam ....
alokasi
distribusi
stabilisasi
alokasi dan stabilisasi
distribusi dan alokasi
Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah) Penerimaan dalam negeri Rp 342.471,50 Belanja pemerintah pusat Rp257.933,00 Hibah Rp 340,10 Belanja daerah Rp119.313,90, Berdasarkan data tersebut maka posisi APBN adalah ….
berimbang
defisit
surplus
utang
bersaldo
APBN dinyatakan surplus apabila ….
jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu
jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan
jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara
APBD disusun dengan tujuan untuk ....
mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah
meningkatkan ekspor dan impor
mengatur pendapatan dan pengeluaran negara
meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi
menentukan prioritas pembangunan negara
APBD disahkan oleh DPRD melalui ....
peraturan daerah
keputusan daerah
undang-undang
keputusan menteri
peraturan menteri
Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibah
dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus
dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil
dana hibah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, rincian kegiatan, anggaran, rencana penarikan dana, dan estimasi pendapatan
Benar
Salah
Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada ...
Menteri/Pimpinan Lembaga dan kuasa BUN
Menteri/Pimpinan Lembaga dan BPK
kuasa BUN dan BPK
Menteri/Pimpinan Lembaga, kuasa BUN, dan BPK
DIPA Induk merupakan DIPA yang memuat alokasi anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan
Benar
Salah
Setiap Kementerian/Lembaga/SKPD wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya
Benar
Salah
Pada dasarnya, penerimaan satuan kerja tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali satker BLU dapat menggunakan langsung penerimaan yang dikelolanya untuk membiayai pengeluaran satker BLU tersebut
Benar
Salah
Terdapat aliran masuk ke kas negara namun bukan bagian dari pendapatan seperti penerimaan pinjaman dan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Benar
Salah
Penerimaan pajak dan bukan pajak dinyatakan sah setelah diterbitkannya SSP (Surat Setoran Pajak) dan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
Benar
Salah
Dokumen yang menjadi dasar bagi satker untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran serta mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak ketiga adalah ...
RKAKL
APBN
DIPA
SP2D
Pengujian tagihan dengan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa merupakan pengujian yang dilakukan oleh ...
KPA
PPK
PPSPM
KPPN/Kuasa BUN
Pengujian tagihan dengan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa merupakan pengujian yang dilakukan oleh ...
KPA
PPK
PPSPM
KPPN/Kuasa BUN
Pejabat perbendaharaan yang membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan adalah ...
KPA
PPK
PPSPM
KPPN/Kuasa BUN
Pejabat perbendaharaan yang membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan adalah ...
KPA
PPK
PPSPM
KPPN/Kuasa BUN
Pihak yang menerbitkan SP2D setelah pengujian perintah membayar dinyatakan sah adalah ...
KPA
PPK
PPSPM
KPPN/Kuasa BUN
Setiap pembayaran atas beban APBN/APBD boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
Benar
Salah
Uang Persediaan dapat dibayarkan kepada penerima melebihi Rp50 juta per penerima untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas
Benar
Salah
Uang Persediaan dapat diberikan kepada satker sebesar Rp100 juta untuk pagu yang bisa dibayarkan melalui UP Rp 2.400.000.000 sampai dengan Rp 6.000.000.000
Benar
Salah
Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP oleh satker
Benar
Salah
Ketentuan terkait Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah dapat dimintakan dengan tidak melebihi jumlah Uang Persediaan (UP) yang sedang dikelola oleh satker
Benar
Salah
Bendahara Pengeluaran/Penerimaan bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara fungsional kepada ...
KPA
PPK
PPSPM
KPPN/Kuasa BUN
LKPP disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat ... bulan setelah tahun anggaran berakhir
1
2
3
4
LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan memuat juga Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Pusat dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara
Benar
Salah
Apa bedanya APBN dan APBD ?
APBN hanya mengurusi segala pengeluaran di negara sedangkan APBD hanya mengurusi segala pengeluaran di daerah
APBN dan APBD sama sama mengerusi pengeluaran namun APBN hanya di negara dan APBD di Daerah saja
APBN dan APBD mengurusi segala pengeluaran di masing masing bagian
Segala pengeluaran di negara yang mengurusi adalah bagian APBN dan segala pengeluaran di daerah yang mengurusi hanya di bagian APBD
semua jawaban benar
akuntansi apa yang teknik penyajian nya menggunakan akutual berpasangan ( double entry )
Akuntansi Kas
Akuntansi akrual
Akuntansi anggaran
Akuntansi Komitmen
Akuntansi dana
Sistem pencatatan akuntansi apa yang pencatatan nya menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.
Semua benar
Single entry
Triple entry
Double entry
Semua salah
Akuntansi apa yang dapat digunakan secara bersamaan dengan akuntansi kas dan akuntansi akrual ?
Akuntansi Komitmen
Akuntansi Anggaran
Akuntansi Komitmen
Akuntansi Double Entry
Akuntansi Single entry
kelebihan apa yang mencerminkan pengeluaran yang aktual, rill, dan objektif.
Accrual basis
income
cash basis
biaya
pengeluaran
Sejak tahun berapa MAKUDA di terapkan
2000
1982
2002
2005
1981
Pasal berapa yang mewajibkan daerah membuat laporan pertanggung jawaban berbasis kinerja
Pasal 8
Pasal 5
Pasal 9
Pasal 4
Pasal 1
Pada tahun berapa revisi pertama buku pedoman SAKD dilakukan
2000
2001
2002
2003
2004
SK nomer berapa yang menangani komite standar akuntansi pemerintah pusat
PP 105/2000 Pasal 38
308/KMK.012/2002
355/KMK.07/2002
UU Nomor 1 Tahun 2004
29 Tahun 2002
Pada tanggal berapa Pemerintah pusat merespon pembaharuan dalam manajemen keuangan
13 Juli 2002
10 Juni 2002
29 Februari 2002
11 Juni 2002
5 Juni 2001
