NEW
Font size
WorksheetsPerpajakan 1
Total questions: 20
Worksheet time: 9mins
Beberapa pungutan yang merupakan pembayaran kepada kas Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa Negara seperti parkir,kebersihan, ijin bangunan dll disebut ?
Iuran negara
Pajak
Retribusi
Sumbangan
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang adalah pengertian dari
Iuran negara
Pajak
Retribusi
Sumbangan
Metode pengenaan pajak yang dihitung didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (riil) setelah berakhirnya tahun pajak, dinamakan ...
Stelsel Campuran
Stelsel Riil
Stelsel Fictive
Stelsel Inovatif
Berikut ini yang merupakan ciri-ciri Official Assessmen System pada sistem pemungutan pajak yaitu ...
Pajak ditentukan pihak ketiga
Wajib Pajak bersifat pasif.
Fiscus hanya mengawasi.
Wajib Pajak bersifat aktif.
Di bawah ini adalah unsur-unsur pajak, kecuali....
Pajak pusat
Wajib Pajak
Tarif Pajak
Objek Pajak
Sistem pemungutan pajak yang mana perhitungan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh Negara dinamakan sistem...
Rental Offcial system
Multimatic system
Withholding system
Official Assesmen system
Cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan UU. COntohnya penghasilan seseorang wajib pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya dinamakan ...
Stelsel Simbolatif
Stelsel Campuran
Stelsel Fictive
Stelsel Riil
Berikut ini pernyataan yang benar tentang pajak, adalah ....
Iuran yang harus dibayar wajib pajak dan akan memperoleh balas jasa secara langsung
Iuran wajib pajak yang dibayar dengan sukarela
Iuran yang diatur dengan undang-undang dan bersifat sukarela
Iuran wajib kepada negara sesuai UU dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus disebut
Ajaran Formil
Ajaran Materiil
Self Assessment System
Official Assesment System
Utang pajak timbul karena berlakunya Undang - undang, adalah
Ajaran Formil
Ajaran Materiil
Self Assessment System
Official Assessment System
Penyebab hapusnya hutang pajak adalah kecuali,
Pembayaran
Kompensasi
Daluwarsa
Sanksi
Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara melanggar Undang-undang Perpajakan sehingga penerimaan negara dirugikan.
Tax Amnesty
Tax Avoidance
Tax Evasion
Moral Hazard
Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang berlaku (sifatnya legal dan diperbolehkan)
Tax Amnesty
Tax Avoidance
Tax Evasion
Moral Hazard
Persentase tarif yg digunakan semakin besar bila jumlah yg dikenai pajak semakin besar.
TARIF TETAP
TARIF PROGRESIF
TARIF DEGRESIF
TARIF SEBANDING/PROPORSIONAL
Persentase tarif yg digunakan semakin kecil bila jumlah yg dikenai pajak semakin besar.
TARIF TETAP
TARIF PROGRESIF
TARIF DEGRESIF
TARIF SEBANDING / PROPOSIONAL
Berikut azas - azas pemungutan pajak, kecuali...
Ekonomi
Kepastian
Kenyamanan
Finansial
Berikut adalah format NPWP : . . . .
Dua digit pertama adalah status wajib pajak.
Satu digit ketiga adalah nomor registrasi.
Enam digit kedua adalah identitas wajib pajak.
Tiga digit keempat adalah kode KPP
Keterlambatan SPT tahunan orang pribadi dapat dikenakan sanksi . . . .
Rp. 500.000,00
Rp.1.000.000,00
Rp. 50.000,00
Rp. 100.000,00
Berikut di bawah ini adalah bukan merupakan bentuk darai Bukti Penerimaan Negara:
Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing.
Dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking.
Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC.
Kuitansi bank untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB.
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak . . . .
Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Wajib Pajak memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Wajib Pajak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
