Worksheetsulangan harian ppkn kelas 8
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Di dalam pembukaan UUD 1945 tercantum bahwa kemerdekaan itu ialah hak …
Suatu Negara
Suatu Bangsa indonesia
setiap bangsa
Setiap Negara
Menurut pembukaan UUD 1945 alinea pertama, penjajahan bertentangan dengan sila ke ...
1
2
3
4
Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke ...
1
2
3
4
Berikut cita-cita Bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 ...
Bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Bersatu, berdaulat, aman dan damai
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Bersatu, berdaulat, adil dan tentram
Hal-hal yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 adalah …
Persiapan menuju kemerdekaan
Tujuan Negara
Prinsip Negara
tujuan dan prinsip dasar negara
Dibawah ini merupakanTujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, kecuali ...
Melindungi segenap bangsa Indonesia
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut serta dalam melaksanakan keterrtiban dunia
Menciptakan rakyat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Bunyi kalimat akhir dari alinea ke 3 pembukaan UUD 1945 juga tedapat pada ...
Piagam Jakarta
Pancasila
naskah proklamasi
Sumpah Pemuda
Negara NKRI adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini sesuai dengan …
Supersemar 11 Maret 1966
Pembukaan UUD 1945 alinea 1
Dekret Presiden
Pembukaan UUD 1945 alinea 4
Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap ...
Pembukaan UUD 1945
Batang Tubuh
Aturan Tambahan
Isi UUD 1945
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, karena ...
Pasal-pasalnya telah banyak diubah
Telah disepakati MPR
Merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara
Sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
UUD 1945 disahkan oleh dan pada tanggal ...
PPKI 18 Agustus 1945
BPUPKI 18 Agustus 1945
PPKI 17 Agustus 1945
BPUPKI 17 Agustus 1945
Sistematika UUD NRI 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut …
21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, tanpa penjelasan
73 bab, 21 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, tanpa penjelasan
21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 21 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, tanpa penjelasan
21 bab, 73 pasal, 173 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, tanpa penjelasan
Istilah konstitusi lebih tepat diartikan sebagai...
Hukum dasar
Hukum dasar tertulis
Hukum dasar tidak tertulis
Undang-undang Dasar
Alinea pertama menghargai hak asasi manusia (HAM) yang berbunyi …
Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena menyengsarakan rakyat Indonesia
Penjajahan sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan
Kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia
Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
Tujuan negara Indonesia dengan jelas di cantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, tujuan tersebut sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berbunyi …
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Memajukan perekonomian masyarakat
Mencapai masyarakat adil dan makmur
Pokok pikiran ke empat pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila yaitu …
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Kemanusiaan yang adil
Berikut ini yang bukan fungsi dari undang-undang dasar adalah…
Mengatur hubungan antar Negara dengan warga Negara
Memuat cita-cita serta tujuan Negara Memuat cita-cita serta tujuan Negara
Pengaturan lebih lanjut dari ketetapan MPR
Sebagai hukum dasar bagi pembentuk lembaga-lembaga Negara, fungsi dan hubunganya antara satu dengan yang lain
Hukum dasar yang tidak tertulis yang berlaku dan dipatuhi oleh para pendukungnya, lazim disebut …
Konveksi
Konvergensi
Komisi
konvensi
Undang undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Pernyataan ini merupakan pendapat dari …
Herman heller
Karl marx
L.J Van Apeldoorn
Miriam budiarjo
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh …
Presiden
Anggota DPR
Anggota MPR
Menteri
