NEW
Font size
WorksheetsUTS X-3
Total questions: 25
Worksheet time: 4mins
Yang dimaksud dengan eksekutif dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah ...
Badan yang diberi kekuasaan untuk membuat Undang-Undang Dasar
Badan yang diberi kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang
Badan yang diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksaan Undang-Undang
Badan yang diberi kekuasaan untuk membuat Undang-Undang
Badan yang diberi kekuasaan untuk mengubah dan menetapkanUndang-Undang Dasar
Dalam ajaran Trias Politica, yang dianggap sebagai pemeritah dalam arti sempit adalah ...
Badan Legislatif
Badan Yudikatif
Badan Eksekutif
Badan Federatif
Badan Konstitutif
Berikut ini pernyataan yang benar terkait dinamika demokrasi di Indonesia dalam hal pemilihan presiden...
Ir. Soekarno, Soeharto dan Susilo Bambang Yudoyono adalah presiden yang dipilih oleh Rakyat
Ir. Soekarno, Soeharto dan Susilo Bambang Yudoyono adalah presiden yang dipilih oleh MPR
Ir. Soekarno dipilih oleh MPR, Soeharto dipilih PPKI dan Susilo Bambang Yudoyono dipilih oleh rakyat
Ir. Soekarno dipilih oleh PPKI, Soeharto dipilih MPR dan Susilo Bambang Yudoyono dipilih oleh rakyat
Ir. Soekarno dipilih oleh Rakyat, Soeharto dipilih PPKI dan Susilo Bambang Yudoyono dipilih oleh MPR
Yang menjadi karakter utama dari demokrasi Pancasila adalah ...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Perhatikan Pernyataan berikut ini :
1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
2. Penyalahgunaan kekuasaan
3. Rendahnya kesadaran HAM
4. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
5. Sikap tidak toleran
6. Penyalahgunaan teknologi
7. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
Faktor Internal yang menjadi penyebab pelanggaran kasus HAM terdapat pada no ...
1, 2 dan 3
1, 2, dan 6
1, 3 dan 5
1, 3 dan 7
4, 5 dan 6
Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum merupakan substansi HAM dalam nilai dasar Pancasila yang terkait dengan ...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Hak Asasi Mmanusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Pernyataan ini bermakna bahwa ...
Penggunaan HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan .
Tidak ada seorang pun diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya
HAM merupakan instrumen untuk membatasi hubungan personal antara manusia
Tanpa HAM manusia dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna
HAM seseorang dapat dicabut oleh siapapun juga
Instrumen HAM di Indonesia adalah ...
UU No. 99 tahun 1999
UU No. 39 tahun 1999
UU No. 40 tahun 1999
UU No. 41 tahun 1999
UU No. 39 tahun 1939
Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Jenis Ham yang terkait dengan pernyataan ini adalah ...
Hak hidup
Hak kebahagiaan
Hak kebebasan
Hak melanjutkan keturunan
Hak memperoleh pelayanan kesehatan
Dalam menjalankan kewajibannya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden. Hal ini dipertegas dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal ...
Pasal 4 ayat 1
Pasal 4 ayat 2
Pasal 22 E ayat 2
Pasal 17 ayat 2
Pasal 20 ayat 1
Kekuasaan Yudikatif di Indonesia dilakukan oleh ...
DPR dan DPD
Presiden dan Wakil Presiden
Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi
DPR dan MPR
Mahkamah Konstitusi dan MPR
Lembaga negara yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri di Indonesia adalah ...
Mahkamah Agung
DPD
DPR
MPR
Presiden
Meskipun masa jabatan presiden Indonesia ditentukan 5 tahun, namun seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh ...
DPD
Mahkamah Konstitusi
MPR
DPR
Komisi Pemilihan Umum
Sesuai dengan pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, usul pemberhentian presiden dalam masa jabatannya dilakukan oleh ...
MPR
Rakyat
DPD
DPR
KPU
Dalam sistem pemerintahan Parlementer, jabatan kepala pemerintahan dijabat oleh ...
Presiden
Raja
Perdana Menteri
Ratu
Menteri-menteri
Bukti berikut yang bisa menjadi alasan bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial adalah ...
Jabatan menteri ditentukan oleh DPR/Parlemen
Presiden dapat membubarkan parlemen
Legislatif tidak dapat menjatuhkan eksekutif
Mentei-menteri bertanggung jawab kepada DPR
Kedudukan presiden hanya sebagai kepala pemerintahan saja
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kepala pemerintahan dijabat oleh presiden. Hal ini diperkuat oleh ...
Pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945
Pasal 4 ayat 2 UUD NRI tahun 1945
Pasal 5 ayat 2 UUD NRI tahun 1945
Pasal 17 ayat 2 UUD NRI tahun 1945
Pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945
Berikut ini yang termasuk tugas presiden sebagai kepala negara adalah ...
Menjalankan UU
Membuat peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya
Mengangkat menteri
Memberhentikan menteri
Memberikan gelar pahlawan nasional kepada orang yang berjasa kepada negara
Dalam tugasnys sebagai kepala negara, Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi memerlukan pertimbangan dari ...
DPR
MPR
KPK
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Lembaga negara yang menangani kasus kasasi adalah ...
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Presiden
Komisi Yudisial
DPR
Sistem pemerintahan yang dianut Negara Indonesia adalah ...
Federasi
Monarkhi
Parlementer
Republik
Presidensial
Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka ia digantikan oleh ...
Menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan secara bersama-sama
Ketua MPR sampai akhir masa jabatannya
Wakil presiden sampai habis masa jabatannya
Ketua DPR sampai terpilihnya presiden yang baru
Presiden baru hasil pilihan rakyat melalui pemilihan umum
Nilai Pancasila yang kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari disebut...
Nilai dasar
Nilai instrumental
Nilai praksis
Nilai kesusilaan
Nilai kesopanan
Jika Presiden dan wakil presiden berhenti atau diberhentikan sebelum akhir masa jabatannya, maka pelaksana sementara tugas kepresiden adalah ...
Ketua MPR
Ketua DPR
Kapolri
Panglima TNI
Menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan secara bersama-sama
Lembaga negara yang bertugas menegakkan harkat dan martabat hakim adalah ...
DPR
MPR
Komisi Yudisial
Presiden
DPD
