NEW
Font size
WorksheetsPPH PASAL 21 (ADM PERPAJAKAN)
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Berikut adalah unsur-unsur pajak......
Dipungut oleh negara berupa barang
Ada jasa timbal secara langsung bagi penyetor pajak
Dipungut berdasarkan Undang-undang
Digunakan untuk membiayai Satker dimana bendahara menyetor pajak
Keterlambatan SPT Masa Pasal 21, oleh bendahara dapat dikenakan sanksi . . . .
Rp. 500.000,00
Rp. 50.000,00
Rp.1.000.000,00
Rp. 100.000,00
Berikut jangka waktu penyetoran pajak yang benar . . .
Penyetoran PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.
Penyetoran PPh pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.
Penyetoran PPh pasal PPh pasal 23 selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal pembayaran.
Penyetoran PPN selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.
Berikut di bawah ini adalah bukan merupakan bentuk darai Bukti Penerimaan Negara.....
Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing.
Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC.
Dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking.
Kuitansi bank untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB.
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak . . . .
Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Wajib Pajak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
Wajib Pajak memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
Berikut dibawah ini yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri:
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan
Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimana pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Berikut di bawah ini adalah bukan termasuk penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.....
Penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas
Penghasilan dari usaha dan kegiatan
Penghasilan dari hadiah undian
Penghasilan dari bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
Iwan adalah PNS dengan status kawin dengan 1 anak, maka PTKP yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan Iwan adalah .....
Rp. 54.000.000,00
Rp. 58.500.000,00
Rp.63.000.000,00
Rp.67.500.000,00
Berikut di bawah ini adalah bukan termasuk penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan:
Penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas
Penghasilan dari usaha dan kegiatan
Penghasilan dari hadiah undian
Penghasilan dari bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
Iwan adalah PNS dengan status kawin dengan 2 anak, maka PTKP yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan Iwan adalah...
Rp. 54.000.000,00
Rp. 58.500.000,00
Rp.63.000.000,00
Rp.67.500.000,00
Berikut adalah pernyataan yang benar terkait NPWP bendahara pengeluaran ....
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
Apabila terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, harus mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP baru.
Persyaratan objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Persyaratan subjektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Berikut jangka waktu pelaporan pajak terutang yang benar.. .
Pelaporan PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
Pelaporan PPh pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.
Pelaporan pasal PPh pasal 23 tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.
Pelaporan PPN selambat-lambatnya tanggal 14 setelah masa pajak berakhir.
Berikut adalah pernyataan yang benar terkait penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut bendahara.....
PPh pasal 21 dipotong , disetorkan dan dilaporkan setiap bulan.
PPh pasal 23 dipotong, disetorkan jika ada transaksi dan dilaporkan setiap bulan.
PPh pasal 22 dipungut, disetorkan jika ada transaksi dan dilaporkan setiap bulan.
PPN dipungut, disetorkan dan dilaporkan setiap bulan.
Berikut adalah pernyataan yang benar terkait penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut bendahara.....
PPh pasal 21 dipotong , disetorkan dan dilaporkan setiap bulan.
PPh pasal 23 dipotong, disetorkan jika ada transaksi dan dilaporkan setiap bulan.
PPh pasal 22 dipungut, disetorkan jika ada transaksi dan dilaporkan setiap bulan.
PPN dipungut, disetorkan dan dilaporkan setiap bulan.
Berikut ini adalah termasuk jasa yang dipungut PPN adalah . . . .
Jasa perhotelan.
Jasa kesenian/hiburan.
Jasa pelayanan medis.
Jasa sewa gedung
Objek pemungutan Bea Meterai adalah . . . .
Dokumen.
Surat tanda/Stuk.
Kuitansi.
Perjanjian.
Iwan Prayitno adalah seorang PNS dengan status K/3, Penghasilan Tidak Kena Pajak yang bisa dikurangkan terhadap penghasilannya, sebesar.....
58.500.000
63.000.000
67.500.000
72.000.000
Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dengan jumlah paling banyak 50 juta dikenakan tarif PPh sebesar....
5%
10%
15%
25%
Besarnya PTKP dalam satu tahun pajak ditentukan oleh kondisi atau keadaan wajib pajak pada
Awal memiliki status sebagai wajib pajak
1 Januari tahun pajak berjalan
31 Desember tahun pajak sebelumnya
Bulan pertama menerima gaji/penghasilan
Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dengan jumlah paling banyak 250 juta dikenakan tarif PPh sebesar....
5%
10%
15%
25%
