NEW
Font size
WorksheetsPPK Quiz
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
1.Sebutkan kriteria-kriteria Badan Usaha yang dapat dilapsekan:
Badan Usaha sudah tidak beroperasi, Badan Usaha Pailit dan Badan Usaha Ganda yang tidak terdapat peserta
Badan Usaha sudah tidak beroperasi, Badan Usaha Pailit dan Badan Usaha tidak terdapat peserta
Badan Usaha sudah tidak beroperasi, Badan Usaha Pailit dan Badan Usaha menunggak iuran
Badan Usaha yang tidak terdapat peserta diakibatkan penggabungan entitas Badan Usaha, Badan Usaha tidak terdapat peserta dan Badan Usaha Pailit
Yang harus disiapkan dalam penyisiran Badan Usaha agar kegiatan canvassing bisa berjalan dengan efektif dan efisien yaitu, kecuali?
Data badan usaha pada area yang akan dilakukan canvassing
Telepon awal untuk memastikan alamat badan usaha dan membuat janji dengan HRD badan usaha
Route efektif kegiatan canvassing dan sarana dan prasarana yang akan dibawa pada saat kegiatan canvassing
Titik koordinat (latitude, longitude) badan usaha sesuai yang tertera di google map
Langkah-langkah dalam melakukan kegiatan canvassing yaitu?
Membuat turunan target peserta, penentuan area canvassing, kunjungan dan pelaporan
Penentuan sasaran BU canvassing penentuan area canvassing, kunjungan dan pelaporan
Perencanaan, kunjungan Badan Usaha, pelaporan kunjungan canvassing dan monitoring evaluasi
Perencanaan, kunjungan Badan Usaha dan monitoring evaluasi
Manakah dasar regulasi Pemerintah tentang pengembangan Sistem Perijinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)?
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
Berapa target tingkat pemahaman masyarakat Non Peserta terhadap Prosedur, Hak, dan Kewajiban Peserta JKN-KIS?
65%
82%
90%
79%
Pada tahun 2019, promosi JKN-KIS yang digalakkan melalui Iklan Layanan Masyarakat mengangkat tema tentang....
Berbuat Kebaikan Bagi Sesama
Program Donasi JKN-KIS
Kepatuhan Mendaftar dan Membayar Iuran JKN-KIS
Perluasan Kanal Pendaftaran Peserta JKN-KIS
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program JKN-KIS, media konvensional yang digunakan adalah, kecuali ....
Televisi
Radio
BPJS Kesehatan Care Center 1 500400
Media Luar Ruang
Peraturan Direksi nomor 33 tahun 2017 adalah tentang ...
Pedoman Integrasi Antar Fungsi untuk Penegakan Kepatuhan dalam Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Iuran bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Swasta
Pedoman Integrasi Antar Fungsi untuk Penegakan Kepatuhan dalam Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Pendapatan Iuran bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Swasta
Pedoman Integrasi Antar Fungsi untuk Penegakan Kepatuhan dalam Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kolektabilitas Iuran bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Swasta
Pedoman Integrasi Antar Fungsi untuk Penegakan Kepatuhan dalam Perluasan Kepesertaan, Kepesertaan dan Peningkatan Iuran bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Swasta
Apabila Pemberi Kerja secara nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan, maka kebijakan yang berlaku di BPJS Kesehatan adalah seperti dibawah ini, kecuali:
Perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk penegakkan kepatuhan dalam hal pemberian sanksi adminsitrasi public.
Pendaftaran Pekerja BU secara perorangan sebagai Peserta JKN ditangguhkan.
Penegakan Kepatuhan kepada BU untuk mendaftarkan seluruh karyawannya.
Pekerja yang bersangkutan didaftarkan sebagai Peserta PBPU.
Dalam peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019, diatur tata cara pemeriksaan kepatuhan yaitu:
Pemeriksaan Data dan Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan Kepatuhan Pendaftaran, Penyampaian Data dan Pembayaran Iuran
Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan Data dan Pemeriksaan Kantor
Sesuai dengan strategi percepatan penyelamatan piutang iuran tahun berjalan, maka:
BU menunggak yang telah dilimpahkan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pelaksanaan mediasi melalui instansi kejaksaan setempat
BU menunggak dilakukan pemeriksaan lapangan
Menggugat BU dengan gugatan PMH di pengadilan
Dalam konten publikasi, yang bukan termasuk alasan mengapa iuran harus naik adalah...
Banyak masyarakat menunggak padahal mampu bayar iuran
Agar Program JKN-KIS tidak berhenti karena manfaat sudah banyak dirasakan
Perlu gotong royong semua pihak, sementara Pemerintah sudah berkontribusi cukup besar pada anggaran JKN- KIS
Sudah 4 tahun tidak iuran naik sementara inflasi biaya kesehatan naik
Apa dasar hukum implementasi Autodebit iuran bagi peserta PBPU BPJS Kesehatan ?
PerBPJS Nomor 5 Tahun 2018
PerBPJS Nomor 6 Tahun 2018
PerBPJS Nomor 5 Tahun 2019
PerBPJS Nomor 6 Tahun 2019
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wilayah UHC untuk mendapatkan privilege kepesertaan langsung aktif adalah sebagai berikut, kecuali:
Mendapatkan persetujuan Deputi Direksi Wilayah
Mendapatkan persetujuan Diserta
Menandatangani Perjanjian Kerja Sama UHC
Cakupan kepesertaan minimal 95% dari total penduduk
Penandatanganan PKS UHC dengan kepesertaan langsung aktif dapat dilakukan oleh Kantor Cabang pada saat:
Pemda telah mencapai min. 95% dari total penduduk, analisis fiskal terpenuhi (baik), data NIK valid.
Pemda telah mencapai min. 98% dari total penduduk, analisis fiskal terpenuhi (baik), data NIK valid.
Pemda telah mencapai min. 95% dari total penduduk, analisis fiskal terpenuhi (baik), data NIK valid, telah mendapatkan persetujuan Diserta
Pemda telah mencapai min. 98% dari total penduduk, analisis fiskal terpenuhi (baik), data NIK valid, telah mendapatkan persetujuan Diserta
Untuk meminimalisasi adverse selection, pendaftaran PBPU/BP kolektif wajib didaftarkan satu keluarga. ketentuan ini dikecualikan bagi:
PBPU/BP Kolektif karyawan koperasi dan pensiunan non penyelenggara negara
PBPU/BP Kolektif mahasiswa/peserta didik dan pensiunan non penyelenggara negara
PBPU Kolektif WNA dan Pekerja Buruh Harian Lepas
PBPU Kolektif pensiunan dan pekerja Buruh Harian Lepas
Terhadap pemeriksaan kepatuhan pembayaran iuran apabila badan usaha tidak patuh maka ....
diberikan surat peringatan
dilimpahkan ke petugas pemeriksa
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat
diberikan surat teguran tertulis pertama
Unit kerja yang bertanggung jawab memantau pembayaran iuran pertama Badan Usaha adalah ...
Fungsi Penagihan Iuran
Fungsi Perluasan Peserta
Fungsi Penagihan Iuran berkoordinasi dengan Fungsi Perluasan Peserta
Fungsi Perluasan Peserta berkoordinasi dengan Fungsi Penagihan Iuran
Berapa lama Badan Usaha menerima Virtual Account, username dan password edabu bila melakukan registrasi via web?
maksimal 1x24 jam sejak BU melakukan aktivasi
maksimal 3x34 jam sejak BU melakukan aktivasi
maksimal 3 jam sejak BU melakukan aktivasi
maksimal 1 jam sejak BU melakukan aktivasi
Jika ada VA Badan usaha ganda dan VA baru belum ada data karyawannya, mana yang dilapsekan?
VA BU lama
VA BU baru
keduanya benar
keduanya salah
Kriteria BU yang bisa dilapsekan adalah, kecuali ...
BU pailit
BU tidak ditemukan
BU ganda dan terdapat peserta
BU sudah tidak beroperasi
Berikut merupakan tugas RO, kecuali ...
Rekrutmen peserta
Kemitraan dengan Badan Usaha
Input data PDS pada aplikasi kepesertaan
Pemutakhiran data BU
Besaran iuran untuk peserta segmen BUMD adalah
2,5% dan 2,5%
1,5% dan 3,5%
2% dan 3%
1% dan 4%
Kode akun untuk pembayaran PPNPN dan BLU adalah, kecuali ...
81151
81143
81141
81153
Pernyataan yang salah terkait kewenangan fungsi administrasi kepesertaan dalam mengirimkan umpan balik data kepesertaan dengan potensi ketidakpatuhan sekaligus sebagai peringatan kepada badan usaha yaitu ...
Jumlah pekerja yang didaftarkan dalam masterfile kurang dari jumlah pekerja yang tercantum aplikasi pemasaran
Badan Usaha tidak melakukan pendaftaran pekerja sesuai UMK yang berlaku
Data gaji yang disampaikan/dilaporkan sebagai dasar perhitungan iuran seluruh pekerja memiliki nilai yang sama
Data gaji pekerja yang selisih antara masterfile kepesertaan BPJS Kesehatan dan data dari pertukaran dengan BPJS Kesehatan
