WorksheetsPH 3
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah …
. Polisi menggunakan jalur busway
. Membayar pajak tepat pada waktunya
Membuang sampah pada tempatnya
. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
Menyebrang jalan pada zebra cross
Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
. Mengucilkan para pelaku korupsi
Mengawasi para penegak hukum
. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi
. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah…
Komisi Yudisial
. Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Hakim Agung
Kejaksaan Agung
Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah
Sarana dan prasarana
Kesadaran hukum masyarakat
Perkembangan masyarakat
politik
kebijakan penguasa negara
Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah
Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
. Menguji UU terhadap UUD
. Memutuskan pembubaran partai politik
. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden
Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...
Tata usaha negara
Negeri
Agama
Tinggi
Militer
Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
. Membentuk seluruh partai politik
menguji undang –undang terhadap UUD
Mengangkat memberhentikan hakim
Memutus peradilan tingkat kasasi
Menguji secara material UUD 1945
Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah…
DPA
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
Pasal 28 ayat 1
Pasal 26 ayat 1
Pasal 27 ayat 2
. pasal 27 ayat 1
. pasal 29 ayat 2
Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang....
pelaksanaan hukum
Pengawasan
Pengamanan
Pemberi nasehat
Peradilan
. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ....
Sosial, ekonomi dan function publik
Hankam, politik dan sosial
Sosial, politik dan ekonomi
Politik, hankam dan HAM
Ekonomi, politik dan budaya
. Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan ....
Mahkamah Konstitusi
Agama
Umum
Militer
Tata usaha negara
Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah ....
Penguasa negara
Undang undang
Budaya
Kesadaran Masyarakat
Politik
Ius constitutum adalah hukum yang
Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu
berlaku umum dalam suatu negara
Memuat perintah dan larangan
Hanya berlaku bagi orang tertentu
Mengatur cara melaksanakan aturan
Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum
Formal
Objektif
Positif
Subjektif
Materiil
Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian
. alinea 4 pembukaan
pembukaan
aturan tambahan
batang tubuh
aturan peralihan
Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....
Formal
Lokal
Objektif
Subjektif
Material
Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah
Hakim, Polisi dan KPK
KPK, Hakim dan Jaksa
KPK, Jaksa dan Pengacara
Polisi, Hakim dan Jaksa
KPK, Polisi dan Jaksa
Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah
Publik dan Privat
Traktat dan Yurisprodensi
Lokal dan internasional
Tertulis dan tidak tertulis
Objektif dan subjektif
Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
Tinggi
Umum
Militer
Agama
Negeri
Pendapat para ahli/ sarjana hukum terkemuka dinamakan ...
Yurisprodensi
Doktrin
Kebiasaan
Traktat
Justifikasi
Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....
Universal
Sementara
Fleksibel
Mendesak
Mengikat
. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang
yang melakukan korupsi
2) berani memberikan uang kepada aparat
3) menghindari sikap dan perilaku KKN
4) berani mengatakan kebenaran
5) melaporkan bila mendapati praktek uang
Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam
pemberantasan korupsi adalah...
. 2-3-5
. 1-2-3
3-4-5
2-3-4
1-3-4
Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu
Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif
peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku
. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif
Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng
Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 adalah ...
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Pengadilan tinggi
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah militer
Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
. Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
. Pengadilan negeri
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan militer
Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak....
membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial
mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi
untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat
mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi
untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat
Hukum privat , yaitu hukum yang mengatur hubungan antara indvidu satu dengan individu lain , termasuk negara sebagai pribadi , hukum privat terbaga atas:
hukum pidana dan hukum tata negara
hukum tata usaha negara dan hukum tata usaha negara
hukum internasional dan hukum pidana
hukum perdata dan hukum perniagaan (dagang)
hukum perdata dan hukum pidana
Dibawah ini ,yang bukan merupakan unsur unsur hukum adalah.......
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
peraturan itu dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib
peraturan itu bersifat memaksa
sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
menjamin kepastian hukum bagi setiap orang didalam masyarakat
Di bawah ini yang bukan, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya
Hukum undang undang
Hukum kebiasaan
Hukum adat
Hukum Traktat
Hukum Yurisprodensi
Berikut dibawah ini yang bukan,penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya.....
Hukum nasional
Hukum tata negara
Hukum internasional
Hukum asing
Hukum gereja
Dibawah ini penggolongan hukum , yang bukan berdasarkan hukum publik adalah......
Hukum pidana
hukum tata negara
hukum tata usaha negara
hukum perdata
hukum internasional
Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah....
lembaga peradilan
partai politik
. media masa
lembaga negara
perguruan tinggi
Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan ...
persaudaraan
hukuman
. keagamaan
kekeluargaan
organisasi
Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam...
memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat
memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas
memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat
merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi
memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya
Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah….
Asas-asas konsistensi
Kesadaran Hukum
Kebudayaan
Perkembangan masyarakat
Politik /penguasa
Yang tidak ternasuk ciri – ciri tindakan korupsi yaitu ...
. tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri
penyalah gunaan wewenang oleh pejabat
tindakan yang menguntungkan para pejabat
perbuatan yang dapat merugikan negara
tindakan yang merugikan kepentingan umum
Menurut survey “the transparency Internasional” tentang negara terkorup di 99 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat ...
1
2
3
4
5
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya…
Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama
Menataati peraturan yang berlaku
Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik
Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah
Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama
Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara …
. mempunyai hak dan kewajiban
wajib taat dan patuh terhadap hukum
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
mendapat perlindungan hukum
