NEW
Font size
WorksheetsPPKN STAN
Total questions: 33
Worksheet time: 25mins
Yang bukan merupakan bagian dari Paket UU Keuangan Negara adalah
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
Keuangan Negara dalam arti sempit adalah APBN. Dalam arti luas, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaaan hak dan kewajiban tersebut sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004
Pernyataan ini
Benar
Salah
Salah satu bidang pengelolaan KN adalah bidang pengelolaan fiskal yang meliputi unsur berikut, kecuali
Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro dan fiskal
Fungsi penganggaran
Fungsi perbendaharaan
Fungsi Pengawasan Keuangan
Pernyataan "setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran" mencerminkan perwujudan azas:
Tahunan
Universalitas
Kesatuan
Spesialitas
Laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawbkan kepada masyarakat. Hal ini adalah perwujudan azas:
Keterbukaan
Pemeriksaan Keuangan
Akuntabilitas
Profesionalitas
Pernyataan berikut benar mengenai Pendelegasian PKN oleh Presiden, kecuali:
Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal
Dikuasakan kepada Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya
Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
Dikuasakan kepada Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya
Yang bukan merupakan tujuan pemisahan para menteri sebagai COO dan CFO adalah
terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab
untuk memudahkan pelaksanaan pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan oleh BPK
terlaksananya mekanisme checks and balances
untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Pernyataan ini:
Benar
Salah
Dalam kaitannya dengan perekonomian, fungsi APBN berikut relevan, kecuali:
Otorisasi
Alokasi
Distribusi
Stabilisasi
Dalam penyusunan APBN, terdapat acuan yaitu fiscal rule, antara lain:
Defisit maksimal 3%
Keseimbangan primer maksimal 3%
Outsanding utang 30% PDB
Inflasi maksimal 3%
Anggaran berikut ditetapkan mandatory spendingnya, kecuali:
Anggaran Kesehatan
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Bagi Hasil
Tema APBN 2020 yatu "Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM" diwujudkan melalui beberapa strategi berikut, kecuali:
optimalisasi penerimaan Pajak melalui tax amnesty dan ekstensifikasi
kebijakan belanja negara yang berkualitas
pembiayaan kreatif dan mitigasi risiko
mobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing
Penyusunan APBN memperhatikan beberapa asumsi makro. Yang bukan termasuk asumsi makro adalah:
% Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
% Tingkat Pengangguran
Harga Minyak (USS/barel)
% Suku Bunga SPN
Berikut ini yang bukan merupakan target pembangunan sebagai pertimbangan penyusunan APBN adalah
% Tingkat Kemiskinan
Indeks Gini Rasio
Indeks Pembangunan Manusia
% Tingkat Inflasi
Salah satu fokus APBN 2020 adalah Penguatan Program
Perlindungan Sosial yang tercermin melalui program:
JKN - KIS
Program Keluarga Harapan (PKH)
Kartu Pra Kerja
Penyediaan Makanan Tambahan (PMT)
Jenis Pajak berikut memiliki perhitungan bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kecuali:
PPh Pasal 21
PPh Pasal 25/29
PPN
PBB
Anggaran negara harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Hal ini merupakan cerminan fungsi:
Otorisasi
Alokasi
Distribusi
Stabilisasi
Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara. Pernyataan tersebut:
Benar
Salah
Jika keseimbangan Primer ≤ 0, maka:
Pembayaran pokok utang harus dibayar dari sumber pembiayaan (misalnya dengan menarik utang baru)
Sebagian pendapatan negara dapat digunakan untuk membayar pokok hutang
Pembayaran bunga utang harus dibayar dari sumber pembiayaan yang baru
Sebagian pendapatan negara dapat digunakan untuk membayar bunga hutang
Yang bukan termasuk bagian "Transfer ke Daerah" adalah
Dana Alokasi Umum
Dana Desa
Dana Bagi Hasil
Dana Keistimewan DIY
Yang bukan merupakan jenis PNBP adalah:
Pendapatan SDA
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan
Pendapatan Hibah
Pendapatan BLU
Pernyataan yang salah adalah
Keseimbangan Umum mencerminkan besar Defisit atau Surplus Anggaran
Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Keseimbangan Primer menghitung Total Pendapatan dikurangi Total Belanja
Keseimbangan Primer ≥ 0, maka pembayaran (sebagian atau seluruh) bunga utang bisa dibayar dari pendapatan
Pajak berikut yang termasuk Pajak Daerah adalah
Pajak Hotel dan Restoran
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penghasilan (PPh)
Bea Materai
Penjabaran visi, misi, program presiden terpilih terdapat dalam:
RPJP
RPJM
RKP
Renstra
Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah adalah
Renstra K/L
Renja K/L
RKA K/L
DIPA K/L
Ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L disebut
Pagu Indikatif
Pagu Anggaran
Pagu Definitif
Alokasi Anggaran
Yang bukan merupakan tujuan unified budget adalah:
Untuk mencapai efisiensi alokasi dana
Untuk memperjelas keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran hasil yang diharapkan
Untuk mengurangi peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran
Untuk mengintegrasikan perencanaan belanja rutin dan belanja modal
Performance Based Budgeting diwujudkan dengan 3 strategi berikut, kecuali
money follow function & programme
output & outcome oriented
key performance indicators
let the manager manages
Penetapan kebijakan tahun ini yang dikaitkan dengan prakiraan maju adalah perwujudan pendekatan anggaran:
Unified Budget
Performance Based Budgeting
MTEF
Output & Outcome Oriented
Penganggaran berbasis kinerja memiliki 3 instrumen, kecuali
Standar Kinerja
Indikator Kinerja
Standar Biaya
Evaluasi Kinerja
Tidak termasuk kelompok belanja pemerintah berdasarkan fungsi, yaitu:
Perlindungan sosial
Lingkungan hidup
Pariwisata dan budaya
Kesejahteraan rakyat
Pengeluaran berikut dikelompokkan sebagai belanja pegawai, kecuali:
Pemberian uang makan PNS
Pembayaran pensiunan PNS
Pembayaran perjalanan dinas PNS
Pembayaran tunjangan struktural hakim
Belanja pemerintah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat, lebih tepat masuk ke kelompok belanja:
Barang
Hibah
Bantuan Sosial
Subsidi
