Font size
WorksheetsPPKn kls 8 bab 1-3
Total questions: 114
Worksheet time: 1hrs 23mins
Pancasila merupakan norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. pernyataan tersebut merupakan Pancasila sebagai....
Dasar negara
Pandangan hidup
Kepribadian bangsa
Ideologi bangsa
Pancasila merupakan kesepakatan bersama wakil-wakil rakyat melalui sidang BPUPKI dan PPKI, hal tersebut adalah makna fungsi Pancasila sebagai.....
Sumber dari segala sumber hukum
Perjanjian luhur
Dasar negara
Kepribadian bangsa
Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia maksudnya....
Pedoman untuk mengatur tata penyelenggaraan negara
Sumber dari segala sumber hukum
Memberikan ciri khas kepada bangsa Indonesia
Petunjuk arah bagi semua aktivitas bangsa Indonesia
Pancasila mempersatukan dan memberi petunjuk untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai...
Ideologi negara
Cita-cita bangsa
Dasar negara
Pandangan hidup
Mewujudkan keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, merupakan perwujudan nyata Pancasila, yaitu sila....
Ketuhanan yang maha esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada lingkungan sekolah, seluruh warga sekolah harus menerapkan budaya 3S. Hany selalu menerapkan budaya 3S kepada guru dan teman-temannya.
Yang dimaksud dengan budaya 3S adalah....
Selalu senyum dan salam
Setiap saat salaman
Senyum sapa dan salam
Selalu sapa dan senyum
Pada saat libur sekolah, Aisya dan keluarga pergi ke Jawa menemui neneknya. Di sana ia selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar rumah neneknya.
Sikap Aisya merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan....
Keluarga
Sekolah
Masyarakat
Berbangsa dan bernegara
Pak Okta adalah RT 03 di talang subur, setiap ada kegiatan nasional di RT 03 selalu mengadakan kegiatan perlombaan. Sebelum mengadakan lomba, pak Okta melakukan musyawarah bersama warga untuk menentukan panitia, kegiatan lomba dan lain-lain, agar kegiatan berjalan dengan lancar.
Sikap pak Okta merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan...
Keluarga
Masyarakat
Berbangsa
Bernegara
Perhatikan pernyataan berikut !
1. Menaati tata tertib diskusi
2. Menghormati pendapat orang lain
3. Menghormati orang yang sedang beribadah
4. Tidak memaksakan kehendak
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan contoh pengamalan sila ke empat Pancasila ditunjukkan oleh nomor...
1, 2, dan 3
2, 3, dan 4
1, 2, dan 4
1, 3, dan 4
Berikut yang bukan merupakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat Indonesia adalah.....
Dalam pergaulan menjaga tutur kata
Suka menolong dan cinta sesama
Bersikap individualis dan egosentris
Memiliki rasa percaya dan takwa kepada Tuhan
Perhatikan beberapa contoh perilaku dibawah ini !
1. Memiliki semangat tenggang rasa
2. Menghargai hasil karya orang lain
3. Mengakui persamaan derajat
4. Menjunjung semangat hidup rukun
Perilaku yang sesuai nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah....
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
2 dan 4
berikut ini yang termasuk dalam wujud penerapan nilai-nilai pancasila sila kempat adalah...
menghormati keputusan pemimpin rapat
menghargai dan menghormati pendapat orang lain
menghormati orang lain yang lebih tua
tidak bergaya hidup mewah dan individualis
Pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke 2 terdapat cita-cita NKRI yaitu...
Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Merdeka, bersatu, bersama, adil dan makmur
Bersatu, bersama, adil dan makmur
Rumusan dasar negara yang sah terdapat pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 yaitu alinea....
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan NKRI yang terdapat pada...
UUD NRI tahun 1945
Pembukaan UUD NRI tahun 1945
Peraturan perundangan
Undang-undang
Ideologi negara yang tidak mengakui adanya Tuhan adalah..
Pancasila
Dasar negara
Komunisme
Philosofische grondslag
Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka mengandung konsekuensi bahwa....
Semua peraturan harus mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila
Semua peraturan yang ada sebelum UUD NRI tahun 1945 proklamasi tidak berlaku
Semua peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila
Hanya peraturan pemerintah yang harus mengandung nilai-nilai Pancasila
Berikut ini yang tidak termasuk alat pemersatu bangsa adalah....
Lambang negara
Bahasa Indonesia
Bahasa daerah
Pancasila
Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) sering di sebut juga dengan.....
Dasar negara
Philosofische grondslag
Eka Prasetia pancakarsa
Nilai-nilai Pancasila
Kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh...
Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan Federatif
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Persuasif
Tokoh yang memperkenalkan teori Trias Politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah...
Montesquieu
John Locke
Jimmly Asshiddiqie
Afdi Afdian
Kekuasaan yang dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang diatur dalam pasal...
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 3 ayat (1)
Pasal 4 ayat (1)
Pasal 5 ayat (1)
Dibawah ini yang bukan merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah...
Memegang kekuasaan pemerintahan
Menetapkan peraturan pemerintah
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara
Nilai spiritual dalam pancasila tertuang dalam sila ke ...
1
2
3
4
Landasan hukum yang menegaskan Pancasila sebagai ideologi nasional negara Republik Indonesia adalah Pembukaan UUD 1945 alinea .....
pertama
kedua
ketiga
keempat
Berikut ini yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah .....
norma dasar yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia Indonesia
penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia
cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan
kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia
Sidang PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tanggal ....
1 Juni 1945
22 Juni 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan sebagai ....
tujuan hidup masyarakat
pedoman hidup masyarakat
pegangan hidup warga negara
landasan penyelenggaraan pemerintahan
Contoh sikap yang mencerminkan lambang sila di atas adalah ....
menolong korban bencana alam
menjalankan ibadah sesuai dengan agamannya masing-masing
menggunakan haknya dalam pemilihan umum
menggunakan produk-produk dalam negeri
Naskah Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara setelah direvisi kemudian disahkan oleh PPKI kemudian menjadi bagian dari UUD 1945 adalah ....
pembukaan
penjelasan
pasal-pasal
aturan peralihan
Pasal 29 ayat 2 UUD tahun 1945menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama Pancasila. Hal tersebut menunjukkan manfaat Pancasila bagi bangsa dan negara sebagai ....
kepribadian bangsa
sumber hukum
perjanjian luhur
jiwa bangsa Indonesia
Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ....
cita-cita dan tujuan bangsa
landasan yang mengatur pemerintahan negara
gambaran sikap dan perilaku manusia Indonesia
penunjuk dan pedoman hidup bangsa Indonesia
Tokoh yang memberikan gagasan mengenai rancangan dasar negara pada tanggal 29 Mei - 1Juni adalah ....
M. Yamin, Mr. Soepomo, M. Hatta
M. Yamin, Ir. Soekarno, Radjiman Wedyodiningrat
Mr. Soepomo, Ir Soekarno, M. Hatta
M. Yamin, Mr. Soepomo,Ir Soekarno
Gambar di atas ini mencerminkan nilai Pancasila yang berbunyi ....
kemanusiaan yang adil dan beradab
persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dama permusyawaratan perwakilan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada Sidang PPKI keberapa Pengangkatan Ir.Soekarno sebagai presiden dan Hatta wakilnya?
17 agustus 1945
18 agustus 1945
20 agustus 1945
22 agustus 1945
Cita- Cita Bangsa Indonesia tertuang dalam UUD alinea ke ...
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
UUD dan Pancasila dikatakan sebagai cita –cita bangsa maksudnya adalah....
A. menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera
B. Menumbuhkan kesadaran hukum
C. Ciri khas
D.tolak ukur
Apa maksud dari piramid di samping kedudukan undang-undang sebagai hukum....
A. ter- Rendah
B. ter- Sedang
C.ter- Tinggi
D. ter- Besar
Gambar di samping adalah salah satu bentuk peraturan ..
A. Peraturan Negara
B. Peraturan Presiden
C. Peraturan daerah/ Provinsi
D. Peraturan hukum
Dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan...
A. penguasa
B. Rakyat
C. Presiden
D. DPR
Ketentuan UUD 1945 menyatakan, bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah ....
A. DPR
B. MPR
C. DPRD
D Legislatif
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah/ merevisi UUD 1945 adalah ....
A. Presiden
B. DPR
C. DPD
D. MK
Rumusan pancasila secara yuridis konstitusional, terdapat dalam ….
Piagam jakarta
Tap Mprs No.Xx/Mprs/1966
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mukadimah UUDS 1950
Di samping hukum dasar tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu ….
Konvensi
Konfrensi
Kontruksi
Komitmen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas ….
Pembukaan
Pembukaan dan Pasal-Pasal
Batang tubuh dan penjelasan
Pasal-pasal dan ayat-ayat
Cara mengubah UUD NRI memerlukan cara yang tidak mudah, dikenal dengan istilah ….
Fleksibel
Rigid
Posible
Imposible
Yang dimaksud sifat UUD NRI Tahun 1945 tertulis adalah ….
Memuat aturan-aturan dan ketentuan
Memuat aturan-aturan pokok
Rumusannya jelas, dan merupakan hukum yang mengikat
Rumusannya tidak jelas, dan tidak mengikat
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai ….
Alat penguasa, pengatur, pengikat
Alat evaluasi, penilai, pengatur
Alat kontrol, pengatur, penekan
Alat kontrol, pengatur, penentu
Fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat control adalah ….
Mengawasi apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi (UUD)
Mengawasi apakah aturan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan norma hukum yang lebih rendah
Mengawasi bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan
Mengawasi penentu hak dan kewajiban negara, aparat, dan warga negara
Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, disebut ...
undang-undang
peraturan perundang-undangan
Peraturan Pemerintah (PP)
perundang-undangan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), ditetapkan oleh presiden dalam hal ...
kegentingan memaksa
presiden berhalangan
negara membutuhkan
negara dalam keadaan bahaya
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan ...
hak asasi manusia
hak dan kewajiban warga negara
keuangan negara
otonomi daerah
undang-undang dibuat untuk melaksanakan ...
Undang-Undang Dasar
Tap. MPR
Perppu
Peraturan Pemerintah (PP)
Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. sumber hukum nasional adalah ...
hukum adat
Pembukaan UUD 1945
pancasila
Proklamasi Kemerdekaan RI
uNDANG-UNDANG DIBUAT OLEH ...
DPR
presiden
MPR
DPR bersama Presiden
Peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 karena UUD 1945 merupakan ...
hukum dasar
dibuat oleh para pendiri negara
memuat hal-hal yang prinsipil
hukum tertulis
Berikut ini merupakan dampak apabila rakyat tidak terlibat dalam penyusunan perundangan adalah ...
masyarakat akan merasa puas dengan berlakunya hukum
seluruh aturan dalam hukum akan dilaksanakan masyarakat
masyarakat akan mendukung tegaknya hukum
terjadi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada hukum
Ketentuan yang mensyaratkan bahwa UUD 1945 dapat diubah adalah apabila disetujui oleh 2/3 anggota ...
DPR
MPR
DPD
Kabinet
Dalam membentuk UU, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ...
DPR
MPR
MA
BPK
Materi yang diperhatikan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah merupakan materi muatan dari ...
peraturan daerah provinsi
peraturan daerah kabupaten/kota
peraturan presiden
UUD NRI Tahun 1945
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI disebut dengan asas ...
kemanusiaan
kebangsaan
kekeluargaan
keadilan
Rancangan peraturan daerah yang disetujui DPRD ditandatangani oleh ...
presiden
DPR
menteri dalam negeri
kepala daerah
berikut ini yang termasuk peraturan daerah, antara lain ...
keputusan bupati
intruksi menteri
keputusan menteri
keputusan presiden
Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh ...
DPRD bersama gubernur
DPRD bersama wali kota/ bupati
Presiden dan DPR
DPR
Menegakan hukum berarti menegakan peraturan, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu bila dihadapkan dengan suatu peraturan maka sikap yang tepat adalah ...
taat karena sudah mengetahuinya
mengetahui dengan tidak mentaatinya
mentaati jika menguntungkan
mentaati sesuai dengan isinya
Berikut ini termasuk peraturan daerah, Kecuali ...
peraturan daerah provinsi
keputusan gubernur
keputusan menteri
keputusan bupati/wali kota
salah satu ciri peraturan perundang-undangan adalah ...
bersifat konkret
bersifat abstrak
mengikat orang-orang tertentu
bersifat tertulis
Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu kita sebagai warga negara dilarang ...
menunjuk pembela dalam proses pengadilan
ikut menyelesaikan persoalan orang lain
bertindak main hakim sendiri
membela diri atas tuduhan hukum
Ketetapan MPR dibuat oleh MPR dengan maksud menjabarkan
a. Undang-undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Undang-undang Dasar 1945
Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan
a. ketetapan
b. keputusan
c. peraturan
d. norma
Undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan
a. Mahasiswa
b. DPR
c. MA
d. BPK
Dalam keadaan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan
a. Peraturan Pemerintah (PP)
b. Keputusan Presiden (Keppres)
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
d. Peraturan Daerah (Perda)
Berikut ini yang menjadi dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....
Pembukaan UUD 1945
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam keadaan memaksa (kegentingan yang memaksa) adalah ....
Perpu
UU
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
DPR dan DPD
DPR dan MPR
Presiden dan DPR
MA dan MK
Proses Pembentukan Perundang-Undangan pada Tahapan ke-3 adalah ....
pengesahan
penyusunan
perencanaan
pembahasan
Proses Pembentukan Perundang-Undangan pada Tahapan ke-4 adalah ....
pengesahan
penyusunan
pembahasan
perencanaan
Proses Pembentukan Perundang-Undangan pada Tahapan ke-1 adalah ....
pengesahan
penyusunan
pembahasan
perencanaan
Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...
Kepres
perundang-undangan
pembukaan UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis
2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) berisi aturan pola dan tingkah laku
4) didasarkan pada hukum tertinggi
5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...
untuk diketahui oleh masyarakat umum
untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite
untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...
Perrpu
Perpres
UU
PP
Dalam tahapan persiapan dan perancangan Undang-undang dilakukan sebuah seminar. Seminar berguna untuk ...
mencari fakta mengenai materi yang akan di RUU-kan
supaya dapat disetujui DPR
diketahui banyak pihak
memperoleh masukan dari masyarakat luas
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Federatif
Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...
BPUPKI
PPKI
KNPI
MPR
Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan...
Norma
Peraruran
Keputusan
Ketetapan
Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas ...
Kedaulatan rakyat
Hukum
Kekuasaan belaka
Ketuhanan yang maha esa
Sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri maka tindakan kalian adalah...
Membiarkan saja karena bukan urusan kita
Ikut menghakimi orang yang dianggap bersalah
Melaporkannya kepada yang berwajib
Sembunyi agar tidak dijadikan saksi
Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...
Undang-undang
Peraturan Daerah Provinsi
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah kabupaten/kota
Peraturan harus ditaati agar tercipta...
Kerukunan dan ketertiban
Permusuhan dan kekacauan
Ketidaknyamanan
Kerusuhan
Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan...
Daerah
Pusat
Pemerintah
Presiden
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...
UU dan Perpu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Kepala Pemerintahan di daerah Kabupaten adalah
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
Kepala Pemerintahan di Kota adalah...
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
tiga kali
empat kali
lima kali
enam kali
Pembentukan perundang-undangan di Indonesia Harus berdasarkan...............
UUD 1945
Pancasila
GBHN
PP
Peraturan perundang-undangan yang disebut dan di tetapkan oleh Presiden disebut...................................
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
UUD 1945
Perpu
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
Berikut ini merupakan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kecuali ….
Penyusunan
Perencanaan
Pengundangan
Penyebarluasan
proses perubahan UUD 1945
usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR
ketetapan MPRS RI Nomor XXV?MPRS/1966
Jika jumlah anggota MPR berjumlah 120 orang, perubahan pasal UUD Negara RI Tahun 1945 dilakukan ketika sekurang-kurangnya.... anggota yang hadir.
50
60
70
80
Syarat yang harus dipenuhi untuk mengubah UUD adalah ....
dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 anggota MPR
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR
harus didukung oleh semua unsur dalam masyarakat
harus meminta persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
Pembahasan RUU di DPR, Presiden diwakili oleh ....
Menteri
Wakil presiden
Juru bicara kepresidenan
Menteri Kehakiman dan HAM
Apabila Perpu ditolak oleh DPR, maka Perpu ....
tetap berlaku
tidak berlaku
harus diperbaiki
dapat diajukan lagi
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....
Pembukaan UUD 1945
UU Nomor 12 Tahun 2011
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR
Lembaran Negara
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....
Peraturan Presiden
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
cara merubah pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, disebut dengan...
amandemen
fundamental
adendum
random
Peraturan perundang-undangan yang tertinggi di indonesia adalah................
UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Berikut ini yang menjadi dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....
Pembukaan UUD 1945
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
