NEW
Font size
WorksheetsPKN Kelas 10 SMA
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukan pola hubungan yang fungsional diartikan sebagai...
Sistem Pemerintahan
Sistem Imigrasi
Sistem Politik
Suprastruktur Politik
Sebuah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi disebut....
Sistem Pemerintah
Sistem Politik
Suprastruktur
Infrastruktur
Sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan, pengertian tersebut disampaikan oleh....
David Easton
Robert A. Dahl
Jack C. Plano
Rusadi Kantaprawira
Sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat, pendapat tersebut disampaikan...
David Easton
Robert A. Dahl
Jack C. Plano
Rusadi Kantaprawira
Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif adalah...
Sistem Politik
Sistem Pemerintahan
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Di Indonesia terdapat kelompok kekuatan infrastruktur politik, salah satu yang bukan merupakan kelompok kekuatan infrastruktur politik adalah...
KPK
Partai politik
Interest Group
Media komunikasi politik
Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan angggota masyarakat dan bangsa melalui pemilu, merupakan kelompok infrastruktur....
Partai politik
Interest Group
Kelompok penekan
Media komunikasi Politik
Kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijkan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka, merupakan kelompok kekuatan infrastruktur...
Partai Politik
Kelompok Kepentingan
Kelompok Penekan
Media Komunikasi Politik
Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali...
Presiden
Wakil Presiden
Komisi Yudisial
KPK
Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi bukan lembaga tertinggi negara adalah...
Presiden
MPR
BPK
DPR
Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD, diatur dalam UUD pasal...
Pasal 1 ayat 1
Pasal 2 ayat 1
Pasal 3 ayat 1
Pasal 4 ayat 2
Kekuasaan presiden menurut UUD NRI tahun 1945 adalah...
Membuat UUD
Merubah UUD
Membuat UU
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
Presiden memiliki kekuasaan mengajukan RUU APBN, diatur dalam pasal...
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
DPR memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, kecuali...
Legislasi
Membubarkan Partai Politik
Anggaran
Pengawasan
BPK memiliki tanggung jawab yang dimana hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dalam pasal...
Pasal 22
Pasal 23A
Pasal 23D
Pasal 23E
DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui...
Lotre
Diajukan Presiden
Dicalonkan oleh ketua MPR
Pemilu dari setiap provinsi
Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, hal tersebut diatur dalam UUD NRI pasal...
Pasal 24 ayat 1
Pasal 24 ayat 2
Pasal 24 ayat 3
Pasal 24 ayat 4
Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah....
Memutus pembubaran partai politik
Membawahi peradilan di Indonesia
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
Merancang Undang Undang
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, hal tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal...
Pasal 24 ayat 1
Pasal 24 ayat 2
Pasal 24 ayat 4
Pasal 24 ayat 3
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa hak anggota yang bukan merupakan hak dari DPR adalah...
Hak Angket
Hak Interpelasi
Hak Menyatakan Pendapat
Hak Memberhentikan Presiden
Ketika Presiden mengeluarkan kebijakan dan dirasa tidak baik untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka yang berhak menyatakan pendapat merupakan...
MPR
DPR
BPK
MA dan MK
Dalam kasus peradilan, yang hanya memiliki 9 hakim, merupakan...
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Pengadilan Tinggi Negeri
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang bukan merupakan tiga unsur pokok yang bersifat sinergis adalah...
Unsur pemerintah
Unsur Swasta/Wirausaha
Unsur Warga Masyarakat
Unsur Kepentingan
Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, salah satunya merupakan...
Maraknya kasus KKN
Berkurangnya Gotong Royong
Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan
Sistem informasi yang kurang menjamin akses masyarakat
Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghidaran salah alokasi dana investasi, dan pencegakan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework, merupakan definisi good governance menurut...
World Bank
KBBI
Rusandi Kantaprawira
Soekarno
