WorksheetsLets Play A Game Gaess (VIII Bab 3)
Total questions: 21
Worksheet time: 15mins
Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, merupakak isi dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke....
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Apa fungsi awal lahirnya UUD....
Sebagai pedoman dasar masyarakat
Membatasi kekuasaan raja yang sewenang-wenang
Menegakaan kekuasaan
Mempertegas aturan dalam sebuah negara
Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan (amandemen) terdiri atas….
Penjelasan dan isi tubuh
Pembukaan, Batang tubuh, dan penjelasan
Pembukaan dan Batang tubuh
Pasal – pasal, isi tubuh, dan makna
Setiap bangsa yang merdeka akan mem- bentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan Negara Republik Indonesia dinamakan….
Pancasila
Pembukaan UUD 1945
Peraturan Presiden
UUD NKRI 1945
UUD atau Konstitusi pada hakikatnya memiliki dua sifat, UUD NKRI 1945, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah, termasuk dalam konstitusi yang memiliki sifat….
Dapat diubah
Tidak dapat diubah
Memaksa dan harus dipatuhi oleh masyarakat
Tertulis
Dalam melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut adalah….
Tidak mengubah Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Memuat UUD NKRI Tahun 1945
Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
Dalam UUD atau konstitusi, Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sifat tidak dapat dirubah, hal tersebut terjadi dikarenakan….
Pembukaan UUD NKRI 1945 memuat cita-cita bersama, tujuan-tujuan atau falsafah kenegaraan
Pembukaan UUD NKRI 1945 merupakan bukti perjuangan Bangsa Indonesia
Pembukaan UUD NKRI 1945 tercipta dari keragaman masukan masyarakat Indonesia
Pembukaan UUD NKRI 1945 merupakan pedohan hidup berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia
Dalam pelaksanaannya hukum memiliki sifat yang adil dan tegas, contohnya Ari yang anak kepala desa dihukum 3 tahun penjara, begitu juga Imam yang membantu Ari dalam melaksanankan aksi kejahatan dihukum 3 tahun penjara, keduanya mendapat sanksi yang sama. Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum….
Mengikat seluruh anggota masyarakat
Mengedepankan kejujuran
Seuai dengan Pancasila
Membuat resah masyarakat
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), makna yang terkandung dari isi pasal tersebut adalah….
Hukum merupakan sebuah konsep yang bersifat tegas dan memaksa tanpa pandang bulu siapa saja harus mematuhi
Hukum memiliki kedudukan terpenting dalam kehidupan bermasyarakat karena sifatnya yang tegas, adil dan memaksa
Peraturan tertinggi disebuah Negara adalah hukum
Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional
”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Merupakan ketentuan dalam mewujudkan system hukum nasional yang terdapat dalam pasal….
22 B UUD NKRI 1945
22 A UUD NKRI 1945
23 A UUD NKRI 1945
23 C UUD NKRI 1945
Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan merupakan peraturan perundang – undangan menurut….
UU No 11 Tahun 2011
UU No 11 Tahun 2012
UU No 12 Tahun 2011
UU No 12 Tahun 2012
Berikut ini merupakan beberpa peraturan yang ada di Indonesia
· Peraturan Pemerintah (PP)
· Peraturan Presiden (Perpres)
· Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
· Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Dari urutan diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan Perundang – undangan memiliki…
Sifat yang berbeda pada tiap daerah otonomi
Sifat menyeluruh
Hierarki atau tingkatan
Penempatan pada tiap daerah
Berikut ini bukan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum adalah….
Peraturan tertinggi merupakan UUD 1945 karena memuat cita – cita serta falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
Apa isi pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011….
Sifat yang berbeda pada tiap daerah otonomi
Susunan metode tentang pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia
Hierark Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang susunan dalam pembentukan perundang – undangan
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan
Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 yang berisi mengenai…
Sifat yang berbeda pada tiap daerah otonomi
Kejelasan tujuan dan kelembagaan yang tepat
Lembaga penyusun UUD
Penempatan pada tiap daerah
Setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas yang terkandung dari pembentukan peraturan perundang – undangan diatas adalah….
Kejelasan tujuan
Dapat dilaksanakan
Memaska untuk dipatuhi
Kelembagaan yang tepat
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan. Asas yang terkandung dari pembentukan peraturan perundang – undangan diatas adalah….
Kejelasan tujuan
Dapat dilaksanakan
Keterbukaan
Kejelasan Rumusan
Menurut pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah….
Presiden
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Berikut ini yang bukan merupakan tatacara perubahan UUD adalah….
Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
Dalam pembentukannya dilakukan bersama oleh Presiden, MPR dan DPR
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat di- lakukan perubahan
Disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
Berikut yang merupakan kesepakatan dasar dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tepat adalah….
Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
Dilakukan oleh lembaga yudikatif dan legiselatif
Mempertahankan sistem demokrasi bangsa indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
Berikut ini yang bukan merupakan ukuran dari indikator kesadaran hukum warga negara adalah….
Kejelasan dalam hukum tersebut.
Pengetahuan Hukum
Sikap terhadap Norma-Norma Hukum
Pemahaman Kaidah-Kaidah Hukum
