NEW
Font size
Worksheetsulangan ke 3 PKN kelas 8
Total questions: 35
Worksheet time: 18mins
Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berhak mengubah dan menetapkan UUD adalah.....
MPR
Presiden dan MPR
Presiden dan DPR
Mahkamah KONSTITUSI
Berikut yang termasuk hal-hal yang berkaitan dengan MPR berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen adalah.....
MPR menetapkan GBHN untuk Presiden
MPR memilih, mengangkat, dan melantik Presiden
MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat
Negara dikatakan menganut sistem konstitusional apabila kekuasaan pemerintahan didasarkan pada.....
Undang-Undang Dasar
pendapat ahli hukum
kebijakan wakil rakyat
para cendikiawan
Berikut ini yang BUKAN merupakan isi muatan yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah.....
hak dan kewajiban warga negara
pembagian daerah
keuangan negara
pemisahan kekuasaan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat disahkan meliputi :
Pembukaan dan Batang Tubuh
Preambul dan Batang Tubuh
Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan
Mukadimah, Batang Tubuh, dan Penjelasan.
Berikut yang bukan termasuk kedudukan dan fungsi UUD adalah.....
Dokumen nasional
Pelindung HAM
Sumber hukum tertinggi
Sumber dari segala sumber hukum.
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar-dasar pokok negara, anatara lain.....
Bentuk negara
Sejarah berdirinya negara
Tokoh yang merancang UUD
Hak dan kewajiban warga negara
Pengakuan akan kedaulatan negara Indonesia tercermin dalam.....
Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga
Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat
Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh.....
kurangnya kesadaran menaati aturan lalu lintas
kurangnya kesadaran petugas jalan raya
tidak lengkapnya rambu-rambu lalu lintas
banyaknya jalan yang rusak dan belum diperbaiki
Seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum dalam kehidupannya apabila.....
hafal tentang pasal-pasal UUD
sekolah di jurusan hukum
tidak pernah dipenjara
menaati hukum tanpa ada paksaan
Arti penting peraturan perundang-undangan bagi warga negara adalah.....
meringankan tugas polisi
memberikan rasa keadilan bagi warga negara
menghilangkan penyakit masyarakat
melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan Presiden yang kemudian ditolak oleh DPR maka harus.....
dibiarkan
direvisi
dicabut
ditangguhkan
Produkhukum MPR berlaku, baik ke dalam anggota MPR maupun ke luar anggota MPR disebut.....
peraturan MPR
Instruksi MPR
keputusan MPR
ketetapan MPR
Agar tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi aman dan tertib, hendaknya masing-masing anggota warga masyarakat.....
giat bekerja
rajin belajar
semangat kebangsaan
taat dan patuh pada hukum yang berlaku
Dalam pembahasan RUU di DPR, Presiden diwakili oleh.....
menteri
wakil presiden
juru bicara kepresidenan
sekretaris negara
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh.....
DPR
Presiden
Wakil Presiden
Presiden bersama dengan DPR
Berikut ini yang bukan termasuk peraturan daerah adalah.....
peraturan pemerintah
peraturan daerah kota
peraturan daerah propinsi
peraturan daerah kabupaten
Menurut UU No. 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 adalah.....
ketatapan MPR
perpu
peraturan presiden
undang-undang
Undang undang merupakan peraturan perundangan yang ditetapkan bersama antara.....
MK dan MA
DPRD dan gubernur
Presiden dan MPR
Presiden dan DPR
Salah satu proses penyusunan Peraturan Pemerintah ( PP ) adalah.....
Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
Rancangan Undang-Undang tentang pencabutan diajukan pada saat Rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan pemerintah pengganti UNdang-Undang yang diajukan oleh presiden.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia anatar kementerian dan/atau antar kementerian, pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaiaan rancangan peraturaan pemerintah diatur dengan peraturan presiden
Rancangan Pearturan Daerah Propinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau kelengkapan DPRD Propinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
Tujuan pemerintah Jepang memberikaan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah
Jepang kembali ke negara asalanya
agar tidak dijajah oleh sekutu
agar rakyat Indonesia lepas dari penderitaan
membantu Jepang melawan Sekutu
Tokoh bangsa yang merumuskan dasar negara adalah
Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno
Mr. Muh. Yamin, Drs. Muh. Hatta, Ir. Soekarno
Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Muh. Yamin, Ir. Soekarno
K.H. Wachid Hasim, Mr. Muh. Yamin, Ir. Soekarno
Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal ini merupakan
cita-cita bangsa Indonesia
kelemahan dari Pancasila
Tujuan yang hendak dicapai
ciri khas bangsa Indonesia dengan yang lain
Banyaknya kelompok – kelompok yang ingin merubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan yang lain, jika ini terjadi maka negara Indonesia akan
kerusuhan
anarkis
terpecah belah
bersatu
Perhatikan pernyataan berikut ini !
1) Pasal
2) Pembukaan
3) Ayat
4) penutup
Urutkan pernyataan dalam UUD 1945 sehingga menjadi urutan yang sesuai
1), 3), 2) dan 4)
2), 1), 3) dan 4)
3), 4), 1) dan 2)
3), 1), 2) dan 4)
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai – nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa – bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia adalah pengertian dari
lestari
konversi
universal
pancasila
Mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa adalah perngertian dari
lestari
universal
pancasila instruksi dari pemerintah daerah
konversi
Setelah tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan (amandemen) terhadapa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak
1
2
3
4
Syarat bahwa untuk mengubah UUD Negara Indonesia Tahun 1945 aalah 2/3 anggota MPR harus haris dan disetujui oleh sekurang – kurangnya
50 % dan 1 anggota dari seluruh MPR
40 % dan 2 anggota dari seluruh MPR
40 % dan 1 anggota dari seluruh MPR
50 % dan 2 anggota dari seluruh MPR
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang – undang diatur dengan undang – undang adalah bunyi pasal
22 A
21 A
22 B
23 A
perhatikan pembentukan peraturan perundang –
undang terdiri atas
1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5) Peraturan Presiden
2) Tap MPR 6) Peraturan Daerah Provinsi
3) Undang – undang 7) Peraturan Daerah Kabupaten
4) Peraturan Pemerintah (PP)
Urutkan susunan pembentukan perundang – undangan dari yang tertinggi sampai terendah adalah
1), 2), 3), 4), 5), 6), dan 7)
3), 4), 5), 6), 7), 1) dan 2)
2), 3), 4), 5), 6), 7) dan 1)
4), 5), 6), 7), 1), 2) dan 3)
Peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden
undang – undang
peraturan pemerintah
peraturan presiden
peraturan daerah provinsi
materi muatan peraturan perundang – undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
pengayoman
kebangsaan
kemanusiaan
kekeluargaan
Melakukan perubahan dengan cara adendum adalah
mengurangi pasal dengan menghilangkan pasal sebelumnya
menambah pasal perubahan dengan menghilangkan pasal sebelumnya
menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya
mengurangi pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya
Perhatikan proses pembuatan Undang – undang
sebagai berikut
1) DPR mengajukan rancangan undang – undang secara tertulis kepada presiden.
2) Apabila di setujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya rencangan undang – undang disahkan oleh presiden menjadi undang – undang.
3) Presiden menugaskan terkait membahas rancangan undang – undang bersama DPR.
Urutkan yang benar pembuatan Undang – undang
2), 3), dan 1)
3), 2), dan 1)
1), 2), dan 3)
1), 3), dan 2)
