NEW
Font size
WorksheetsTry Out Sejarah Indonesia XII
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Kehidupan Partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk
Mementingkan kepentingan bangsa darpada kepentingan partainya
Meningkatkan kerja sama antarpartai politik
Secara bersama-sama mendukung program pemerintah
Mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa
Mengutamakan pembangunan fisik
Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk memilih
Presiden dan wakil presiden
Anggota DPR
Anggota Dewan Konstituante
Anggota kabinet
Anggota DPR dan Dewan Konstituante
Kabinet Ali Sastroamidjojo I merupakan salah satu kabinet yang berhasil memegang pemerintahan masa Demokrasi Liberal. Prestasi gemilang dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah
Dicanangkannya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
Berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika
Berhasil ditumpasnya gerakan separatis
Berhasil menghancurkan masalah SARA
Diselenggarakannya Konferensi Istanbul
Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas
Dewan Konstituante mempunyai tugas yang dibentuk melaksanakan pemilu
Mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah
Menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara
Menjalankan roda pemerintahan
Menyusun Undang-Undang Dasar yang baru
Tujuan dilaksanakannya sistem ekonomi Gerakan Banteng adalah
Memberikan bantuan kredit kepada para pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha asia
Menghindarkan persaingan antara pengusaha pribumi dan pengusaha nonpribumi
Membatasi masuknya pengusaha swasta asing ke Indonesia
Meningkatkan nilai ekspor yang menghasilkan devisa Negara
Memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dari persaingan industri swasta asing
Berikut ini yang tidak mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah
Pemungutan suara Dewan Konstituante secara aklamasi menghendaki untuk kembali ke UUD 1945
Dewan Konstituante gagal untuk merumuskan UUD baru
Dewan Konstituante tidak mampu untuk memutuskan kembali ke UUD 1945
Persidangan Dewan Konstituante selalu diwarnai pertentangan antarpartai politik
Dewan Konstituante mengadakan reses dengan batas waktu yang tidak ditentukan
Hubungan Indonesia menjadi lebih istimewa dengan RRC melalui politik yang disebut politik
Etis
Balas budi
Mercusuar
Poros
Bebas aktif
Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke negara
Blok barat
Blok timur
Amerika
Inggris
Cina
Penyebab Indonesia keluar dari keanggotaan PBB adalah
Indonesia sedang ada revolusi
keluar dari PBB lebih menguntungkan
Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
Keanggotaan Indonesia PBB sudah habis
PBB mendukung pembentukan federasi Malaysia
Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan Ideologi adalah
APRA
RMS
PRRI
PKI Madiun 1948
Permesta
Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah
DI/TII
Andi Aziz
RMS
PRRI
Permesta
Sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan
Demokrasi Liberal
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Parlementer
Demokrasi presidensil
Lembaga yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 2/1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah
DPAS
MPRS
DPR-GR
MPR
FRONT NASIONAL
Untuk memperbaiki situasi politik di Indonesia pada tahun 1962, langkah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno sesuai dengan ketetapan Presiden No. 94 tahun 1962 adalah
Pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi negara dan tertinggi dengan eksekutif
Pembentukan MPRS dengan Chairil Saleh sebagai ketuanya dan dibantu oleh beberapa wakil ketua
Pembentukan DPAS yang lansung diketuai oleh Presiden Soekarno, dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya
Pembentukan Manifesto Politik Republik Indonesia
Pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno dan membentuk DPRGR sebagai penggantinya
Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya
Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR
Pembentukan Front Nasional
Pembentukan kabinet
Sistem demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan sistem demokrasi yang dipimpin oleh
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Eksekutif dan legislatif
Pemimpin besar revolusi
Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah
Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Membubarkan Dewan Konstituante
Membentuk dewan nasional
Membentuk Kabinet Gotong Royong
Meminta dukungan Angkatan Darat
Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu
Nawaksara
Penemuan kembali revolusi kita
Indonesia mengguggat
Jalan revolusi kita
Revolusi belum selesai
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah
Pembredelan surat kabar yang menolak ideologi Manipol-USDEK
Pembentukan Front Nasional
Pembatasan kegiatan partai politik
Pembubaran DPR hasil pemilu 1955
Penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan negara
Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional (Resopim). Ajaran tersebut memiliki tujuan
Memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
Memicu konfrontasi dengan Malaysia
Membatasi kekuatan DPR dalam pemerintahan
Mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Melarang campur tangan Angkatan Darat dalam pemerintahan
Kekuasaan pemerintah orde baru berlangsung dari tahun
1966-1997
1966-1999
1966-1996
1966-1998
1966-1995
Dampak positif perkembangan kekuasaan pemerintahan orde baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah
Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
Berkembangnya kegiatan ekonomi dengan luar negeri
Berkembangnya perusahaan – perusahaan swasta nasional
Terjalinnya hubungan ekonomi dengan Negara – Negara tetangga
Indonesia menjadi pelopor perubahan ekonomi di Asia Tenggara
Pembangunan masa Orde Baru perkembangan pesat, namun tidak membuat kesejahteraan rakyat meningkat. Hal ini disebabkan oleh
perekonomian tidak maju
Tidak meratanya hasil pembangunan
Tidak melakukan gerakan reformasi di seluruh bidang
Tidak menyadari pentingnya kemakmuran
Tidak mampu melaksanakan pemilu yang berasas luber
Berikut ini yang merupakan bukti kebijakan ekonomi Orde Baru menyimpang dari UUD 1945 adalah
Likuidasi terhadap perbank nasional
Menumpuknya utang luar negeri
Perekonomian dikuasi para konglomerat
Rakyat harus membayar pajak
Nilai tukar rupaih terpuruk
Pengelompokkan dan kemudian penyederhanaan partai-partai politik selama kurun waktu 1968-1970 dapat dipandang sebagai upaya Orde Baru untuk
Mengikis habis kekuatan politik Orde Lama
Meredam kelompok-kelompok kritis dalam partai politik
Menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
Meniadakan kekuatan-kekuatan politik yang dapat menjadi oposisi Orde Baru
Menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat untuk pemulihan ekonomi
