NEW
Font size
WorksheetsMPP-2
Total questions: 30
Worksheet time: 16mins
Jika celah fiskal sebesar "X" dan alokasi dasar sebesar "Y", maka Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar :
X : Y
X + Y
X x Y
X - Y
Jika Pendapatan Negara sebesar Rp. 3.200 triliun, Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 2.400 triliun, dan Penerimaan Bukan pajak sebesar Rp. 770 triliun. Maka dana hibah sebesar :
Rp. 30 triliun
Rp. 3 triliun
Rp. 800 triliun
Rp. 1.630 triliun
Karakteristik good governance dimana pemerintah menjamin ketersediaan kebutuhan dasar
wajar
adil
demokratis
partisipatif
Jenis pinjaman luar negeri yang dimaksudkan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang, adalah :
Pinjaman bertahap
Pinjaman kegiatan
Pinjaman tunai
Pinjaman jangka pendek
Kewenangan Pengelolaan Keuangan Negara yang bersifat umum contohnya meliputi
penetapan keputusan rincian APBN
penetapan penghapusan aset dan piutang negara
penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga
penetapan keputusan dana perimbangan
Penyiapan rancangan awal RPJM Nasional dilaksanakan oleh
Pemerintah bersama-sama DPR
Kementerian Teknis
Kementerian Perencanaan/Bappenas
Kementerian Keuangan
Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jaminan/Garansi dan Rancangan Jenis Kontrak ditetapkan oleh :
Pejabat Pengadaan
PPHP
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh
BPK
Pengguna Anggaran
Pimpinan APIP
Atasan Langsung Bendahara
Karakteristik Good Governance dimana semua instansi pemerintah harus melayani semua stakeholder secara tepat, baik, dan tanggap
adil
transparan
demokratis
responsif
Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima setelah terlebih dahulu penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Nilai jaminan tersebut adalah minimal sebesar :
75% dari nilai pembayaran atas beban APBN tersebut
25% dari nilai pembayaran atas beban APBN tersebut
100% dari nilai pembayaran atas beban APBN tersebut
50% dari nilai pembayaran atas beban APBN tersebut
Berikut ini manakah yang tidak termasuk ke dalam Dana Penyesuaian
Dana Insentif Daerah
Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah
Dana bagi hasil dari pendapatan cukai tembakau
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten THD merencanakan pembangunan gedung untuk ruang pamer industri kecil senilai Rp. 5 Milyar yang akan dilaksanakan PT Bangun Abadi, Bukti perjanjian pengadaan gedung yang seharusnya digunakan adalah :
Surat Perintah Kerja
Bukti Pembelian
Kuitansi
Surat Perjanjian/Kontrak
Data perjanjian/kontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM yang mencakup :
Pihak yang melakukan pembayaran, nilai pembayaran, dan jadwal pembayaran
Pihak yang berhak menerima pembayaran, nilai pembayaran, dan jadwal pembayaran
Pihak yang melakukan pembayaran, nilai pembayaran, dan jangka waktu kontrak
Pihak yang berhak menerima pembayaran, nilai pembayaran, dan jangka waktu kontrak
Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan dengan pengeluaran negara, yang dikenal sebagai :
Asas Kesatuan
Asas Tahunan
Asas Universalitas
Asas Spesialitas
Pemegang kekuasaan keuangan negara adalah :
Menteri Keuangan
Presiden
Bappenas
Menteri Teknis
Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari Uang Persediaan (UP) yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran / BPP paling banyak sebesar :
Rp. 75.000.000
Rp. 100.000.000
Rp. 50.000.000
rp. 25.000.000
Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, serta pengawasan keuangan, termasuk dalam sub bidang
pengelolaan moneter
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
pengelolaan fiskal
pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara, dalam pelaksanaannya manakah kewenangan presiden yang termasuk kewenangan yang dikuasakan
Direksi BUMN sebagai pengelola BUMN
Jabatan Pimpinan K/L selaku PA
Menteri/Pimpinan K/L selaku Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Keuangan daerah oleh Bupati
Asas Pengelolaan Keuangan Negara yang memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan dengan pengeluaran negara
asas kesatuan
asas tahunan
asas spesialitas
asas universalitas
Asas penyelenggaraan negara yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
Asas Akuntabel
Asas Kepentingan Umum
Asas Keterbukaan
Asas Proporsionalitas
Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban, adalah perumusan definisi keuangan negara dari pendekatan
sisi tujuan
sisi subyek
sisi proses
sisi obyek
Lingkup kewenangan Kementerian Teknis selaku pengguna anggaran adalah :
Pelaksanaan kegiatan, Pengujian dan pembebanan, Perintah pembayaran
Pembuatan komitmen, Pengujian dan pembebanan, Perintah pembayaran
Pembuatan komitmen, pengujian dan pembebanan, Perintah pencairan dana
Pelaksanaan kegiatan, Pengujian dan pembebanan, Perintah pengurusan komtabel
Berikut ini adalah tugas menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, kecuali :
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara
Asas Pengelolaan Keuangan Negara pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai
asas proporsionalitas
asas akuntabilitas
asas keterbukaan
asas spesialitas
Manakah yang bukan, tugas menteri keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal
menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
melaksanakan anggaran di seluruh kementerian negara/lembaga
menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
melaksanakan fungsi bendahara umum negara
Pemberian pinjaman Bank Dunia kepada Indonesia, ditinjau dari sumbernya dikategorikan sebagai :
Kreditor bilateral
Kreditor swasta asing
Kreditor multilateral
Lembaga penjamin kredit ekspor
Kewenangan yang bersifat khusus, meliputi kewenangan membuat keputusan/kebijakan teknis terkait pengelolaan APBN. Yang termasuk kewenangan khusus
penetapan pedoman pengelolaan penerimaan negara
penetapan keputusan penghapusan aset dan piutang negara
penetapan keputusan gaji dan tunjangan
menetapkan arah dan kebijakan umum (AKU)
Karakteristik good governance berkaitan dengan kemudahan akses informasi publik
responsif
akuntabel
transparan
wajar
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Asas Demokratis
Asas Kepastian Hukum
Asas Keterbukaan
Pengelolaan kas bertujuan untuk dapat melaksanakan anggaran secara efisien serta melakukan manajemen sumber daya keuangan yang baik. Salah satu bentuk pengelolaan kas untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran adalah :
Pembelian secara on-line
Pembentukan dana kas kecil dengan sistem dana tetap
Pembentukan uang muka
Perencanaan kas dan perencanaan kebutuhan
