wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

MPP-2

Total questions: 30

Worksheet time: 16mins

Name
Class
Date
1.

Jika celah fiskal sebesar "X" dan alokasi dasar sebesar "Y", maka Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar :

a)

X : Y

b)

X + Y

c)

X x Y

d)

X - Y

2.

Jika Pendapatan Negara sebesar Rp. 3.200 triliun, Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 2.400 triliun, dan Penerimaan Bukan pajak sebesar Rp. 770 triliun. Maka dana hibah sebesar :

a)

Rp. 30 triliun

b)

Rp. 3 triliun

c)

Rp. 800 triliun

d)

Rp. 1.630 triliun

3.

Karakteristik good governance dimana pemerintah menjamin ketersediaan kebutuhan dasar

a)

wajar

b)

adil

c)

demokratis

d)

partisipatif

4.

Jenis pinjaman luar negeri yang dimaksudkan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang, adalah :

a)

Pinjaman bertahap

b)

Pinjaman kegiatan

c)

Pinjaman tunai

d)

Pinjaman jangka pendek

5.

Kewenangan Pengelolaan Keuangan Negara yang bersifat umum contohnya meliputi

a)

penetapan keputusan rincian APBN

b)

penetapan penghapusan aset dan piutang negara

c)

penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga

d)

penetapan keputusan dana perimbangan

6.

Penyiapan rancangan awal RPJM Nasional dilaksanakan oleh

a)

Pemerintah bersama-sama DPR

b)

Kementerian Teknis

c)

Kementerian Perencanaan/Bappenas

d)

Kementerian Keuangan

7.

Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jaminan/Garansi dan Rancangan Jenis Kontrak ditetapkan oleh :

a)

Pejabat Pengadaan

b)

PPHP

c)

Pejabat Pembuat Komitmen

d)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

8.

Pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh

a)

BPK

b)

Pengguna Anggaran

c)

Pimpinan APIP

d)

Atasan Langsung Bendahara

9.

Karakteristik Good Governance dimana semua instansi pemerintah harus melayani semua stakeholder secara tepat, baik, dan tanggap

a)

adil

b)

transparan

c)

demokratis

d)

responsif

10.

Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima setelah terlebih dahulu penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Nilai jaminan tersebut adalah minimal sebesar :

a)

75% dari nilai pembayaran atas beban APBN tersebut

b)

25% dari nilai pembayaran atas beban APBN tersebut

c)

100% dari nilai pembayaran atas beban APBN tersebut

d)

50% dari nilai pembayaran atas beban APBN tersebut

11.

Berikut ini manakah yang tidak termasuk ke dalam Dana Penyesuaian

a)

Dana Insentif Daerah

b)

Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah

c)

Dana bagi hasil dari pendapatan cukai tembakau

d)

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah

12.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten THD merencanakan pembangunan gedung untuk ruang pamer industri kecil senilai Rp. 5 Milyar yang akan dilaksanakan PT Bangun Abadi, Bukti perjanjian pengadaan gedung yang seharusnya digunakan adalah :

a)

Surat Perintah Kerja

b)

Bukti Pembelian

c)

Kuitansi

d)

Surat Perjanjian/Kontrak

13.

Data perjanjian/kontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM yang mencakup :

a)

Pihak yang melakukan pembayaran, nilai pembayaran, dan jadwal pembayaran

b)

Pihak yang berhak menerima pembayaran, nilai pembayaran, dan jadwal pembayaran

c)

Pihak yang melakukan pembayaran, nilai pembayaran, dan jangka waktu kontrak

d)

Pihak yang berhak menerima pembayaran, nilai pembayaran, dan jangka waktu kontrak

14.

Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan dengan pengeluaran negara, yang dikenal sebagai :

a)

Asas Kesatuan

b)

Asas Tahunan

c)

Asas Universalitas

d)

Asas Spesialitas

15.

Pemegang kekuasaan keuangan negara adalah :

a)

Menteri Keuangan

b)

Presiden

c)

Bappenas

d)

Menteri Teknis

16.

Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari Uang Persediaan (UP) yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran / BPP paling banyak sebesar :

a)

Rp. 75.000.000

b)

Rp. 100.000.000

c)

Rp. 50.000.000

d)

rp. 25.000.000

17.

Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, serta pengawasan keuangan, termasuk dalam sub bidang

a)

pengelolaan moneter

b)

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

c)

pengelolaan fiskal

d)

pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan

18.

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara, dalam pelaksanaannya manakah kewenangan presiden yang termasuk kewenangan yang dikuasakan

a)

Direksi BUMN sebagai pengelola BUMN

b)

Jabatan Pimpinan K/L selaku PA

c)

Menteri/Pimpinan K/L selaku Bendahara Umum Negara

d)

Pengelolaan Keuangan daerah oleh Bupati

19.

Asas Pengelolaan Keuangan Negara yang memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan dengan pengeluaran negara

a)

asas kesatuan

b)

asas tahunan

c)

asas spesialitas

d)

asas universalitas

20.

Asas penyelenggaraan negara yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif

a)

Asas Akuntabel

b)

Asas Kepentingan Umum

c)

Asas Keterbukaan

d)

Asas Proporsionalitas

21.

Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban, adalah perumusan definisi keuangan negara dari pendekatan

a)

sisi tujuan

b)

sisi subyek

c)

sisi proses

d)

sisi obyek

22.

Lingkup kewenangan Kementerian Teknis selaku pengguna anggaran adalah :

a)

Pelaksanaan kegiatan, Pengujian dan pembebanan, Perintah pembayaran

b)

Pembuatan komitmen, Pengujian dan pembebanan, Perintah pembayaran

c)

Pembuatan komitmen, pengujian dan pembebanan, Perintah pencairan dana

d)

Pelaksanaan kegiatan, Pengujian dan pembebanan, Perintah pengurusan komtabel

23.

Berikut ini adalah tugas menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, kecuali :

a)

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

b)

melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan

c)

mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

d)

melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara

24.

Asas Pengelolaan Keuangan Negara pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai

a)

asas proporsionalitas

b)

asas akuntabilitas

c)

asas keterbukaan

d)

asas spesialitas

25.

Manakah yang bukan, tugas menteri keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal

a)

menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

b)

melaksanakan anggaran di seluruh kementerian negara/lembaga

c)

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

d)

melaksanakan fungsi bendahara umum negara

26.

Pemberian pinjaman Bank Dunia kepada Indonesia, ditinjau dari sumbernya dikategorikan sebagai :

a)

Kreditor bilateral

b)

Kreditor swasta asing

c)

Kreditor multilateral

d)

Lembaga penjamin kredit ekspor

27.

Kewenangan yang bersifat khusus, meliputi kewenangan membuat keputusan/kebijakan teknis terkait pengelolaan APBN. Yang termasuk kewenangan khusus

a)

penetapan pedoman pengelolaan penerimaan negara

b)

penetapan keputusan penghapusan aset dan piutang negara

c)

penetapan keputusan gaji dan tunjangan

d)

menetapkan arah dan kebijakan umum (AKU)

28.

Karakteristik good governance berkaitan dengan kemudahan akses informasi publik

a)

responsif

b)

akuntabel

c)

transparan

d)

wajar

29.

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

a)

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

b)

Asas Demokratis

c)

Asas Kepastian Hukum

d)

Asas Keterbukaan

30.

Pengelolaan kas bertujuan untuk dapat melaksanakan anggaran secara efisien serta melakukan manajemen sumber daya keuangan yang baik. Salah satu bentuk pengelolaan kas untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran adalah :

a)

Pembelian secara on-line

b)

Pembentukan dana kas kecil dengan sistem dana tetap

c)

Pembentukan uang muka

d)

Perencanaan kas dan perencanaan kebutuhan