Nadiem Makarim, mantan CEO sebuah perusahaan start up di Indonesia ini baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Posisi beliau adalah...

Dalam Pasal 3 UUD 1945, salah satu tugas MPR adalah...

Untuk kedua kalinya, beliau terpilih sebagai Menteri Luar Negeri (menlu) pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Tak heran, sebab prestasi beliau sebagai (menlu) perempuan pertama di Indonesia begitu membanggakan. Salah satunya adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB 2020-2022. Beliau adalah...

Lembaga negara yang memiliki wewenang memutus perselisihan hasil pemilu adalah...

Lembaga negara yang memiliki tugas menjaga kehormatan serta martabat hakim adalah...

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah Reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan Negara adalah…

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…

lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas dari...

Lembaga negara legislatif yang muncul baru setelah diamandemen...

Lembaga yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat, serta prilaku hakim adalah...

Lembaga yang bertugas untuk memutus pembubaran partai politik...

Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru dan ada pula lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen terdapat pada....

Perhatikan cerita berikut!

Partai A dan Partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam perhitungan.

Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu....

Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ..... Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan.....

Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut

1) Suprastruktur Politik

2) Dewan Perwakilan Rakyat

3) Infrastruktur Politik

4) Majelis Permusyawaratan Rakyat

Yang tidak termasuk ke dalam kategori Infrastruktur politik adalah

Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan

Komponen-komponen pemerintah pusat adalah

Salahsatu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya

Bagaimana kedudukan antara Presiden dan MPR setelah dilakukan amandemen...

Kedudukan antara MK dan MA adalah...

Yang termasuk infrastruktur mencakup 5 komponen salah satunya sebagai berikut, kecuali....

Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut UU merupakan fungsi dari....

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi yang tingkatannya lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya yang tingkatannya lebih rendah. Yang termasuk aparat-aparat pemerintahan daerah adalah ….

Asas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada pemerintah pusat, daerah tidak mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri disebut asas …

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”, merupakan bunyi pasal ….

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Pimpinan ekskeutif daerah provinsi adalah ….

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertical diwilayah tertentu merupakan makna dari asas otonomi daerah….

Di bawah ini yang bukan prinsip otonomi daerah adalah ....

Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan otonomi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yaitu nilai ….

Perhatikan data dibawah ini!

1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur

2) Kelembagaan pemerintah DIY

3) Tata Cara Pemilu Gubernur

4) Tata ruang.

Berdasarkan data diatas yang termasuk dalam keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2012 terdapat pada nomor…

Kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Pernyataan tersebut merupakan dasar pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan dimensi ....

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu prinsip ....

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi bidang-bidang dibawah ini, kecuali ....

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut. Kecuali ....

Berikut ini merupakan contoh dampak positif dari otonomi daerah adalah…

Penyelenggaran otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Pernytaan ini merupakan prinsip otonomi dalam arti…..

Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri

Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh…