Penerimaan gratifikasi harus dilaporkan paling lambat....hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Dalam kondisi tidak mendesak atau diperlukan, Timnas Pencegahan Korupsi menyampaikan laporan pelaksanaan Stranas PK kepada presiden secara berkala setiap .... Kali.

Road Map KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan dalam waktu…

Undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah undang-undang nomor…

Dalam road map KPK, budaya integritas diharapkan akan muncul pada fase…

Komisi Pemberantas Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit … dalam setahun.

Nilai utama integritas yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pelayanan publik adalah ...

Pimpinan KPK sebagai penanggungjawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan bekerja secara ...

Kata Integritas berasal dari bahasa latin, yaitu ...

Demi tercapainya target penerimaan negara, maka pemerintah fokus pada pencegahan korupsi pada sisi…

Fokus Strategi Pencegahan Korupsi meliputi hal-hal berikut, kecuali…

Penguatan Aparat Penegak Hukum dilakukan melalui koordinasi dan …

Tahapan pembangunan Sistem Integritas Nasional harus dimulai dari pembangunan sistem integritas…

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi setiap Penyelenggara Negara berintegritas dan berkomitmen meliputi berikut ini, kecuali…

Komponen utama Sistem Integritas meliputi hal-hal berikut ini, kecuali…

Perilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial di mana kita berada disebut dengan...

Korupsi pada sisi belanja terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak pada…

Selain sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik, fungsi lain dari Aparatur Sipil Negara adalah…

Di bawah ini yang termasuk ke dalam komponen pendukung Sistem Integritas adalah…

Sultan yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575 adalah sultan

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948 dipimpin oleh ...

Pasangan ganda campuran Bulutangkis Indonesia yang meraih medali emas olimpiade Rio de Janeiro 2016 ialah ...

BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa yang bernama ...

Paragraf kedua teks proklamasi merupakan pernyataan pengalihan kekuasaan yang diusulkan oleh ...

Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh Nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan Asas Dasar Negara Republik Indonesia. Selain Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah ….

Setiap pengendara memiliki hak sama untuk menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pengendara harus mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang dimiliki seseorang . . . .

Desa Pancasila Desa Balun, Lamongan, Jawa Timur disebut sebagai desa Pancasila. Di sana ada tiga agama besar yaitu Hindu, Islam, dan Kristen hidup berdampingan dengan damai. Sebuah masjid, gereja, dan kuil berdiri berdampingan di pusat desa. Warga Desa Balun telah hidup berdampingan selama puluhan tahun dengan semua perbedaan yang ada. Warga Desa Balun saling bantu dalam menyukseskan perayaan hari besar agama. Pada waktu umat agama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, umat beragama lain turut bersilaturahmi. Begitu juga saat umat Kristen merayakan Natal. Pada perayaan Nyepi umat Hindu membutuhkan ketenangan dan kekhusyukan dalam kegelapan. Pada saat itu juga, masjid dan gereja yang dibangun di samping kuil, mematikan beberapa lampunya. Mereka juga mengadakan kegiatan pengajian atau sembahyangan tanpa pengeras suara utama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuai wacana yaitu dalam . . . .

Represi terhadap massa yang dilakukan oleh aparat dalam peristiwa Tanjung Priok merupakan kasus pelanggaran HAM yang berhasil disidang- kan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Kasus Tanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena . . . .

Pada tahun 1999 terjadi tindak kejahatan di negara X. Salah satu daerah di negara X ditetapkan sebagai daerah operasi militer oleh pemerintah. Kebijakan dikeluarkan pemerintah karena daerah tersebut merupakan markas teroris untuk menyimpan senjata pemusnah massal. Tanpa sasaran yang patut, pelor-pelor panas diluncurkan. Jika masyarakat terlihat bergerombol, pasukan militer segera menjadikan mereka sebagai target sasaran. Pasukan militer negara X tidak segan memukul dan membakar rumah penduduk. Alhasil puluhan masyarakat sipil menjadi korban. Dalam insiden ini, tercatat 32 orang meninggal dunia dan 21 orang menderita luka-luka akibat kekerasan.Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM, kasus tersebut termasuk kejahatan . . . .

Jika dikaji dari sudut pandang asas perundang- undangan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 merupakan pengecualian dari salah satu asas yaitu . . . .

Puluhan mahasiswa memadati pertigaan revolusi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Mereka meyelkan berbagai penolakan kenaikan harga BBM. Awalnya aksi demo berjalan damai. Puluhan mahasiswa menyanyikan lagu-lagu bertema kerakyatan. Akan tetapi, situasi menjadi ricuh ketika sejumlah oknum mencoba membakar pos polisi di badan jalan.Hak asasi manusia yang diilustrasikan melalui berita tersebut terdapat dalam Pancasila sila . . . .

Tanggal 12 Oktober 2002 terjadi tiga rangkaian peristiwa pengeboman di Pulau Bali. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club di jalan Legian, Kuta, Bali. Ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Korban meninggal dan luka-luka terdiri atas warga negara asing (wisatawan) serta warga negara Indonesia dari berbagai daerahBerdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, wewenang mengadili kasus tersebut berada pada . . . .

Setiap warga negara mempunyai hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh hak yang diatur secara eksplisit dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .

Maraknya pengklaiman budaya bangsa oleh negara lain membuat pemerintah menggalakkan kegiatan bertema kebudayaan. Dalam acara tersebut dijelaskan bahwa seluruh warga negara berhak memelihara dan mengembangkan nilai budaya bangsa. Jika dikaitkan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak warga negara ini terdapat pada . . . .