NEW
Font size
WorksheetsUAS Pendidikan Pancasila 1B
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Bentuk Negara Indonesia menurut Pasal 1 Ayat 1 adalah ...
parlementer
presidensial
demokrasi
republik
monarki
Perencanaan pembuatan UUD 1945 sudah dilakukan sejak kependudukan ...
Inggris
Jepang
Spanyol
Belanda
Portugis
Di dalam UUD 1945, secara sah negara Indonesia berbentuk ...
Serikat
Federal
Monarki
Kerajaan
Republik
Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD Sementara, namun sejak semula pembentukan UUD 1945 dimaksud bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam Aturan Tambahan Pasal ...
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada UUD 1945 dapat diperkirakan ...
pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan UUD
masih belum mempunyai presiden dan wakil presiden
Belanda masih ingin menduduki negara Indonesia
masih dalam kondisi politik yang belum stabil
masih terjadi perang
Undang-Undang yang pernah berlaku di Indonesia yang sebagai berikut, kecuali ...
UUD 1945
UUD 1945 Amandemen
Konstitusi RIS
Konvensi
UUDS 1950
UUD di Indonesia yang berlaku dua kali periode di Indonesia adalah ...
UUD 1945
UUD 1945 Amandemen
Konstitusi RIS
Konvensi
UUDS 1950
Yang menyatakan kembali ke UUD 1945 setelah UUDS 1950 adalah ...
Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946
Berita Republik Indonesia Tahun III No.7 tanggal 15 Februari 1946
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Tiga Komando Rakyat
Tiga Tuntutan Rakyat
Pada masa reformasi, UUD 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak ...
1
2
3
4
5
Yang disebut Warga Negara Indonesia adalah ...
Orang-orang Bangsa Indonesia asli dan oran-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara
Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
Warga Negara Indonesia yang lahir di Indonesia
Warga Negara Indonesia yang lahir di Indonesia
Yang merupakan salah satu makna dari Pembukaan UUD 1945 alenia kedua adalah ...
Pernyataan objektif Bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan
Pernyataan subjektif Bangsa Indonesia yntuk menentang dang menghapus penjajahan di atas dunia
Kemerdekaan yang dicapai Bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melaan penjajah
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
Dasar negara adalah Pancasila
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan UUD 1945 Pasal ...
29 Ayat 1
29 Ayat 2
30 Ayat 1
30 Ayat 2
30 Ayat 3
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tercantum dalam UUD 1945 pasal ...
31 Ayat 1
31 Ayat 2
31 Ayat 3
31 Ayat 4
31 Ayat 5
Yang mengatur bendera negara dengan warna Merah Putih adalah UUD 1945 pasal ...
33
34
35
36
37
Bahasa Indonesia sebaga bahasa negara diatur dalam UUD 1945 Pasal ...
33
34
35
36
37
Sebutan "Nusantara" pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan ...
Sriwijaya
Singosari
Majapahit
Tarumanegara
Mataram Hindu
Indonesia berasal dari bahasa Latin indus dan nesos yang berarti ...
Hindia dan pulau-pulau
India dan pulau-pulau
India dan samudra
Hindia dan pulau
India dan Pulau
Cikal bakal negara Indonesia adalah Kerajaan ...
Mataram Hindu
Tarumanegara
Majapahit
Singosari
Sriwijaya
Negara-negara berikut ini pernah menjajah bangsa Indonesia, kecuali ...
Spanyol
Portugis
Belanda
Jepang
Amerika
Organisasi pertama kali yang berdiri di Indonesia dengan meninggalkan sifat kedaerahan dan sebagai simbol kebangkitan nasional adalah ...
Budi Utomo
Jong Indonesia
Tri Koro Dharmo
Jong Sumatra Bond
Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia
Yang disebut dengan tiga serangkai adalah ...
Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, K.H. Ahmad Dahlan
Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, H.O.S. Tjokroaminoto
Tjipto Mangunkusumo, H.O.S. Tjokroaminoto, Douwes Dekker
Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker
Ki Hajar Dewantaram Douwes Dekker, H. Samanhudi
Sumpah Pemuda lahir pada tanggal ...
28 Oktober 1926
28 Oktober 1927
28 Oktober 1928
28 Oktober 1929
28 Oktober 1930
Pencetus Sumpah Pemuda adalah ...
Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia
Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, Tri Koro Dharmo
Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia, Tri Koro Dharmo
Indonesia Nederland, Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia
Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia
Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan ...
VOC
kerja rodi
romusa
PETA
tanam paksa
Kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda pada rakyat Indonesia dinamakan ...
VOC
kerja rodi
keibodan
kompani
tanam paksa
Anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang kemudian ditambah beberapa orang menjadi ...
23 orang
24 orang
25 orang
26 orang
27 orang
Peristiwa Rengasdengklok diakibatkan oleh ...
perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan tua dengan Jepang
perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta
perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dengan golongan tua
perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia Ir. Soekarno dengan Pemerintah Jepang
perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dengan pemerintah Jepang
Naskah Proklamasi dirumuskan oleh ...
Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sayuti Melik
Ir. Soekarno, Moh. Yamin, Drs. Moh. Hatta
Ir. Soekarno, Moh. Yamin, Mr. Ahmad Soebardjo
Ir. Soekarno, Sayuti Melik, Mr. Ahmad Soebardjo
Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Soebardjo
Pengetik ulang naskah proklamasi disertai gubahan yang sudah disetuji adalah ...
Mr. Ahmad Soebardjo
Drs. Moh. Hatta
Sayuti Melik
Moh. Yamin
Ir. Soekarno
Gubernur Jenderal yang dijuluki Jenderal Guntur karena terkenal kekejamannya adalah ...
Herman Willem Daendels
Thomas Stamford Raffles
Van der Capellen
John Fendall
Janssens
VOC mempunyai hak istimewa yang disebut hak oktroi sebagai berikut, kecuali ...
hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia
hak monopoli perdagangan
hak melakukan kudeta
hak memiliki tentara
hak mencetak uang
Politik yang dilakukan VOC dengan tujuan memecah belah rakyat Indonesia dikenal dengan politik ...
etis
balas budi
raad vab indie
devide et impera
Kapitulasi Tuntang
Kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah ...
Nagasaki dan Osaka
Nagasaki dan Saitama
Hirosima dan Nagasaki
Nagasaki dan Kawasaki
Hirosima dan Yokohama
Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih secara ...
musyawarah
aklamasi
mufakat
pemilu
voting
Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal ...
1 Juni
1 Juli
1 Oktober
17 Agustus
30 September
Salah satu keputusan Perundingan Roem-Roeyen adalah ...
pembentukan Uni Belanda-Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis
Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk negara serikat
pengakuan dan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia
Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia
Jakarta dikembalikan kepada Repunlik Indonesia
Sebelum Belanda memasuki Gedung Agung di Yogyakarta, Soekarno mengirimkan radiogram kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara untuk ...
membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
membentuk Republik Indonesia Serikat
membentuk pemerintahan pelarian
mengepung Gedung Agung
menguasai kota di sekitar Yogyakarta
Pemilihan umum yang pertama kali dilakukan di Indonesia terjadi pada tahun ...
1951
1952
1953
1954
1955
Alasan dilakukan Agresi Militer I oleh Belanda ...
membentu k negara serikat
menghacurkan Negara Republik Indonesia
ingin mengembalikan kekuasaan Indonesia lagi
melindungi tentara sekutu yang ada di Indonesia
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada awalnya memenuhi harapan rakyat. Namun pada akhirnya rakyat kecewa karena ...
tidak kembali ke UUD 1945
masuknya pengaruh PKI
manifesto politik Republik Indonesia
pembubaran DPR hasil pemilu dan pembentukan DPR-GR
kedudukan presiden yang mengangkat dirinya seumur hidup
Berikut ini yang tidak menjadi latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ...
kegagalan konstituate dalam menetapkaan Undang-Undang Dasar
terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri
pertentangan antarpartai politik semakin kacau
dalam kabinet tidak menempatkan porsi sebagai mestinya
masuknya paham komunis ke dalam negeri
Berikut adalah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali ...
tidak berlakunya UUDS 1950
pembentukan MPRS
pembentukan konstituante
kembali digunakannya UUD 1945
pembentukan DPAS
Berakhirnya masa Orde Lama terjadi sejak dikeluarkannya ...
Tritura
Trikora
Supersemar
Ajaran Nasakom
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Salah satu faktor yang mendorong lahirnya Orde baru adalah ...
konflik fisik antara menteri pendukung Soeharto dan menteri pendukung B.J. Habiebie
demonstrasi besar-besaran dari Universitas Trisakti
kesatuan organisasi yang membentuk Front Pancasila diikuti pengajuan Tritura
keadaan perekonomian yang semakin membaik namun lambat
pembentukan Kabinet Gotong Royong
Supersemar dikeluarkan dengan tujuan ...
melaksanakan Orde Baru
melaksanakan pembangunan nasional
memulihkan stabilitas nasional
mengatasi krisis keuangan yang berkepanjangan
memulihkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi
Tekat awal masa Orde Baru adalah untuk ...
memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme
mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya
membangun masyarakat Indonesia
Salah satu hasil Perjanjian renville adalah Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia meliputi ...
Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Madura
Jawa Timur, Sulawesi, dan Papua
Reformasi digaungkan oleh masyarakat Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru. Faktor politik munculnya reformasi adalah ...
adanya praktik KKN dalam pemerintahan yang semakin merajalela
adanya penjarahan dan perusakan di Jakarta dan Surabaya
sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok
belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum
krisis mata uang rupiah
Tujuan dari reformasi adalah di bawah ini, kecuali ...
amandemen UUD 1945
reformasi politik bertujuan terwujudnya tercapainya demokratisasi
reformasi sosial bertujuan terwujudnya integrasi bangsa Indonesia
reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat
reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
Berikut ini yang tidak termasuk faktor politik yang mendorong reformasi adalah ...
telah habisnya masa jabatan presiden Soeharto
kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto otoriter tertutup
adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan
adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalela korupsi
