Hak merupakan segala hal yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Hak berbentuk kewenangan untuk melakukan sesuatu. Namun, tahukah kamu bahwa terdapat dua jenis hak, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara? Berikut ini perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara yang tepat adalah ….

Pancasila merupakan ideologi yang sangat menghormati hak dan kewajiban warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara melalui nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu berupa nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental. Berikut ini 3 nilai dasar yang dimiliki oleh setiap sila Pancasila, yaitu ….

Pahami cuplikan artikel berikut ini.

Nenek Asyani dan Hukum yang Ringkih

Panggung hukum kembali riuh seiring mencuatnya parodi kasus remeh-temeh di pengadilan. Lakonnya seorang nenek ringkih berusia senja bernama Asyani. Ia saat ini sedang duduk di kursi pesakitan karena didakwa mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada 7 Juli 2014. Nenek Asyani dijerat Pasal 12 juncto Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Asyani berdalih kayu itu miliknya yang diperoleh dari lahannya sendiri di Dusun Secangan, Situbondo. Memang rakyat kecil acap dijadikan alat legitimasi dan permainan politik. Elite kurang peduli pada substansi dan advokasi persoalan hukum yang dihadapi masyarakat bawah. Mereka lebih tertarik pada kemasan dan menjadikannya sebagai isu politik yang seksi untuk mendulang dukungan.

Hukum ringkih

Kasus yang membelit Nenek Asyani menjadi potret supremasi hukum yang ringkih. Hukum tampil tak berdaya menangani kasus korupsi yang melibatkan kelompok elite, tapi pada saat bersamaan justru garang kepada orang lemah. Buktinya, untuk menyeret Nenek Asyani ke meja hijau penegak hukum tak perlu waktu lama. Nenek Asyani memang tidak memiliki pengaruh penting bagi jagat politik. Ia baru akan mendapatkan perhatian dari penguasa ketika bergulir menjadi isu nasional dan menjadi sorotan media.

https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/369-nenek-asyani-dan-hukum-yang-ringkih-21-9

Berdasarkan cuplikan artikel tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga didakwa dengan ancaman 5 tahun penjara, yaitu ….

Pahami cuplikan artikel berikut ini.

Nenek Asyani dan Hukum yang Ringkih

Panggung hukum kembali riuh seiring mencuatnya parodi kasus remeh-temeh di pengadilan. Lakonnya seorang nenek ringkih berusia senja bernama Asyani. Ia saat ini sedang duduk di kursi pesakitan karena didakwa mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada 7 Juli 2014. Nenek Asyani dijerat Pasal 12 juncto Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Asyani berdalih kayu itu miliknya yang diperoleh dari lahannya sendiri di Dusun Secangan, Situbondo. Memang rakyat kecil acap dijadikan alat legitimasi dan permainan politik. Elite kurang peduli pada substansi dan advokasi persoalan hukum yang dihadapi masyarakat bawah. Mereka lebih tertarik pada kemasan dan menjadikannya sebagai isu politik yang seksi untuk mendulang dukungan.

Hukum ringkih

Kasus yang membelit Nenek Asyani menjadi potret supremasi hukum yang ringkih. Hukum tampil tak berdaya menangani kasus korupsi yang melibatkan kelompok elite, tapi pada saat bersamaan justru garang kepada orang lemah. Buktinya, untuk menyeret Nenek Asyani ke meja hijau penegak hukum tak perlu waktu lama. Nenek Asyani memang tidak memiliki pengaruh penting bagi jagat politik. Ia baru akan mendapatkan perhatian dari penguasa ketika bergulir menjadi isu nasional dan menjadi sorotan media.

https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/369-nenek-asyani-dan-hukum-yang-ringkih-21-9

Cuplikan artikel tersebut sangat berkaitan erat dengan salah satu pasal yang terdapat di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ….

Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara merupakan hakikat konstitusi tidak tertulis atau disebut sebagai ....

Konstitusi adalah kerangka kerja dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi terbagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Berikut ini merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia adalah ....

Bacalah artikel berikut.

Prosedur Perubahan UUD 1945 dan Dasar Hukumnya

UUD 1945 merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara (staatsgrundgesetz) yang dalam pembukaannya terdapat staatsfundamentalnorm sebagai pokok pikiran dari lahirnya aturan dasar atau aturan pokok negara tersebut. UUD 1945 memiliki fungsi strategis, salah satunya sebagai sumber dasar bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan. Sebagai haluan bagi jalannya pemerintahan sekaligus peraturan perundang-undangan di bawahnya, UUD 1945 dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan tata negara melalui mekanisme perubahan.

Setelah reformasi, telah dilakukan empat kali amandemen UUD 1945 dalam kurun waktu tahun 1999-2002. Kini, wacana perubahan ke-5 UUD 1945 ramai menjadi perbincangan publik. Namun, pelaksanaan amandemen UUD 1945 bukanlah persoalan mudah. Lantas, bagaimana sebenarnya proses perubahan atau amandemen UUD 1945? Mengacu pada Pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah:

1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur perubahan UUD 1945 yang pertama adalah adanya kehendak mayoritas anggota MPR terhadap ide perubahan UUD 1945. Dalam hal ini, usulan perubahan UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila minimal 1/3 anggota MPR mengajukan usulan perubahan UUD 1945. Usulan harus diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Usulan ini kemudian diserahkan kepada pimpinan MPR dan akan dikaji oleh panitia ad hoc apabila usul pengubahan telah memenuhi persyaratan.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-perubahan-uud-1945-dan-dasar-hukumnya-lt618a54773ee93/

Berdasarkan artikel tersebut, berapakah jumlah minimal anggota MPR yang diperlukan untuk memutuskan perubahan pasal-pasal UUD 1945 menurut Pasal 37 UUD 1945?

Norma diperlukan agar interaksi antarmanusia dapat berjalan dengan baik. Salah satunya norma yang berupa aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk di dalam kehidupan masyarakat, Norma tersebut dikenal dengan norma ….

Terdapat empat jenis norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya norma hukum. Berikut ini contoh penerapan norma hukum di lingkungan sekolah, yaitu ….

Untuk menjaga kelangsungan dan keseimbangan dalam interaksi antarindividu dalam masyarakat, peraturan hukum menjadi suatu keharusan. Hukum berperan penting dalam memelihara perdamaian, menyelesaikan konflik, dan mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan peraturan hukum, ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu ….

Pahami uraian berikut ini.

Norma merupakan suatu kesepakatan sosial yang dapat bersumber dari manapun dari hati nurani manusia, dari pergaulan antarmanusia dalam masyarakat, dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama, dan dari peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa ciri tentang norma yaitu kaidah, tingkah laku manusia, berisi perintah dan larangan, dan sanksi. Ada empat jenis norma yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, norma agama, yaitu sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan dan memiliki sanksi berupa dosa bagi yang melanggarnya. Kedua, norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia dan memiliki sanksi berupa timbulnya perasaan penyesalan. Ketiga, norma kesopanan, yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari bersumber dari tata kehidupan atau kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Pelanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemooh oleh masyarakat. Keempat, norma hukum, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi serta bersifat memaksa dan yang melanggarnya mendapat sanksi yang tegas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa norma kesusilaan, yaitu ….

Sebelum tahun 2003, sistem pendidikan Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 1989, namun aturan tersebut dicabut dan diganti dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia. Uraian tersebut merupakan salah satu prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu prinsip ….

Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan dua aspek penting dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Keduanya memiliki hubungan erat dan saling melengkapi dalam menciptakan dasar negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Mengapa penting bagi kita memahami hubungan antara peraturan perundang-undangan, UUD 1945, dan Pancasila dalam konteks membangun negara yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat?

Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan. UU ini juga mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Berikut ini hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lima urutan teratas mulai tingkatan yang tertinggi hingga terendah, yaitu ….

Bacalah cuplikan berita berikut.

RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Menurut Yasonna, produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia.

Yasonna menjelaskan terdapat tiga pidana yang diatur, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Keadaan-keadaan tersebut antara lain, jika terdakwa adalah anak, berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan beberapa keadaan lainnya.

Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi Tindakan, yaitu perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan Indonesia. Contohnya, RUU KUHP mengatur Tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dengan disabilitas mental atau intelektual. Terakhir, perumus RUU KUHP mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan Tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.

https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6252-ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang

Dari cuplikan berita tersebut, diketahui bahwa pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan, yaitu berupa ….

Bacalah cuplikan berita berikut.

RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Menurut Yasonna, produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia.

Yasonna menjelaskan terdapat tiga pidana yang diatur, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Keadaan-keadaan tersebut antara lain, jika terdakwa adalah anak, berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan beberapa keadaan lainnya.

Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi Tindakan, yaitu perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan Indonesia. Contohnya, RUU KUHP mengatur Tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dengan disabilitas mental atau intelektual. Terakhir, perumus RUU KUHP mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan Tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.

https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6252-ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang

Setelah membaca cuplikan berita tersebut, 3 kesimpulan apa saja yang dapat kamu ambil?

Harmoni sosial bermakna sebagai sebuah keadaan masyarakat yang anggotanya saling berhubungan secara baik dan saling menghargai satu sama lain, sejalan, dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmoni diperlukan 3 prinsip di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ….

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang senantiasa diterapkan di dalam setiap pergaulan di masyarakat. Berikut ini 3 contoh penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ….

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia dan merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Berikut ini perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang paling tepat, yaitu ….

Bacalah uraian berikut.

Upaya Agar Keberagaman di Indonesia tak Menimbulkan Perpecahan

Bagaimana cara untuk menjaga agar keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi benih dari perpecahan bangsa?

1. Adanya Sikap Saling Menghargai dan Menghormati
   Dalam hidup bermasyarakat, perbedaan adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Perbedaan itu tercipta oleh karena anggota masyarakat itu sendiri. Maka, penting untuk mengakui perbedaan itu. Lebih lagi, perbedaan itu harus direspon dengan sikap saling menghargai. Dengan sikap ini, maka perbedaan dalam keberagaman akan menghilangkan akar perpecahan yang dapat terjadi.

2. Mencerminkan Sikap Bertoleransi
   Sikap toleran adalah sikap yang mengakui dan menghormati perbedaan dalam lingkup bermasyarakat. Dengan mengakui dan menghormatinya, kita juga memberi ruang pada tiap individu untuk mengimplikasikan nilai yang dianutnya, meskipun berbeda dengan nilai yang kita percaya.

3. Menempatkan Kepentingan Umum di Atas Kepentingan Pribadi
   Kepentingan masyarakat atau kepentingan yang lebih luas haruslah diprioritaskan, alih-alih kepentingan pribadi. Konflik yang terjadi dalam masyarakat yang plural dapat terhindarkan dengan sikap musyawarah untuk mufakat pada kepentingan yang lebih besar.

4. Menghilangkan Sikap Supremasi Golongan
   Sikap supremasi adalah sikap yang menganggap dirinya, golongan atau nilai yang dianutnya adalah benar dan orang lain salah. Sikap inilah yang juga menjadi dasar dari perpecahan dalam masyarakat yang beragam. Setiap manusia berhak untuk hidup dan menganut nilai yang dia percaya. Negara dan masyarakat harus mengakui hal itu. Dengan mengedepankan sikap pengakuan dan kesetaraan, dapat menghindarkan konflik yang seharusnya tidak terjadi.

https://mediaindonesia.com/humaniora/556267/upaya-agar-keberagaman-di-indonesia-tak-menimbulkan-perpecahan

Setelah memahami uraian tersebut, 3 kesimpulan yang dapat kamu ambil?

Bacalah uraian berikut.

Upaya Agar Keberagaman di Indonesia tak Menimbulkan Perpecahan

Bagaimana cara untuk menjaga agar keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi benih dari perpecahan bangsa?

1. Adanya Sikap Saling Menghargai dan Menghormati
   Dalam hidup bermasyarakat, perbedaan adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Perbedaan itu tercipta oleh karena anggota masyarakat itu sendiri. Maka, penting untuk mengakui perbedaan itu. Lebih lagi, perbedaan itu harus direspon dengan sikap saling menghargai. Dengan sikap ini, maka perbedaan dalam keberagaman akan menghilangkan akar perpecahan yang dapat terjadi.

2. Mencerminkan Sikap Bertoleransi
   Sikap toleran adalah sikap yang mengakui dan menghormati perbedaan dalam lingkup bermasyarakat. Dengan mengakui dan menghormatinya, kita juga memberi ruang pada tiap individu untuk mengimplikasikan nilai yang dianutnya, meskipun berbeda dengan nilai yang kita percaya.

3. Menempatkan Kepentingan Umum di Atas Kepentingan Pribadi
   Kepentingan masyarakat atau kepentingan yang lebih luas haruslah diprioritaskan, alih-alih kepentingan pribadi. Konflik yang terjadi dalam masyarakat yang plural dapat terhindarkan dengan sikap musyawarah untuk mufakat pada kepentingan yang lebih besar.

4. Menghilangkan Sikap Supremasi Golongan
   Sikap supremasi adalah sikap yang menganggap dirinya, golongan atau nilai yang dianutnya adalah benar dan orang lain salah. Sikap inilah yang juga menjadi dasar dari perpecahan dalam masyarakat yang beragam. Setiap manusia berhak untuk hidup dan menganut nilai yang dia percaya. Negara dan masyarakat harus mengakui hal itu. Dengan mengedepankan sikap pengakuan dan kesetaraan, dapat menghindarkan konflik yang seharusnya tidak terjadi.

https://mediaindonesia.com/humaniora/556267/upaya-agar-keberagaman-di-indonesia-tak-menimbulkan-perpecahan

Berdasarkan artikel tersebut, berikut ini cara untuk menjaga agar keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi benih dari perpecahan bangsa, kecuali ….

Bacalah artikel berikut.

Upaya Agar Keberagaman di Indonesia tak Menimbulkan Perpecahan

Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang menggambarkan perbedaan dalam berbagai bidang bisa mencakup suku, ras, agama, ideologi dan budaya. Masyarakat yang beragam berarti memiliki nilai yang lebih dari satu. Masyarakat ini sering juga disebut sebagai masyarakat plural, heterogen, atau multikultural. Artinya, terdapat hal atau nilai yang menunjukkan perbedaan yang bermacam-macam, sehingga tidak dapat disamaratakan.

Dampak positif dari keberagaman, contohnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan nilai pluralistik, Indonesia memiliki suku dengan jumlah kurang lebih 1.340, dengan bahasa daerah sekitar 718, dan kepercayaan serta agama yang beragam. Artinya, Indonesia dilihat menjadi negara yang mengakui dan melindungi keberagaman itu sendiri. Di sisi lain, keberagaman juga memiliki dampak negatif. Contohnya, konflik antarsuku, agama, dan ras.

Pada dasarnya, tiap-tiap kelompok tidak pernah mengajarkan kekerasan ataupun anggapan kelompok lain lebih rendah. Namun, sikap supremasi atas nilai yang dianut tiap individu adalah hal yang tidak dapat dihilangkan.

https://mediaindonesia.com/humaniora/556267/upaya-agar-keberagaman-di-indonesia-tak-menimbulkan-perpecahan

Setelah kamu membaca artikel tersebut, apa kesimpulan yang terdapat di dalamnya?

Bacalah artikel berikut.

Upaya Agar Keberagaman di Indonesia tak Menimbulkan Perpecahan

Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang menggambarkan perbedaan dalam berbagai bidang bisa mencakup suku, ras, agama, ideologi dan budaya. Masyarakat yang beragam berarti memiliki nilai yang lebih dari satu. Masyarakat ini sering juga disebut sebagai masyarakat plural, heterogen, atau multikultural. Artinya, terdapat hal atau nilai yang menunjukkan perbedaan yang bermacam-macam, sehingga tidak dapat disamaratakan.

Dampak positif dari keberagaman, contohnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan nilai pluralistik, Indonesia memiliki suku dengan jumlah kurang lebih 1.340, dengan bahasa daerah sekitar 718, dan kepercayaan serta agama yang beragam. Artinya, Indonesia dilihat menjadi negara yang mengakui dan melindungi keberagaman itu sendiri. Di sisi lain, keberagaman juga memiliki dampak negatif. Contohnya, konflik antarsuku, agama, dan ras.

Pada dasarnya, tiap-tiap kelompok tidak pernah mengajarkan kekerasan ataupun anggapan kelompok lain lebih rendah. Namun, sikap supremasi atas nilai yang dianut tiap individu adalah hal yang tidak dapat dihilangkan.

https://mediaindonesia.com/humaniora/556267/upaya-agar-keberagaman-di-indonesia-tak-menimbulkan-perpecahan

Berdasarkan artikel tersebut, masyarakat yang beragam berarti memiliki nilai yang lebih dari satu. Masyarakat tersebut juga sering disebut dengan ….(3 jawaban benar )

Salah satu upaya untuk melestarikan keragaman Indonesia adalah dengan kolaborasi budaya yang nantinya akan terjalin suatu komunikasi lintas budaya. Berikut ini 3 pernyataan yang tepat mengenai konsep komunikasi lintas budaya, yaitu ....

Alshad merupakan seorang pengembang perangkat lunak di salah satu perusahaan swasta. Ia merupakan seorang pegawai yang terbiasa bekerja secara cepat dan efisien. Ketika berdiskusi dengan atasannya, diketahui Alshad memang sudah terbiasa bekerja secara cepat karena ketika berkuliah, ia pernah mendapat pelajaran langsung dari orang Korea Selatan melalui salah satu aplikasi video pertemuan daring mengenai budaya kerja di sana yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, sampai saat ini ia membiasakan untuk bekerja dengan cepat dan efisien. Ilustrasi tersebut merupakan salah satu pengaruh positif perkembangan iptek di bidang ....

Globalisasi menurut KBBI bermakna sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Banyak faktor yang mendorong terjadinya globalisasi, salah satunya perkembangan iptek yang tentunya akan mendatangkan dampak positif maupun dampak negatif pada berbagai bidang. Berikut ini yang bukan merupakan pengaruh negatif perkembangan iptek di bidang sosial budaya, yaitu ....

Bacalah cuplikan artikel berikut ini.

Menilik Manfaat Gotong Royong di Kehidupan Sehari-hari

Kata gotong royong memang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan, hal ini karena orang yang tinggal di desa masih memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang cukup tinggi. Kebanyakan masyarakat desa masih memegang adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya sehingga kerja sama dan manfaat gotong royong menjadi hal lumrah dilakukan oleh mereka. Namun, hal tersebut bukan berarti mengesampingkan masyarakat perkotaan karena hingga kini semangat gotong royong masih bisa ditemukan di wilayah manapun di Indonesia. 

Ciri-Ciri Masyarakat Desa dan Kota
Pengertian desa dalam buku berjudul Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran terkait pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Selain desa, suatu negara memiliki daerah administratif yang disebut kota, yaitu suatu kawasan atau tempat berkembangnya kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi perkotaan yang memiliki sistem terbuka dan bersifat sementara.

Manfaat Gotong Royong di Kehidupan Sehari-hari
Aktivitas masyarakat yang didasari atas rasa kebersamaan dan kekeluargaan berupa kegiatan gotong royong menjadi identitas masyarakat di Indonesia. Namun, seiring berkembangnya zaman, hal positif ini mulai tergerus serta hilang secara perlahan. Padahal manfaat gotong royong bisa mendekatkan kehidupan satu individu dengan individu lain dan sebaliknya. Berikut ini beberapa manfaat gotong royong yang dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari.

1. Menimbulkan rasa kebersamaan.

2. Menguatkan persatuan.

3. Rela berkorban demi kepentingan bersama.

4. Saling tolong-menolong.

Itulah beberapa manfaat gotong royong yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus terus menjaga aktivitas baik ini agar rasa persatuan tetap terjaga. Baik di tingkat kota hingga desa.

https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c42fb191a0c/menilik-manfaat-gotong-royong-di-kehidupan-sehari-hari 

Gotong royong bermakna bekerja bersama-sama atau saling tolong-menolong yang memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini 3 manfaat yang dapat diambil dari kegiatan gotong royong, yaitu ….

Gotong royong bermakna bekerja bersama-sama atau saling tolong-menolong yang terbagi menjadi dua, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong masih sangat sering dijumpai di masyarakat pedesaan yang sifat kekeluargaannya masih sangat terjaga. Menurut Koentjaraningrat terdapat empat jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan, kecuali ….

Bacalah cuplikan artikel berikut ini.

Menilik Manfaat Gotong Royong di Kehidupan Sehari-hari

Kata gotong royong memang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan, hal ini karena orang yang tinggal di desa masih memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang cukup tinggi. Kebanyakan masyarakat desa masih memegang adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya sehingga kerja sama dan manfaat gotong royong menjadi hal lumrah dilakukan oleh mereka. Namun, hal tersebut bukan berarti mengesampingkan masyarakat perkotaan karena hingga kini semangat gotong royong masih bisa ditemukan di wilayah manapun di Indonesia. 

Ciri-Ciri Masyarakat Desa dan Kota
Pengertian desa dalam buku berjudul Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran terkait pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Selain desa, suatu negara memiliki daerah administratif yang disebut kota, yaitu suatu kawasan atau tempat berkembangnya kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi perkotaan yang memiliki sistem terbuka dan bersifat sementara.

Manfaat Gotong Royong di Kehidupan Sehari-hari
Aktivitas masyarakat yang didasari atas rasa kebersamaan dan kekeluargaan berupa kegiatan gotong royong menjadi identitas masyarakat di Indonesia. Namun, seiring berkembangnya zaman, hal positif ini mulai tergerus serta hilang secara perlahan. Padahal manfaat gotong royong bisa mendekatkan kehidupan satu individu dengan individu lain dan sebaliknya. Berikut ini beberapa manfaat gotong royong yang dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari.

1. Menimbulkan rasa kebersamaan.

2. Menguatkan persatuan.

3. Rela berkorban demi kepentingan bersama.

4. Saling tolong-menolong.

Itulah beberapa manfaat gotong royong yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus terus menjaga aktivitas baik ini agar rasa persatuan tetap terjaga. Baik di tingkat kota hingga desa.

https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c42fb191a0c/menilik-manfaat-gotong-royong-di-kehidupan-sehari-hari 

Berdasarkan cuplikan artikel tersebut, mengapa gotong royong lebih melekat pada masyarakat pedesaan dibanding masyarakat perkotaan?

Budaya gotong royong sejak lama telah mengakar di bumi Indonesia dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan istilah yang berbeda di setiap daerah. Berikut ini istilah penerapan budaya gotong royong di beberapa daerah di Indonesia, yaitu ….(3 jawaban)

Gotong royong bermakna bekerja bersama-sama atau saling tolong-menolong yang terbagi menjadi dua, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong masih sangat sering dijumpai di masyarakat pedesaan yang sifat kekeluargaannya masih sangat terjaga. Menurut Koentjaraningrat terdapat empat jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan, kecuali ….

Dalam konteks demokrasi dan kebebasan berpendapat, penting untuk memahami berbagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini mencakup berbagai cara yang dilakukan individu atau kelompok dapat menyampaikan gagasan, pandangan, atau tuntutan mereka kepada masyarakat atau pemerintah. Berikut ini yang termasuk ke dalam 3 bentuk penyampaian pendapat di muka umum antara lain, yaitu ….

Kemerdekaan menyampaikan pendapat secara khusus diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang tersebut mengatur mulai dari hakikat kemerdekaan berpendapat, hak dan kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Berikut ini hakikat kemerdekaan menyampaikan pendapat yang tepat adalah ….

Pada era keterbukaan informasi, tantangan akan semakin berat dalam mewujudkan kehidupan demokratis sesuai UUD NRI Tahun 1945. Hal ini diperparah dengan rendahnya budaya literasi. Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam Kehidupan, kita dapat memulai dengan cara mempraktikkannya dengan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia, salah satunya pilar yang menjelaskan bahwa demokrasi yang mengacu pada prinsip dengan empat makna penting, yaitu melindungi kebenaran hukum, memberikan keadilan hukum, menjamin kepastian hukum, dan mengembangkan manfaat hukum. Uraian tersebut merupakan penjelasan dari salah satu pilar demokrasi konstitusional Indonesia, yaitu ….

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum selain memiliki hak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum, mereka juga memiliki 3 tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu ….

Bacalah artikel berikut.

Pentingnya Pertukaran Pelajar untuk Tingkatkan Pengalaman “International Exposure” Peserta Didik

Dunia saat ini sedang dihadapkan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global. Penguasaan kemampuan akademik dan keterampilan yang bersifat afektif pun adalah sebuah keniscayaan bila kamu tak mau ketinggalan zaman. Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah contoh aktual betapa kencangnya laju perkembangan teknologi masa sekarang. Pada buku berjudul The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab menerangkan tentang arus revolusi yang menggabungkan teknologi fisik, digital, dan biologis yang berdampak pada semua disiplin ilmu. Internet of things, genetic editing, artificial intelligent, big data mining, mobil swakendara, superkomputer, adalah contoh bentuk teknologi yang merevolusi cara manusia menjalani kehidupan. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap semakin ketatnya persaingan global. Semua orang saling adu gagasan dan pemikiran untuk menciptakan sebuah inovasi. Tak terkecuali bagi pelajar.

Untuk mewujudkannya, pendidikan yang berkualitas bisa menjadi jalan masuk yang tepat. Pelajar masa kini harus lebih aware terhadap perkembangan teknologi dan persaingan global secara umum bila tidak ingin tergerus laju zaman di masa mendatang. Pendidikan berkualitas ini memegang peran penting untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas lulusannya agar dapat menjadi generasi yang unggul. Salah satu caranya adalah dengan membenamkan paparan internasional atau international exposure kepada pelajar. Saat ini, international exposure menjadi sebuah kebutuhan khusus yang harus diselami oleh anak didik. Melalui paparan internasional ini, mereka bisa lebih mengenal dunia luar, tak hanya mempelajari tentang sisi akademiknya saja, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan yang bersifat afektif dan psikomotorik. Keterampilan afektif dan psikomotorik ini misalnya adalah critical thinking, problem solving, communication, collaboration dan creativity atau invention yang justru sangat dibutuhkan dalam persaingan global.

Sebenarnya, ada banyak cara untuk mengenalkan pengalaman international exposure kepada para pelajar. Salah satu di antaranya adalah dengan memberikan kesempatan mengikuti program pertukaran pelajar atau exchange program. Program pertukaran pelajar sendiri merupakan sebuah program yang memberikan peluang kepada para pelajar untuk merasakan belajar di sekolah lain –biasanya di luar negeri–, menyerap berbagai disiplin ilmu dan teknologi, serta sebagai ajang untuk pertukaran budaya. Hal-hal seperti itulah yang akan menambah exposure kepada peserta didik. Selain itu, melalui program pertukaran pelajar, peserta didik juga dapat memperluas interaksi sosial mereka. Kemudian hal yang tidak kalah penting yang berkaitan dengan itu adalah meningkatnya keterampilan komunikasi mereka. Hal ini karena di beberapa negara seperti China dan Korea Selatan peserta didik diharuskan untuk tinggal bersama host family dalam kesehariannya.

edukasi.kompas.com

Dari artikel yang telah kamu baca, sebutkan 3 kesimpulan yang terdapat dalam masing-masing paragraf?

Di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat memuat tujuan nasional salah satunya “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” yang salah satu konsekuensinya, yaitu bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Berikut ini 3 hal yang dapat dilakukan seorang pelajar untuk mengimplementasikan tujuan politik luar negeri Indonesia, yaitu ….

Pembangunan nasional merupakan langkah untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam bidang kebudayaan. Pembangunan nasional dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, salah satunya nilai kemanusiaan. Apa peran nilai kemanusiaan dalam pembangunan nasional Indonesia?

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri yang bebas aktif?

Bacalah cuplikan artikel berikut ini.

Wilayah Indonesia ini Jadi Rebutan Negara Lain

Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal coast guard memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Tiongkok pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE, sementara Tiongkok menjadikan sembilan garis putus-putus atau nine dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya.

Pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Tiongkok terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1). 

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Tiongkok telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia. Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. "Tiongkok merupakan salah satu party (bagian) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," kata Retno.

https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html 

Di dalam cuplikan artikel sering disebutkan istilah UNCLOS 1982. Apakah yang dimaksud dengan UNCLOS 1982?

Bacalah cuplikan artikel berikut ini.

Wilayah Indonesia ini Jadi Rebutan Negara Lain

Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal coast guard memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Tiongkok pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE, sementara Tiongkok menjadikan sembilan garis putus-putus atau nine dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya.

Pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Tiongkok terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1). 

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Tiongkok telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia. Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. "Tiongkok merupakan salah satu party (bagian) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," kata Retno.

https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html 

Tahukah kamu Indonesia pernah bersengketa dengan Tiongkok di perairan Kepulauan Natuna? Berikut ini 3 fakta yang benar berdasarkan cuplikan artikel tersebut mengenai sengketa antara Indonesia dengan Tiongkok, yaitu …. 

Sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, berikut ini 3 hal yang dapat dilakukan sebagai perwujudan bela negara seorang peserta didik di sekolah adalah .…

Hak merupakan segala hal yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Hak berbentuk kewenangan untuk melakukan sesuatu. Namun, tahukah kamu bahwa terdapat dua jenis hak, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara? Berikut ini perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara yang tepat adalah ….

Nasionalisme merupakan sikap yang sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Berikut ini 3 contoh perwujudan sikap nasionalisme yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu …

Bacalah cuplikan artikel berikut ini.

Wilayah Indonesia ini Jadi Rebutan Negara Lain

Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal coast guard memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Tiongkok pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE, sementara Tiongkok menjadikan sembilan garis putus-putus atau nine dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya.

Pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Tiongkok terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1). 

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Tiongkok telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia. Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. "Tiongkok merupakan salah satu party (bagian) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," kata Retno.

https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html 

Tahukah kamu Indonesia pernah bersengketa dengan Tiongkok di perairan Kepulauan Natuna? Berikut ini 3 fakta yang benar berdasarkan cuplikan artikel tersebut mengenai sengketa antara Indonesia dengan Tiongkok, yaitu …. 

Bacalah artikel berikut ini.

Hambatan Indonesia
dalam Menjaga Ketahanan Nasional

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki banyak tantangan dalam mempertahankan ketahanan nasionalnya. Selain ancaman yang berasal dari luar, Indonesia juga menghadapi banyak hambatan dalam menjaga ketahanan nasionalnya. Berikut ini adalah beberapa hambatan dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia.

1. Korupsi dan terorisme
   Korupsi merupakan hambatan utama dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia. Korupsi yang terjadi pada instansi-instansi pemerintah, termasuk pada sektor pertahanan dan keamanan, akan mengurangi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini dapat mempengaruhi kesiapan dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri. Terorisme menjadi hambatan dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia. Indonesia pernah mengalami serangkaian aksi terorisme yang cukup mematikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi target utama bagi kelompok teroris internasional.

2. Ketidakseimbangan pembangunan
   Ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektor dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini akan memperburuk situasi keamanan dan ketahanan nasional Indonesia.

3. Konflik suku, agama, dan etnis
   Konflik antarsuku, agama, dan etnis dapat memicu ketidakstabilan dan memperlemah keamanan dan ketahanan nasional Indonesia. Konflik ini dapat terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil atau diskriminatif. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil adil dan merata untuk semua masyarakat Indonesia.

4. Ketergantungan pada teknologi asing
   Indonesia masih tergantung pada teknologi asing dalam pembangunan industri dan pertahanan. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam membangun ketahanan nasional karena ketergantungan ini dapat dimanfaatkan oleh negara asing untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia.

5. Rendahnya tingkat literasi dan pendidikan masyarakat
   Rendahnya tingkat literasi dan pendidikan masyarakat juga menjadi hambatan dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia. Masyarakat yang tidak teredukasi dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang keamanan dan ketahanan nasional dapat menjadi sasaran empuk bagi kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas negara.

6. Berdasarkan artikel tersebut, masih bergantungnya pada teknologi asing dapat menjadi hambatan dalam menjaga ketahanan nasional. Berikut ini 3 dampak yang akan dirasakan oleh Indonesia dari ketergantungan pada teknologi asing ....

Bacalah artikel berikut ini.

10 Tantangan Pancasila di Era Globalisasi dan Cara Menghadapinya

Era globalisasi tak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya terhadap nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pancasila di era globalisasi tentu perlu diantisipasi oleh setiap lapisan masyarakat. Setiap orang perlu memahami cara menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi. Globalisasi membuat batas-batas antarnegara menjadi pudar. Hal ini membuat pertukaran informasi antar-individu dan kelompok secara global menjadi lebih bebas, bahkan tidak terbatas. Kondisi semacam ini tentu menguntungkan dari banyak hal, khususnya dari pendidikan, perkembangan teknologi, dan ekonomi. Jika tidak diwaspadai, globalisasi bisa melunturkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu negara.

Globalisasi membawa berbagai tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Tantangan-tantangan tersebut mencakup berkembangnya individualisme, meningkatnya kosmopolitanisme, tumbuhnya fundamentalisme pasar, dominasi sistem hukum modern, peningkatan radikalisme dan ekstremisme, maraknya intoleransi, pengabaian terhadap Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan, masalah kemiskinan, serta konflik sosial yang memunculkan ujaran kebencian.

Cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi adalah mempertahankan dan memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Perlu diketahui, bahwa upaya menghadapi tantangan Pancasila ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Artinya, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi sosial lainnya harus berkolaborasi untuk menghadapi tantangan. Berikut beberapa cara menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi yang bisa dilakukan bersama.

1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pendidikan di berbagai jenjang.

2. Mempromosikan sikap cinta tanah air dan bangsa dengan menunjukkan kekayaan dalam negeri, baik dari budaya, teknologi, dan sumber daya alam.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan menjunjung tinggi demokrasi.

4. Mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan.

5. Menyusun regulasi yang adil dan tidak menyengsarakan rakyat, sesuai sila ke-5, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

6. Membekali anak-anak dengan nilai-nilai Pancasila sehingga bisa menjadikannya bekal di era globalisasi.

tirto.id

Setelah kamu membaca artikel tersebut, 3 kesimpulan apa yang terdapat di dalam masing-masing paragraf?

Bacalah artikel berikut ini.

10 Tantangan Pancasila di Era Globalisasi dan Cara Menghadapinya

Era globalisasi tak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya terhadap nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pancasila di era globalisasi tentu perlu diantisipasi oleh setiap lapisan masyarakat. Setiap orang perlu memahami cara menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi. Globalisasi membuat batas-batas antarnegara menjadi pudar. Hal ini membuat pertukaran informasi antar-individu dan kelompok secara global menjadi lebih bebas, bahkan tidak terbatas. Kondisi semacam ini tentu menguntungkan dari banyak hal, khususnya dari pendidikan, perkembangan teknologi, dan ekonomi. Jika tidak diwaspadai, globalisasi bisa melunturkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu negara.

Globalisasi membawa berbagai tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Tantangan-tantangan tersebut mencakup berkembangnya individualisme, meningkatnya kosmopolitanisme, tumbuhnya fundamentalisme pasar, dominasi sistem hukum modern, peningkatan radikalisme dan ekstremisme, maraknya intoleransi, pengabaian terhadap Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan, masalah kemiskinan, serta konflik sosial yang memunculkan ujaran kebencian.

Cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi adalah mempertahankan dan memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Perlu diketahui, bahwa upaya menghadapi tantangan Pancasila ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Artinya, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi sosial lainnya harus berkolaborasi untuk menghadapi tantangan. Berikut beberapa cara menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi yang bisa dilakukan bersama.

1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pendidikan di berbagai jenjang.

2. Mempromosikan sikap cinta tanah air dan bangsa dengan menunjukkan kekayaan dalam negeri, baik dari budaya, teknologi, dan sumber daya alam.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan menjunjung tinggi demokrasi.

4. Mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan.

5. Menyusun regulasi yang adil dan tidak menyengsarakan rakyat, sesuai sila ke-5, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

6. Membekali anak-anak dengan nilai-nilai Pancasila sehingga bisa menjadikannya bekal di era globalisasi.

tirto.id

Globalisasi membawa berbagai tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, kecuali ….

Ancaman terhadap keutuhan NKRI yang muncul dalam era globalisasi harus diatasi bersama oleh setiap warga negara Indonesia. Keterlibatan dan kesadaran warga negara adalah hal yang penting yang menunjukkan bahwa individu harus memiliki sikap dan perilaku yang berasal dari kemauan pribadi yang didorong oleh niat tulus untuk bertindak demi NKRI. Dalam konteks ini, berikut ini adalah 3 peran serta yang bisa dilakukan oleh warga negara, khususnya di dalam lingkungan masyarakat, dalam menjaga keutuhan NKRI, yaitu ....