wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

KPK dan kepolisian

Total questions: 70

Worksheet time: 37mins

Name
Class
Date
1.

Seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi sudah seharusnya tidak didasarkan pada asas keterwakilan. Seleksi itu harus berdasarkan UU no 30 th 2002.Jika ada pandangan bahwa KPK harus dipimpin pejabat yang mewakili kejaksaan dan kepolisian, ini bisa menggelincirkan. Ada maksud yang terselubung ketika beberapa pihak mencoba menjadikan KPK periode mendatang sebagai ajang "mendamaikan" polisi, jaksa, dan KPK. Tujuan utama perjuangan KPK pastinya adalah memerangi korupsi. Oleh karena itu, Komisi niscaya harus dipimpin oleh mereka yang memiliki semangat memberantas korupsi dan bukan kandidat yang lembek dan menjadi negosiator dengan para koruptor.

Kalimat fakta teks tersebut adalah ... .

a)

Seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi sudah seharusnya tidak didasarkan pada asas keterwakilan.

b)

Seleksi itu harus berdasarkan UU no 30 th 2002.

c)

Jika ada pandangan bahwa KPK harus dipimpin pejabat yang mewakili kejaksaan dan kepolisian, ini bisa menggelincirkan.

d)

Ada maksud yang terselubung ketika beberapa pihak mencoba menjadikan KPK periode mendatang sebagai ajang "mendamaikan" polisi, jaksa, dan KPK.

e)

Oleh karena itu, Komisi niscaya harus dipimpin oleh mereka yang memiliki semangat memberantas korupsi dan bukan kandidat yang lembek dan menjadi negosiator dengan para koruptor.

2.

Indeksi Persepsi Indonesia pada tahun 2015 berada di bawah negara ....

a)

Thailand

b)

Filipina

c)

Vietnam

d)

Myanmar

3.

Istilah saksi pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu adalah ....

a)

Justice Collaborator

b)

Whistle Blower

c)

White Colar

d)

Restorative Justice

4.

Suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal adalah ....

a)

Hibah

b)

Manipulasi

c)

Penggelapan

d)

Pencucian uang

5.

Di bawah ini yang bukan pimpinan KPK periode 2015-2019 adalah

a)

Agus Rahardjo

b)

Basaria Panjaitan

c)

Busyro Muqoddas

d)

Saut Situmorang

6.

Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan adalah salah satu penyebab korupsi pada aspek ....

a)

Ekonomi

b)

Organisasi

c)

Politis

d)

Masyarakat

7.

Terjadinya demoralisasi sehingga masyarakat menjadi semakin individualis adalah salah satu dampak korupsi terhadap ....

a)

Sosial dan kemiskinan

b)

Ekonomi

c)

Politik dan Demokrasi

d)

Lingkungan

8.

Dampak masif korupsi terhadap birokrasi pemerintah, kecuali ....

a)

Birokrasi layanan publik tidak efisien

b)

Runtuhnya otoritas pemerintahan

c)

Matinya etika sosial politik

d)

Hancurnya kedaulatan rakyat

9.

Peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ....

a)

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2002

b)

UU No. 31 tahun 1998 jo UU No. 20 tahun 2002

c)

UU No. 31 tahun 1998 jo UU No. 20 tahun 2001

d)

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001

10.

Nilai-nilai dasar anti korupsi terdiri atas ....

a)

Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Hemat, Berani, Adil

b)

Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, Beradab

c)

Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja cerdas, Sederhana, Berani, Adil

d)

Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, Adil

11.

Apakah yang dimaksud dengan semangat perlawanan korupsi dalam konteks unit kompetensi Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi?

a)

menjiwai berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi

b)

memahami dampak korupsi

c)

motivasi untuk mempelajari UU Tindak Pidana Korupsi

d)

kemampuan menyusun rencana aksi melawan korupsi

12.

Perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara disebut

a)

Sogok/suap

b)

Korupsi

c)

Tindak pidana

d)

Penggelapan

13.

Faktor penyebab terjadinya korupsi adalah :

a)

Kemiskinan dan keserakahan

b)

Rendahnya pendapatan penyelenggara negara

c)

Penanganan hukum tidak konsisten

d)

Semua benar.

14.

Korupsi disebabkan beberapa hal salah satunya di bawah ini :

a)

Pemahaman masyarakat terhadap korupsi masih minim

b)

Korupsi merupakan hal yang lumrah

c)

Pemberian terhadap hadiah kepada pejabat Negara merupakan adat ketimuran

d)

aspek mental

15.

Dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara di bawah ini, KECUALI:

a)

Mengasingkan keberadaan terkorupsi

b)

Tidak memilih pejabat yang korupsi

c)

Melaporkan jika terlibat korupsi

d)

Melaporkan gratifikasi dan berani beri kesaksian

16.

Tindak pidana korupsi dikelompokan menjadi jenis jenis tindak pidana di bawah ini, KECUALI:

a)

Merugikan keuangan Negara

b)

Suap menyuap

c)

Perbuatan curang

d)

Korporasi.

17.

Korupsi berasal dari kata coruptio yang berasal dari bahasa latin yang berarti :

a)

jahat

b)

busuk

c)

persekongkolan

d)

niat jahat

18.

Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara :

a)

Penindakan

b)

Perbaikan sistim

c)

Kampanya/Edukasi

d)

Semua benar

19.

Berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku, kepolisian memiliki tugas….

a)

Mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

b)

Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa lewat elemen-elemen masyarakat

c)

Memberdayakan masyarakat lewat berbagai saluran yang ada

d)

Menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam hidup masyrakat

e)

Melindungi, melayani serta menegakkan hukum

20.

Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasar ketentuan UU adalah….

a)

Notaris

b)

Penyidik

c)

Penuntut Umum

d)

Hakim

e)

Advokat

21.

Lembaga negara yang berhak melakukan penyitaan tehadap aset-aset negara yang dikuasai oleh masyarakat seperti yang diamanatkan oleh konstitusi adalah…

a)

KPK

b)

Mahkamah Agung

c)

Kejaksaan Agung

d)

Advokat

e)

Kepolisian

22.

Aparat penegak hukum yang mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah….

a)

Jaksa

b)

Hakim

c)

Polisi

d)

Advokat

e)

Pengacara

23.

Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman ditunjukkan

a)

MA

b)

MK

c)

KY

d)

KPK

e)

BPK

24.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan disebut hukum…

a)

Pidana

b)

Perdata

c)

Dagang

d)

Formal

e)

Material

25.

1) Hukum tertulis

2) Hukum tidak tertulis

Macam-macam hukum diatas digolongkan berdasarkan…

a)

Sifatnya

b)

Fungsinya

c)

Wilayah berlakunya

d)

Masalahnya

e)

Bentuknya

26.

Berikut yang merupakan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian di bidang perdana adalah

a)

Menjawab pertanyaan

b)

Mematahi pihak yang diadili

c)

Menolak berkas tanpa alasan

d)

Melengkapi berkas perkara

e)

Menjadi pengacara

27.

Pada umumnya hakim melakukan penapsiran-penapsiran pada saat hendak membuat yurisprudensi. Adapun metode penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini disebut penafsiran.

a)

Historis

b)

Autentik

c)

Sistematis

d)

Teleologi

e)

Gramatikal

28.

Usaha dan kegiatan meningkatkan partispasi masyarakat dalam memelihara dan membina keamanan serta ketertiban , menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum, serta meningkatkan ketaatan warga terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku, yaitutindakan kepolisian

a)

Preemtif

b)

Preventif

c)

Refresif

d)

a. Kuratif

29.

1. Upaya penindakan yang utamanya ditujukan kepada gangguan yang telah terjadi melalui kegiatan penegakan hukum ataupun bentuk – bentuk penindakan lainnya di bidang keamanan, yaitu tindakan kepolisian :

a)

Kuratif

b)

Preemtif

c)

Refresif

d)

Preventif

30.

1. Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri berdasarkan :

a)

Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002

b)

Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002

c)

Pasal 17 UU Nomor 2 Tahun 2002

d)

Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002

31.

1. Kewenangan yang melekat pada setiap anggota Polri untuk menilai situasi dan memilih tindakan secara tepat berdasarkan hasil penilaian sendiri dalam keadaan yang mendesak, untuk menjamin kepentingan publik, dan keselamatan pelaksana Diskresi adalah merupakan pengertian dari :

a)

Konsep Diskresi

b)

Diskresi Kepolisian

c)

Tindakan Diskresi

d)

Diskresi

32.

1. Untuk mencegah tindakan sewenang – wenang atau arogansi petugas yang bertindak atas dasar kemampuan / pertimbangan subyektif, tindakan “ diskresi “ hendaknya memeperhatikan azas sebagai berikut :

a)

Azas Keseimbangan, Kebersamaan, Kekompakan, dan Kepentingan

b)

Azas Keseimbangan, Kekompakan, Keperluan, Dan Kepentingan.

c)

Azas Kebersamaan, Kepentingan, Toleransi, dan Manfaat.

d)

Azas Kepentingan, Keperluan, Tujuan, dan Keseimbangan.

33.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan Diskresi Kepolisian, antara lain :

a)

Faktor sosial, faktor organisasi, faktor masyarakat

b)

Faktor individu, faktor organisasi, faktor masyarakat

c)

Faktor individu, faktor ekonomi, faktor masyarakat

d)

Faktor individu, faktor organisasi, faktor pendidikan

34.
  1. sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional.


  1. perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.


Yang diatas merupakan pengertian dari......?

a)

Kode Etik Hukum dan Hak Asasi Manusia

b)

Kode Etik Kepolisian

c)

Kode Etik Profesi

d)

Kode Etik Bisnis

35.

Contoh yang bukan Pelanggaran dalam kode etik profesi adalah......

a)

Memalsukan Dokumen

b)

Bolos pada saat jam kerja

c)

Penyebaran nama baik melalui dunia maya

d)

Meminjam barang teman tanpa izin

36.

Berikut ini merupakan kegiatan penyidikan terkait Upaya Paksa, Kecuali

a)

Pemanggilan

b)

Penangkapan

c)

Penyitaaan

d)

Pemaksaan

37.

SPDP adalah

a)

Surat Perintah Diberitahukan Penyidikan

b)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

c)

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

d)

Surat Pemeritahuan Dimulainya Pemilihan

38.

Dalam hal penyidikan sudah dianggap lengkap dan selesai, penyidik menyerahkan kepada

a)

Jaksa Penuntut Umum

b)

Hakim

c)

Pengadilan Negeri

d)

Kepolisian Setempat

39.

Syarat minimal pemenuhan unsur tindak pidana adalah

a)

Minimal 2 unsur tindak pidana

b)

Minimal 3 unsur tindak pidana

c)

Maksimal 2 unsur tindak pidana

d)

Minimal 1 unsur tindak pidana

40.

SPTP adalah

a)

Surat Pemberitahuan Tugas Penyidikan

b)

Surat Perintah Tugas Penyelidikan

c)

Surat Pemberitahuan Tugas Penyelidikan

d)

Surat Perintah Tugas Penyidikan

41.

Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi adalah undang-undang nomor …….

a)

31/1999 jo 20/2001

b)

31/1999 jo 20/2002

c)

31/1999 jo 20/2004

d)

31/1999 jo 20/2005

42.

KPK melakukan Penyidikan, Penyelidikan & penuntutan TP Korupsi yang …….

a)

Menyangkut kerugian negara paling sedikit 2 Milyar

b)

Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 Milyar

c)

Menyangkut kerugian negara paling sedikit 4 Milyar

d)

Menyangkut kerugian negara paling sedikit 5 Milyar

43.

Salah satu bentuk perbuatan tindak pidana korupsi adalah : …….

a)

Pencurian

b)

Pengambilan

c)

Gratifikasi

d)

Pencucian uang

44.

Unsur subjektif daripada tindak pidana korupsi adalah : …….

a)

Penyelenggara negara

b)

Janji

c)

Kemudahan

d)

Kekayaan milik negara

45.

Inpres yang mengatur tentang percepatan pemberantasan korupsi adalah inpres nomor : …….

a)

5 tahun 2004

b)

6 tahun 2004

c)

7 tahun 2004

d)

8 tahun 2004

46.

Dibawah ini adalah bentuk tindak pidana korupsi kecuali …….

a)

Suap menyuap

b)

Pemerasan

c)

Pencurian

d)

Perbuatan curang

47.

dibawah ini merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kecuali .....

a)

Merintangi proses riksa perkara korupsi

b)

Tersangka Tidak memberi keterangan mengenai harta kekayaannya

c)

Saksi yang membuka identitas pelapor

d)

hakim yang tidak memberikan putusannya

48.

dibawah ini merupakan bentuk tindak pidana korupsi suap menyuap kecuali......

a)

Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dan korporasi dan dapat merugikan keuangan negara

b)

memberi hadiah kepada pegawai negeri sipil

c)

pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima suap

d)

hakim dan advokat menrima suap

49.

kesesuaian antara hati, ucapan dan perbuatan disebut....

a)

loyalitas

b)

integritas

c)

efektifitas

d)

efisiensi

50.

dibawah ini merupakan nilai dasar anti korupsi, kecuali.....

a)

adil

b)

jujur

c)

tanggungjawab

d)

inovatif

51.

dibawah ini merupakan bentuk tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan kecuali .....

a)

Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

b)

Pegawai negeri merusakkan barang bukti

c)

Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan barang bukti

d)

Pegawai negeri/penyelenggara negara menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain

52.

pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, barang, rabat merupakan pengertian dari

a)

suap

b)

gratifikasi

c)

perbuatan curang

d)

penggelapan dalam jabatan

53.

ciri-ciri korupsi adalah...

a)

menghianati kejujuran

b)

penggelapan uang

c)

penggelapan dalam jabatan

d)

suap menyuap

54.

Peristiwa pidana disebut delik, sebagai perbuatan atau keadaan yang ditimbulkan karena kelalaian, merupakan pengertian tindak pidana menurut......

a)

Prof Moeljatno

b)

simon

c)

E.utrecht

d)

Prof Romli Atmasasmita

55.

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, berapa minimal alat bukti yang dibutuhkan bagi tersangka?

a)

1

b)

4

c)

3

d)

2

56.

Yang termasuk tindak pidana korupsi adalah :

a)

Pemerasan

b)

Penipuan

c)

Perampokan

d)

Investasi bodong

57.

Korupsi yang dilakukan secara terpaksa dengan maksud melindungi diri dan asetnya, termasuk dalam jenis korupsi :

a)

Korupsi Ekstroaktif

b)

Korupsi Investif

c)

Korupsi Defensif

d)

Korupsi Autogenik

58.

Yang disebutkan sebagai subyek tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan adalah :

a)

PNS dan Penyelenggara Negara

b)

Pejabat Pemerintah

c)

Pengusaha dan Peserta Lelang

d)

Kepala Instansi Pemerintah

59.

Korupsi dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa karena :

a)

Dilakukan oleh pejabat negara

b)

Dampak yang bisa dirasakan sampai jangka panjang dan berefek multi dimensi

c)

Dilakukan secara sistematik oleh semua kalangan

d)

Memerlukan biaya besar dalam pengungkapannya

60.

Berikut adalah kumpulan nilai-nilai dasar anti korupsi :

a)

Berani, Mulia, Sederhana

b)

Jujur, Peduli, Setia, Adil

c)

Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab

d)

Berani, Jujur, Setia, Ikhlas

61.

Langkah-langkah anti korupsi dapat dilakukan dengan :

a)

Memperbaiki manusianya

b)

Memperbaiki sistemnya

c)

Memperbaiki Sistem, Manusia dan lingkungan sekaligus

d)

Memperbaiki lingkungannya

62.

Berapa alat bukti sah untuk menyatakan orang bersalah di pengadilan sesuai KUHAP untuk tindak pidana korupsi adalah :

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

63.

Kegiatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara ilegal masuk dalam kategori :

a)

Korosi

b)

Korupsi

c)

Kolusi

d)

Kolega

64.

Suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara untuk kepentingan pribadi, golongan, atau orang lain disebut

a)

kolusi

b)

korupsi

c)

penyuapan

d)

manipulasi

65.

Mengapa polmas menjadi prioritas polisi dalam pencegahan kejahatan?

a)

Karena polisi dwkat dengan tentara

b)

Karena polisi mengedepankan represif

c)

Karena polisi dekat dengan masyarakat

d)

Karena polisi kuat

66.

Kondisi dan situasi saat ini pola polisi dalam mencegah kejahatan dan menekan angka pelanggaran yang lebih menyentuh ke masyarakat ?

a)

Persuasif

b)

Antagonis

c)

Rwpreaif

d)

Justise

67.

Satuan manakah yang paling terdepan dalam pelayanan masyararakat di desa desa ?

a)

Reskrim

b)

Binmas

c)

Narkoba

d)

Lalu lintas

68.

Polisi satuan sabhara dalam menjalankan patroli di desa desa ,untuk mendukung tercapainya patroli sambang sebaiknya koordinasi dengan ?

a)

Lalu lintas

b)

Reskrim

c)

Bhabinkamtibmas

d)

Resmob

69.

Sanksi atas pelanggaran kode etik profesi akan dikenakan sanksi oleh pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas rekomendasi Komite Kode Etik. Berikut ini adalah kategori pelanggaran, kecuali:

a)

Pelanggaran ringan

b)

Pelanggaran sedang

c)

Pelanggaran ganti rugi

d)

Pelanggaran berat

70.

Segala sesuatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, pengertian dan keterampilan para personel Polri sehingga dapat lebih berkualitas. Dalam metode pelaksanaannya peserta pendidikan lebih banyak diperkenalkan pada segala sesuatu hal yang berhubungan dengan teori tentang suatu pekerjaan. Pengertian dari

a)

Kejuruan c.

b)

Pendidikan

c)

Pelatihan

d)

Kursus