NEW
Font size
WorksheetsPos Test Bimtek Panwascam
Total questions: 25
Worksheet time: 2mins
Anggota Bawaslu RI
3 Orang
5 Orang
7 Orang
9 Orang
Pencipta Mars Bawaslu
Koesbini
WR. Soepratman
Yon Koeswoyo
Gunawan Siswantoro
Yang bukan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang
Ari Setiawan
Asmawi
Achmad Rifa'i
Sulyantarudin
Lembaga pengawas Pemilu pertama kali dibentuk pada tahun ...
1980
1981
1982
1983
Tag line Bawaslu...
Bersama Bawaslu Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu
Yang bukan termasuk Pelanggaran adalah ....
Kode Etik
Administrasi
Administrator
Pidana
Laporan Dugaan Pelanggaran adalah ....
pengawasan Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran
adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan
Laporan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwascam.
Laporan yang dibuat oleh Panwas Kecamatan
Sumber Pelanggaran Pemilihan adalah ...
Temuan dan Laporan
Pelanggaran Kode Etik
Administrasi dan Pidana
Kode atik Administrasi
Berikut ini yang tidak termasuk syarat materil adalah ...
Identitas pelapor
Nama dan alamat terlapor
Waktu dan tempat peristiwa terjadi
Warga Negara Indonesia (WNI)
Waktu pengkajian dugaan pelanggaran pada pemilihan adalah ...
3 hari + 2 hari
7 hari + 7 hari
5 hari + 7 hari
3 hari + 3 hari
Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji dituangkan dalam Formulir ....
MODEL A.1
MODEL A.3
MODEL A.5
MODEL A.7
Formulir dugaan pelanggaran pemilihan adalah lampiran dari ...
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
Perbawaslu yang mengatur Model Form A adalah ...
Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2019
Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018
Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2017
Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019
Urutkan Tahapan Pilkada yang harus di awasi oleh Panawascam ?
Kampanye, Coklit, Logistik, Daftar Pemilih dan Tungsura
Tungsura, Coklit, Daftar Pemilih Kampanye, dan Logistik
Pemuktahiran data dan daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Logistik, dan Tungsura
Daftar Pemilih, Kampanye, Logistik, dan Tungsura
Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Serang?
Sulyantarudin
Asmawi
Ari Setiawan
Abdurrohman
Urutkan Proses Daftar Pemilih Sebelum ditetapkan Menjadi Daftar Pemilih Tetap?
Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), Pencocokan dan Penelitian (Coklit) , Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), Pencocokan dan Penelitian (Coklit), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Pencocokan dan Penelitian (Coklit), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)
Apa yang dilarang saat Kampanye, Kecuali?
Kampanye Melibatkan Anak Kecil
Kampanye Menggunakan Fasilitas Negara
Kampanye Sesuai Jadwal
Mempersoalkan dasar Nagara
Yang termasuk tata cara penyelesian sengketa adalah ...
Penyelesaian Sengketa Cepat pemilihan dilakukan melalui musyawarah
Penyelesaian Sengketa Cepat pemilihan dilakukan melalui musyawarah dengan acara lambat
Penyelesaian Sengketa Cepat pemilihan dilakukan melalui musyawarah dengan acara Negosiasi
Penyelesaian Sengketa Cepat pemilihan dilakukan melalui rapat terbuka
Berikut ini adalah prinsip dasar penyelesaian sengketa acara cepat, kecuali ....
Penyelesaian Sengketa antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui acara cepat (Penyelesaian Sengketa Cepat) terhadap perihal atau peristiwa pada tahapan yang singkat serta diselesaikan dan diputus di tempat kejadian pada hari yang sama
Penyelesaian sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa surat keputusan dan/atau berita acara hasil koordinasi.
Sengketa Pemilihan terjadi karena hak peserta Pemilihan yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota
Dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, kecuali ...
netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu
menerima segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain
tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu
tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih
Siapa yang mengesahkan SK Sekretariat Panwascam ...
Kepala Sekreatriat Kecamatan
Ketua Panwas Kecamatan
Koordinator Sekretariat Kabupaten
Ketua Bawaslu Kabupaten
Kepala Sekretariat kecamatan adalah dari unsur ...
TNI/ POLRI
GURU HONORER
PNS
Semua benar
Dibawah ini adalah Proses Penyelesaian Pelanggaran, kecuali ...
mencermati dan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil
Mengkaji, Melakukan kajian yang dituangkan dalam dokumen kajian
Memutus
Memilih
Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu diteruskan kepada ...
DKPP
KPU
GAKKUMDU
JAKSA
Jenis Pelanggaran Administrasi diteruskan ke ...
KPU
DKPP
GAKKUMDU
JAKSA
