NEW
Font size
WorksheetsTKMRPI
Total questions: 10
Worksheet time: 3mins
Penyebab terjadinya krisis multidimensi yang kita pernah dialami di Indonesia adalah buruknya atau salah kelola dalam penyelengaraan tata kepemerintahan (poor governance), yang antara lain diindikasikan oleh beberapa masalah di bawah ini, kecuali :
terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional
rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang
dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak‐pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan
Menurut C. Hood (1991) terdapat 7 karakteristik New Public Management yaitu sebagai berikut, kecuali :
Hands‐on professional management (Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahaan diserahkan kepada manajer profesional)
Explicit standards and measures of performance (Adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas).
A stress on public sectore styles of management practice (Lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor publik)
Greater emphasis on output controls (Lebih ditekankan pada pengendalian hasil/keluaran)
Menurut C. Hood (1991) terdapat 7 karakteristik New Public Management yaitu sebagai berikut, kecuali :
Greater emphasis on outcome controls (Lebih ditekankan pada pengendalian tujuan)
A stress on greater discipline and parsimony in resource use (Lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber)
A stress on private sectore styles of management practice (Lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor privat)
A shift to desegregations of units in the public sector (Pembagian tugas ke dalam unit‐unit yang di bawah)
Pengertian governance yang dijelaskan oleh UNDP (1995) mengandung tiga aspek yaitu :
ekonomi, administratif dan kesejahteraan umum
politik, ekonomi dan administratif
politik, ekonomi dan kesejahteraan umum
politik, administratif dan kesejahteraan umum
Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara, kecuali :
efisien
ekonomis
akuntabel
terbuka
Tiga Pilar Good Governance berkaitan dengan manajemen proses pembangunan antara lain ialah, kecuali :
Pemerintah
Masyarakat
Dunia Usaha
Legislatif
Menurut IIA, tata kelola adalah ....
rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi
kombinasi dari proses dan struktur yang dilaksanakan oleh dewan direksi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya
suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan seluruh pihak yang berkepentingan (slake/wider) terhadap organisasi
mekanisme yang digunakan dalam mengelola bisnis suatu perusahaan yang bertujuan menciptakan sistem pengendalian
ada tiga pilar good governance yang penting menurut Prasetijo (2009), kecuali :
Kesejahteraan rakyat
Proses pengambilan keputusan
Pengendalian kebijakan
Tata laksana pelaksanaan kebijakan
Prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP adalah sebagai berikut, kecuali :
Partisipasi
Penegakan Hukum
Transparansi
Ekonomis
Daya Tanggap yang dimaksud dalam prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP ialah :
tanggap terhadap kemauan masyarakat
tanggap terhadap pencapaian visi dan misi organisasi
tanggap terhadap perintah dari pemerintah pusat
tanggap terhadap implementasi kesepakatan
