2. Dalam Kebijakan Pemeriksaan Kepatuhan Infrastruktur AKN V disebutkan bahwa pemeriksaan pengadaan/lelang dilakukan setelah ditemukan kekurangan volume/spesifikasi.

3. Dalam Kebijakan Pemeriksaan Kepatuhan Infrastruktur AKN V disebutkan bahwa pemeriksaan pengadaan/lelang harus terhadap masalah yang signifikan.

4. Dalam Kebijakan Pemeriksaan Kepatuhan Infrastruktur AKN V disebutkan bahwa temuan pemeriksaan: kekurangan volume, tidak sesuai spesifikasi dan pemahalan, seluruhnya tidak bisa dimintakan pendapat hukum.

5. Dalam Kebijakan Pemeriksaan Kepatuhan Infrastruktur AKN V disebutkan bahwa pemahalan adalah temuan kewajaran harga karena terdapat permasalahan pengadaan/lelang.

6. Dalam Kebijakan Pemeriksaan Kepatuhan Infrastruktur AKN V disebutkan bahwa persekongkolan untuk memenangkan satu pihak dengan bekerjasama dengan antar peserta disebut pesekongkolan horizontal.

7. Kesamaan properties pada softcopy dari file dokumen HPS dan RAB Penawaran masih merupakan indikasi penyimpangan hingga pemeriksa yakin memang terjadi kesengajaan terjadi pesekongkolan.

8. Kesamaan properties pada softcopy dari file dokumen HPS dan RAB Penawaran masih merupakan indikasi penyimpangan hingga pemeriksa yakin memang terjadi kesengajaan terjadi pesekongkolan.

9. Membuat spesifikasi teknis mengarah ke penyedia tertentu, kemudian berupaya meluluskan persyaratan teknis meskipun dokumen penawaran teknisnya tidak lengkap, dua masalah tersebut harus dibuktikan untuk disebut terjadi persekongkolan

10. Persyaratan penggunaan tenaga ahli dengan kualifikasi tinggi yang sebenarnya tidak diperlukan paket pekerjaan yang dilelangkan tersebut oleh ULP untuk memengkan satu peserta adalah persekongkolan vertikal.

11. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan, selisihnya sudah dapat menjadi indikasi pemahalan.

12. ketidakwajaran harga harus dihitung ulang oleh pemeriksa sesuai dengan cara membentuk harga sesuai peraturan, kemudian harus dibuktikan kebenaran outputnya.

13. konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak merupakan persekongkolan.

14. Pemilihan jenis kontrak tidak sesuai kebutuhan pekerjaan, misalnya pekerjaan konstruksi dengan volume yang belum dapat diukur secara pasti, menggunakan jenis kontrak lumsum dapat menjadi indikasi persekongkolan.

15. Jumlah benda uji aspal saat cek fisik bisa dengan dua cara, SNI atau metode spesifikasi teknis dalam kontrak.

16. Salah satu alasan diperlukan uji density aspal adalah waktu tempuh AMP ke lokasi pekerjaan lebih dari 2 jam

17. Kekurangan kualitas dari density adalah selisih dari tonase kontrak dibandingkan tonase cek fisik.

18. Apabila pekerjaan permukaan aspal tidak dicek fisik, tonase yang diyakini pemeriksa adalah yang terdapat di JMF.

19. Pemeriksaan untuk konstruksi bangunan gedung yang sudah diserahterimakan (PHO) maupun yang belum.

20. Pemeriksaan untuk ketebalan dasar saluran pada konstruksi bangunan irigasi dengan melubangi dasar saluran menggunakan alat bantu seperti linggis, dan untuk saluran beton precast, maka pemeriksa dapat melakukan dengan cara konfirmasi kepada supplier.

21. Pemeriksaan untuk bangunan jembatan jenis rangka baja pabrikasi, dengan meminta dokumen spesifikasi pabrikan, bill of lading atau data pengiriman rangka jembatan yang memuat informasi berat rangka baja terkirim.