NEW
Font size
WorksheetsINDONESIA MASA AWAL KEMERDEKAAN HINGGA MASA DEMOKRASI LIBERA
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Pada masa kini presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. sistem seperti ini berbeda dengan sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal. pada masa Demokrasi Liberal , Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. kegiatan pemerintahan pada Demokrasi Liberal dijalankan oleh ... .
Perdana Menteri
Parlemen
Presiden
DPR
MPR
terbitnya maklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945 mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Aspek yang menandai perubahan tersebut adalah ... .
fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara waktu digantikan oleh BP-KNIP
pemberlakuan UUDS untuk mengganti UUD 1945 hingga pelaksanaan Pemilu
jabatan wakil presiden dihapus dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri
perubahan sistem ketatanegaraan dari sitem presidensial menjadi sistem parlementer
pembentukan KNIP untuk membantu perdana menteri menjalankan pemerintahan
Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah mengakomodasi kebutuhan angkatan perang dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) pada ... .
5 Oktober 1945
6 Oktober 1945
7 Oktober 1945
8 Oktober 1945
9 Oktober 1945
Kabinet Sjahrir 1 hanya bertahan selama tiga bulan dan harus menyerahkan mendatnya kepada presiden Soekarno. kondisi tersebut terjadi karena ... .
Presiden Soekarno tidak setuju jika kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen
Banyaknya penolakan terhadap penerapan sistem pemerintahan parlementer
Perlemen terlalu mencampuri kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan kabinet
kondisi keamanan yang tidak stabil akibat Agresi Militer Belanda
Kabinet Sjahrir 1 tidak memiliki mayoritas suara diparlemen
Pada awal terbentuknya, KNIP berkedudukan membantu tugas Presiden . setelah terbitnya Maklumat Nomor X pada 16 Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR . dar Fakta tersebut dapat diketahui bahwa ... .
Fungsi KNIP telah berubah menjadi sebuah Majelis Legislatif
Presiden menanggap KNIP lebih cocok menjalankan Fungsi eksekutif
telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan pada awal kemerdekaan
fungsi KNIP tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia
pembentukan DPR dan MPR belum diperlukan selama KNIP masih berfungsi
perhatikan keterangan berikut !
1) keinginan untuk menjauh dan mengurangi pengaruh kiri dalam tubuh angkatan perang
2) tidak ada tokoh yang cakap untuk memimpin laskar yang tergabung dalam angkatan perang
3) kesulitan ekonomi yang berdampak pada pembiayaan angkatan perang
4) Angkatan perang tidak mampu lagi menjaga keamanan negara
faktor-faktor yang melatarbelakangi Moh. Hatta menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang ( RERA ) ditunjukkan oleh angka ... .
1) dan 2)
1) dan 3)
2) dan 3)
2) dan 4)
3) dan 4)
Salah satu aspek yang menggambarkan kehidupan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah. . . .
UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia
Partai-partai politik yang ada mengusung ideologi yang berbeda-beda
Pemerintah membatasi ketat seluruh aktivitas partai politik
Presiden Soekarno memiliki peran besar dalam mengendalikan kehidupan politik
Dekrit Presiden merupakan landasan politik yang harus ditandai oleh komponen pemerintahan
Perdana menteri Moh. Natsir ingin mengakomodasi seluruh partai politik dalam kabinet. pada perkembangannya, Moh Natsir tidak mengakomodasi kedudukan PNI dalam kabinetnya karena . . . .
Pengaruh Presiden Soekarno dalam kepengurusan PNI masih terlalu kuat
PNI memiliki ideologi politik yang berbeda dengan Moh. Natsir
Terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi didalam kabinet
PNI mendukung mosi tidak percaya terhadap kabinet Natsir
Moh. Natsir dan PNI tidak menemui kesepakatan dalam pembagian kursi menteri
Penandatanganan Matual security Act ( MSA ) oleh Ahmad Soebardjo pada masa kabinet Sukiman dianggap sebagai penyimpangan karena . . . .
Penandatanganan MSA tidak dikonsultasikan dengan parlemen
MSA tidak menguntungkan bagi politik luar negeri Indonesia
Indonesia harus menyetujui seluruh kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat
MSA dikhawatirkan mengganggu kedaulatan Indonesia
MSA di anggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif
A1) Merangkul PSI dan PSII dalam kabinet agar tidak lagi terjadi pemogokan partai oposisi
A2) Menyelenggarakan Konfrensi Asia- Afrika ( KAA)
A3) Membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai Hadikusumo
B1) Menyelenggarakan Pemilihan Umum pertama pada 1955
B2) Membatalkan hasil Konfrensi Meja Bundar yang berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda
B3) Meredam beberapa aksi separatisme diberbagai daerah
keberhasilan yang dicapai Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ditunjukan oleh kombinasi . . . .
A1), A2) dan B1)
A1), A3) dan B2)
A1), A2) dan B3)
A1), A3) dan B2)
A2), A3) dan B3)
Langkah Penting Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan berbagai pergolakan didaerah dilakukan dengan cara . . . .
Menyelenggarakan musyawarah Nasional ( Munas ) untuk membahas berbagai permsalahan
Membangun berbagai Infrastruktur untuk memudahkan mobilitas pembangunan
Membangun Angkatan perang yang kuat untuk meredam berbagai pergolakan
meningkatkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan di daerah
meminta kepada parlemen untuk memberikan saran - saran kepada kabinet
Maklumat wakil Presiden tanggal 3 November 1945 menandai berlakunya sistem multipartai, kebijakan multi partai bertujuan untuk . . . .
menegaskan sistem demokrasi pancasila yang sesungguhnya
membendung sistem partai tunggal yang dicetuskan Soekarno
mengakomodasi seluruh kepentingan partai politik dalam parlemen
memperkuat Sistem Demokrasi Liberal yang diterapkan sejak 1950
memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan bangsa Indonesia
Sikap Belanda yang terus memprovokasi rakyat dan pemerinyah Indonesia pada awal kemerdekaan menyebabkan....
Pemerintah Indonesia menerapkan system ekonomi campuran
Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi terhambat
Kehidupan rakyat Indonesia bergantung dari bantuan ekonomi Belanda
Rakyat Indonesia harus mengikuti segala kebijakan ekonomi yang diterapkan Belanda
Pemerintah Indonesia memberlakukan mata uang Belanda untuk memudahkan transaksi
Perhatikan keterangan berikut !
1) Mata uang rupiah tidak berlaku
2) Inflansi yang tidak terkendali ( hiperinflasi)
3) Aktivitas impor yang lebih besar daripada ekspor
4) Blockade ekonomi yang dilakukan Belanda
5) Kekosongan kas Negara
Beberapa Peristiwa yang mengguncang perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan ditunjukkan oleh angka . . .
1), 2) dan 3)
1), 3), dan 4)
2), 3) dan 4)
2), 4) dan 5)
3), 4) dan 5)
Kebijakan panglima AFNEI yang memberlakukan mata uang NICA di wilayah Indonesia yang dikuasai sekutu menyebabkan ….
Nica mampu mendikte seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia
Peredaran mata uang asing di Indonesia semakin tidak terkendali
Indonesia kesulitan untuk melepaskan diri dari blockade ekonomi Belanda
Mata uang warisan pemerintah Jepang tidak berlaku sebagai alat pembayaran
Aktivitas ekonomi Indonesia harus bergantung pada kebijakan panglima AFNEI
Bank Negara Indonesia (BNI ) didirikan Pemerintah Indonesia pada 1 November 1946. BNI memiliki tugas …
Mencari solusi atas blockade ekonomi belanda yang diberlakukan terhadap Bangsa Indonesia
Merumuskan berbagai kebijakan yang terkait dengan perekonomian Indonesia
Memberikan izin terhadap aktifitas ekspor bagi perusahaan swasta
Menjalankan fungsi bank sentral sebelum berdirinya bank Indonesia
Mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing yang ada di Indonesia
Tokoh-tokoh yang memimpin Banking and Trading corporation (BTC ) ditunjukkan oleh pilihan ….
Sutan Sjahrir dan syarifuddin Prawiranegara
Jonh Lie dan chris tampenawas
Sumitro djojohadikusumo dan ong Eng Die
O.P. Koesno dan Ibrahim Saleh
I.J Kasimo dan B.R Motik
Aktivitas Ekspor Indonesia pada masa Demokrasi Liberal masih dibawah standar Internasional. Pernyataan ini dibuktikan dengan ….
Negara tujuan ekspor masih dalam lingkup wilayah Asia Tenggara
Indonesia masih menggunakan mata uang belanda dalam kegiatan ekspor
Kegiatan ekspor Indonesia masih dilakukan melalui pelabuhan singapura
Kegiatan ekspor yang masih bergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan
Kegiatan ekspor masih dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui Belanda
Seluruh usulan Indonesia dalam perundingan finek pada 7 januari 1956 ditolak Belanda. Kondisi tersebut menyebabkan …
Indonesia belum berhasil keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan
Soemitro djojohadikusumo mencetuskan program ekonomi gerakan benteng
Pemerintahan Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia – Belanda
Pemerintah Indonesia menasionalisasi seluruh perusahaan belanda di Indonesia
PBB mengadakan perundingan ulang untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi – Indonesia Belanda
Kebijakan pemerintah Indonesia yang menasionalisasi peruhaan milik Belanda pada 1957 dilatar belakangi oleh …
Belanda dianggap ingkat janji karena tidak menyerahkan kembali Irian Barat ke Indonesia
Belanda tidak bersedia memberikan bantuan ekonomi terhadap Indonesia
Belanda memiliki uatang yang tidak dapat dibayar kepada pemerintah Indonesia
Desakan dari presiden Soekarno untuk menerapkan system ekonomi nasional
Perusahaan Belanda di Indonesia memiliki nilai jual dan asset cukup tinggi
Perhatikan keterangan bekrikut !
1) Dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo pada afril 1950
2) Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisifasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Uraian diatas merupakan salah satu kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal yaitu …
Repelita
Dana Revolusi
Gunting Syarifuddin
Gerakan Benteng
System ekonomi Ali Baba
Perhatiak keterangan berikut !
X 1) peredaran mata uang asing yang tidak dapat dikendalikan
X2) system ekonomi colonial yang masih mengakar kuat
X3) banyaknya perusahaan asing yang masih beroperasi di Indonesia
Y1) Aktivitas yang lebih besar dari pada ekspor
Y2) system birokrasi colonial yang menghambat aktivitas perdagangan
Y3) aktivitas perekonomian yang didominasi pedagang tionghoa
Hambatan yang ditemui pemerintah Indonesia dalam mengembangkan system ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal ditunjukan oleh kombinasi ….
X1), X2) dan Y1)
X1), X3) dan Y2)
X1), X2) dan Y3)
X2), X3) dan Y2)
X2), X3) dan Y3)
Perhatikan cabinet – cabinet berikut !
1) Moh. Natsir
2) Djuanda
3) Ali Sastroamidjojo I
4) Burhanuddin Harahap
5) Wilopo
6) Ali Sastroamidjojo II
7) Sukiman
Urutan – Urutan cabinet pada masa Demokrasi Liberal ditunjukkan oleh angka ….
1) - 7) - 5) - 3) - 4) - 6) - 2)
3) -1) - 7) - 2) – 4) - 6) - 5)
5) - 7) - 1) - 5) - 3) - 4) -6)
7) – 4) – 2) – 5) – 3) – 1) -6)
2) - 7) - 5) - 1) - 3) - 6) - 4)
Perhatikan Pernyataan berikut ini!
A1) Partai Nasional Indonesia
A2) Partai Sosialis Indonesia
A3) Masyumi
B1) Partai Komunis Indonesia
B2) Nahdatul Ulama
B3) Partai Kristen Indonesia
Partai – Partai yang tergabung dalam Koalisi Kabinet Ali Sastroamidjojo II ditunjukkan oleh Kombinasi …
A1), A2), dan B1)
A1), A3) dan B2)
A1), A2) dan B3)
A2), A3) dan B2)
A2), A3) dan B3)
Perhatikan keterangan berikut!
1) Dibentuk pada 1 November 1946
2) Bertugas mengatur nilai tukar oeang Republik Indonesia (ORI ) terhadap valuta asing
3) Dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo
Keterangan diatas terkait dengan salah satu bank yang dibentuk pada awal kemerdekaan Indonesia yaitu …
De Javasche Bank
Bank Rakyat Indonesia
Yayasan Pusat Bank
Bank Negara Indonesia
Shomin Ginko
Pencetus kebijakan system ekonomi Ali Baba adalah …
Djuanda
Moh. Hatta
Muh. Yamin
Iskaq Tjokroadisurjo
Ali Sastro Amidjojo
Pencetus kebijakan system ekonomi Gunting Syarifuddin adalah …
Syarifuddin Prawiranegara
Djuanda
Moh. Hatta
Muh. Yamin
Ali Sastro Amidjojo
Pencetus kebijakan system ekonomi Gerakan Benteng adalah …
Soemitro djojohadikusumo
Djuanda
Moh. Hatta
Muh. Yamin
Ali Sastro Amidjojo
Bank Negara Indonesia di Bentuk pada Tanggal ....
1 November 1946
2 November 1946
3 November 1946
4 November 1946
5 November 1946
Pada 1 Oktober 1946 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas Yaitu ....
De Javansche Bank
Mata Uang Hindia Belanda
Mata Uang Jepang
Oeang Republik Indonesia
shomin Ginko
