NEW
Font size
WorksheetsCPNS TWK
Total questions: 35
Worksheet time: 18mins
Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam Rumusan Pancasila sebelum dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 adalah….
Rumusan dari Moh. Hatta tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam pidato “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”
Rumusan dari Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan sebagai usulan tertulis dan diajukan dalam Rancangan Hukum Dasar
Mukadiman KRIS tanggal 27 Desember 1949
Mukadimah UUD 1950 tanggal 17 Augstus 1950
Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945
Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 terdiri atas….
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, dan 4 Pasal Aturan Peralihan
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, dan 3 Pasal Aturan Peralihan
22 Bab 37 Pasal, 49 Ayat, dan 3 Pasar Aturan Peralihan
Setelah Jepang terdesak dalam perang Pasifik pada tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso berjanji untuk memberikan Indonesia kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 dan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh….
Ir. Soekarno
Moh. Hatta
Moh. Yamin
Radjiman Widyodiningrat
H. Agus Salim
Pada tanggal 11 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI yang kedua dibentuk panitia kecil yang bertugas untuk merancang UUD yang beranggotakan … orang
7
8
9
12
19
Maklumat Pemerintah yang berisi tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dikeluarkan oleh permerintah pada tanggal….
16 Oktober 1945
3 November 1945
14 November 1945
5 Desember 1945
27 Desember 1945
Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan Mr. Iwa Koesoemasoemantri sebagai….
Menteri Luar Negeri
Menterai Dalam Negeri
Menteri Penerangan
Menteri Sosial
Menteri Kemakmuran
Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan pengertian ideologi terbuka Pancasila dalam dimensi….
Material
Formal
Idealisme
Realitas
Fleksibilitas
Kongres Wina, Austria yang dipimpin oleh negarawan, Klemens Wenzel Von Metternich pada 1 September 1814 hingga 9 Juni 1815 bertujuan untuk ….
Pengaturan penyerahan kembali Hindia Belanda kepada Kerajaan Netherland
Memperoleh daerah Lomberdia serta Venesia di Italia Utara
Mendapatkan jaminan untuk membuka sungai-sungai tertentu uantuk kepentingan lalu lintas perdagangan
Menghapus perbudakan di Inggris
Menentukan kembali Peta Politik di Eropa
Pada tanggal 14 November 1945. Van Mook menyatakan untuk tidak berdiskusi dengan Presiden Soekarno mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer, Ir. Soekarno sebagai kepala pemerintah Republik Indonesia diganti oleh….
Moh. Hatta
Amir Syarifudin
Sutan Syahrir
Mr. Ahmad Soebardjo
Sultan Hamid II
Kabinet yang terbentuk pada tanggal 24 Maret 1956 dipimpin oleh Ali Satroemidjojo. Kabinet Ali II memiliki program kerja berikut ini, kecuali…
Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
Menyelesaikan masalah Irian Barat
Pembentukan provinsi Irian Barat
Membentuk Dewan Nasional
Menjalankan politik Luar Negeri bebas aktif
Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Indonesia dalam rentang tahun 1949-1950 adalah sistem pemerintahan….
Presidensial
Parlementer
Demokrasi Terpimpin
Quasi Parlementer
Demokrasi Liberal
Mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara salah satu wewenang dari…
MPR
DPR
DPRD
Presiden
MA
Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh….
MPR dan BKP
MA dan MK
Komisi Yudisial dan DPR
MA, MK, dan Komisi Yudisial
MPR, DPR, dan Komisi Yudisial
Otonomi khusus daerah Papua diatur dalam…
Perpu No. 1 Tahun 2008
TAP MPR No. X/MPR/2005
UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 11 Tahun 2006
Perpu No. 3 Tahun 2005
Semboyan Bhineka Tunggal Ika secara resmi digunakan pada tanggal….
9 Februari 1950
10 Februari 1950
11 Februari 1950
12 Februari 1950
21 Februari 1950
Permerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini diakarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu…
Asas proporsional
Asas kepastian hukum
Asas kepentingan umum
Asas profesional
Asas akuntabilitas
Tujuan wawasan nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik sosial mapun alamiah. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan…
Ekonomi nasional
Politik demokrasi
Flora dan fauna
Sosial dan budaya
Keterampilan penduduk
Berikut ini yang bukan merupakan paket kebijakan Ekonomi jilid II yang disusun oleh Jokowi-Jusup Kalla adalah….
Prampinganizin sektor kehutanan
Insentif pengurangan pajak bunga deposito
Insentif fasilitas di kawasan Pusan Logistik Berikat
Pungutan PPN untuk alat transportasi
Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday lebih cepat
Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata merupakan urusan pemerintah bidang pariwisata yang diserahkan pada…
Pemerintah pusat
Pemerintah daerah provinsi
Pemerintah daerah kabupaten
Dins pariwisata daerah
Kementerian kebudayaan
Pemberian diskon pemakaian listrik tengah malam yang diterapikan oleh PLN merupakan salah satu contoh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh jokowi-Jk dalam bidang….
Ekonomi
Sosial
Politik
Kesejahteraan umum
Sosial-ekonomi
Pengaruh kemajemukan masyarakat terhadap kehidupan sosial menghasilkan dua proses, yaitu…
Persatuan dan kesatuan
Konflik dan integrasi
Interseksi dan konsolidasi
Asimilasi dan akomodasi
Konflik dan persatuan
Pasal mengenai Badan Pengawas Keuangan (BPK) diatur dalam UUD 1945 bab…
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Amandeman UUD 1945 yang ketiga ditetapkan melalui Surat Ketetapan MPR pada tanggal…
19 Oktober 2001
18 Agustus 2001
10 November 2001
10 Agustus 2001
18 Desember 2001
Berikut ini yang merupakan perubahan wewenang pada DPR setelah terjadinya amandemen adalah…
Memberikan persetuan atas perpu
Memberikan persetujuan atas anggaran belanja negara
Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi
Bab Xi dalam UUD 1945 berisi tentang…
Pertanahanan dan keamanan Negara
Agama
Bendera dan Bahasa
Pendidikan
Kesejahteraan Sosial
Berdasarkan UUD 1945 pasal 13 ayat 3 mengenai Duta dan Konsul, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari…
DPR
MPR
MA
MK
DPA
Undang-undang tentang referendum diatur dalam….
UU No. 5 Tahun 1985
UU No. 5 Tahun 1990
UU No. 5 Tahun 1995
UU No. 5 Tahun 2000
UU No. 5 Tahun 2001
Kedukan dan fungsi UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali…
Memiliki kekuatan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat Indonesia
Memuat aturan-aturan dasar
Sebagai hukum tertinggi
Sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat
Sebagai sumber hukum
Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman daerah dalam negeri salah satuya bersumber dari….
Pinjaman bilateral
Pinjaman multilateral
Penerbitan obligasi daerah
Dana alokasi umum
Hasil restribusi daerah
Perasamaan harkat dan martabat manusia secara umum terkandung dalam….
Pembukaan UUD 1945 alinea I
Pembukaan UUD 1945 alinea II
Pembukaan UUD 1945 alinea III
Pembukaan UUD 1945 alinea IV
Declaration of Independence
Politik Apartheid di Afrika Selatan dihapuskan pada masa pemerintahan…
Daniel Francois Malan
Nelson Mandela
De Klerk
Uskup Demon Tutu
Andrias Treunicht
Dilihat dari stratifikasinya, yang berfungsi sebagaii landasan konstitusional dalam paradigma sosial adalah…
GBHN
UUD 1945
Pancasila
Alinea Ke-4 pembukaan UUD 1945
Kebijaksanaan Nasional
Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950-1959 dimaksudkan untuk menegakkan…
Kewibawaan pemerintah
Pemerintahan yang efektif
Pemerintahan yang efisien
Hak asasi manusia
Pemerintah yang absolut
Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah…
Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara
Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi
Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara
Dasar negara sama dengan konstitusi
Dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi
UUD Sementera 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal….
17 Agustus 1950 s.d 5 Juli 1959
27 Desember 1949 s.d 27 Desember 1950
18 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949
5 Juli 1950 s.d 11 Maret 1966
5 Juli 1959 s.d 21 Mei 1989
